Lantai Dasar Dinyatakan Tak Layak Huni, Tapi Sewanya Tetap Ditagih Tiap Tanggal 1

Di Malabon dan Navotas, air lebih hafal jadwal ketimbang petugas relokasi mana pun. Setiap bulan, banyak keluarga tetap bayar sewa lantai dasar yang sebenarnya sudah ditandai pemerintah kota sebagai tempat tak layak huni, lalu mengungsi dari unit yang sama begitu air pasang naik ke jalanan.

Peta bahayanya jelas ada. Kantor penanggulangan bencana setempat menandai blok-blok dataran rendah sebagai zona berisiko tinggi, dan sebagian bangunan bahkan ditempeli pemberitahuan bahwa lantai dasarnya tak boleh dihuni. Tapi pemberitahuan itu tidak menurunkan harga sewa. Tidak juga memindahkan siapa pun.

Kontrak sewa lebih awet dari peringatan

Pemilik kos tetap menagih sewa lantai dasar karena penyewanya tidak punya pilihan yang lebih murah. Unit di Navotas yang sudah dicap tidak aman pun masih lebih murah dari mana pun di dataran yang lebih tinggi, dan jauh lebih murah dari lokasi relokasi di dua provinsi seberang yang kalau ditempati bakal bikin perjalanan ke tempat kerja jadi mimpi buruk.

Jadi orang menghitung untung-rugi, lalu memilih bertahan. Mereka mengganjal kulkas dengan batako, menyimpan dokumen penting di boks plastik dekat langit-langit, dan memperlakukan banjir seperti tagihan bulanan yang sudah masuk anggaran.

Dana relokasi yang tak pernah cair tepat waktu

Relokasi seharusnya jadi pintu keluar. Badan perumahan dan pemerintah daerah bicara soal rekening escrow, lahan pemukiman baru, dan kompensasi bagi keluarga yang ditarik keluar dari zona bahaya. Di atas kertas, ada uang yang disisihkan untuk memindahkan warga sebelum banjir besar berikutnya datang.

Masalahnya, alurnya justru terbalik. Daftar penerima divalidasi, lalu divalidasi ulang. Dokumen diminta, lalu diminta lagi. Kalaupun jatah lahan di pedalaman akhirnya keluar, itu datang setelah musim badai yang seharusnya dia dahului. Dana cair mengikuti waktu birokrasi. Air surut mengikuti kemauannya sendiri.

Keluarga yang berhasil direlokasi pun sering mendapati lokasi barunya berjarak satu jam atau lebih dari tempat kerja, sekolah, dan pasar yang bikin zona banjir itu tadinya masih worth it untuk ditinggali. Sebagian menjual jatah lahannya diam-diam, lalu menyewa lagi kembali ke bahaya yang sama. Di catatan resmi, relokasinya dianggap beres. Tapi orangnya sudah balik ke lantai dasar begitu air pasang berikutnya tiba.

Ditandai, ditagih, tetap tinggal

Inilah migrasi iklim yang tidak pernah benar-benar bermigrasi. Perpindahannya terjadi di tempat, tiap musim hujan, lalu balik lagi begitu air surut. Kota punya peta, punya pemberitahuan, punya pos anggaran escrow. Yang kota tidak punya adalah cara membayar keluarga untuk pindah sebelum banjir datang, dan cara menempatkan mereka cukup dekat supaya mereka tidak menjual lahan lalu kembali lagi.

Selama itu belum berubah, pola ini bakal terus jalan. Barangay menandai unit tak layak huni. Pemilik menagih sewa tiap tanggal 1. Penyewa tanda tangan, menumpuk batako, dan menunggu air dan berkas administrasi berlomba sampai duluan.