Lahir di Kebun Sawit Sabah, Anak Buruh Filipina Tak Punya Selembar Bukti Kewarganegaraan

Kamu nggak bisa mewarisi sesuatu yang tak pernah dicatat siapa pun. Itulah tembok yang menghadang anak-anak buruh sawit asal Filipina di Sabah ketika mereka mencoba mengklaim kewarganegaraan yang dimiliki orang tua mereka sejak lahir.

Klaimnya terdengar sederhana. Menurut hukum Filipina, orang tua berkebangsaan Filipina berarti anaknya juga warga Filipina, di mana pun ia lahir. Masalahnya ada di pembuktian. Dan urusan bukti, di sebuah kamp perkebunan, tak pernah jadi tanggung jawab siapa-siapa.

Dua daftar, sama-sama kosong

Orang tua mereka menyeberang ke Sabah puluhan tahun lalu demi kerja di perkebunan: memanen tandan buah segar, mengangkutnya ke pabrik, tinggal di perumahan perusahaan dengan jam kerja perusahaan. Banyak yang datang tanpa dokumen dan direkrut apa adanya. Perkebunan mencatat hasil panen, bukan manusia. Nggak ada kontrak kerja, nggak ada slip gaji, nggak ada daftar hadir yang tersimpan dengan nama mereka.

Jadi jejak pertama langsung buntu. Tak ada selembar kertas pun yang menghubungkan orang tua ke tanah Filipina lewat majikan yang menyimpan bukti.

Jejak kedua lebih parah. Barangay asal, tempat yang ditinggalkan orang tua mereka, sering kali tak punya catatan bahwa orang itu pernah lahir di sana. Pencatatan sipil di pedesaan pada era 1970-an dan 1980-an memang seadanya, dan orang yang pergi di usia 18 tahun lalu tak pernah pulang tidak meninggalkan jejak untuk diperbarui. Kelompok advokasi yang menangani isu tanpa kewarganegaraan (stateless) di Sabah menemukan pola yang sama berulang-ulang: anak butuh akta lahir orang tuanya, akta itu tak pernah ada, dan tak ada kantor yang mau membuatkannya.

Lahir di tempat yang enggan menghitung mereka

Malaysia juga tak memberi anak-anak ini kewarganegaraan. Banyak yang tak punya akta lahir Malaysia, atau punya dokumen yang justru menandai mereka sebagai orang asing. Mereka tumbuh di kebun, bekerja di kebun, dan tak terdaftar di negara mana pun. Bangku sekolah, pekerjaan formal, dan bepergian semuanya terkunci di balik dokumen yang tak bisa mereka tunjukkan.

Konsulat Filipina cuma bisa bekerja dengan apa yang dibawa keluarga. Pencatatan kelahiran terlambat memang ada di atas kertas, tapi butuh bukti pendukung: catatan pembaptisan, formulir sekolah, surat pernyataan dari orang yang menyaksikan kelahiran. Keluarga di kamp jarang punya satu pun dari itu, dan saksi yang bisa bersumpah soal kelahiran di sebuah barangay 40 tahun lalu sudah meninggal atau tak bisa dihubungi.

Yang tersisa cuma tumpukan surat pernyataan di atas surat pernyataan, masing-masing menuntut keluarga miskin membayar calo, notaris, atau ongkos bus ke kantor arsip yang cuma angkat bahu. Setiap langkah menuntut uang yang tak pernah sempat disisihkan dari upah kebun.

Kesepakatan yang tak pernah diteken siapa pun

Orang tua mereka mengirim buah yang menghidupi rantai pasok sampai ke rak belanjaan kamu. Sebagai gantinya mereka dapat rumah yang menempel pada pekerjaan, tanpa satu pun catatan bahwa mereka pernah ada sebagai pekerja, apalagi sebagai manusia.

Sekarang anak-anak mereka menanggung penghapusan itu. Mereka lahir dari orang tua Filipina dan nggak bisa membuktikannya. Mereka besar di tanah Malaysia dan nggak bisa mengklaimnya. Jalan keluar yang ditawarkan hukum, yaitu pencatatan terlambat, mengandaikan ada jejak dokumen yang justru sengaja tak pernah ditinggalkan oleh kehidupan perkebunan.

Andai prosesnya diperbaiki sekalipun, sebuah keluarga tetap butuh saksi, biaya, dan seorang petugas barangay yang mau membuka buku yang tak pernah diisi. Sampai itu terjadi, seorang anak yang sudah 20 tahun memotong buah sawit tetap jadi orang yang tak akan dimasukkan ke daftar mana pun, baik oleh konsulat maupun kantor kecamatan.