Mahasiswa PUP Duduk di Lantai, Duit Voucher Malah Ngalir ke Sekolah yang Menolak Mereka
Universitas negeri sesak sampai batasnya, sementara miliaran peso subsidi K-12 justru menopang sekolah swasta yang enggan menerima anak-anak yang paling butuh bantuan.
Coba masuk ke ruang kuliah Polytechnic University of the Philippines (PUP) di Senin pagi, lalu hitung kursinya. Habis itu hitung mahasiswanya. Angkanya udah nggak nyambung sejak bertahun-tahun lalu, dan anak-anak yang duduk di lantai bagian belakang paham betul soal itu.
PUP punya salah satu biaya kuliah termurah di Metro Manila, makanya antrean pendaftar selalu mengular sepanjang kampus Sta. Mesa tiap musim penerimaan. Ruang kelasnya dibangun untuk negara yang lebih kecil. Jumlah mahasiswa terus bertambah karena pilihan lain, kuliah swasta, sudah bikin kebanyakan keluarga menyerah bahkan sebelum semester pertama selesai.
Subsidinya justru lari ke arah sebaliknya
Nah, ini bagian yang bikin naik darah. Department of Education (DepEd) tetap menggelontorkan miliaran peso setiap tahun ke program voucher senior high school, yang mengirim lulusan SMP negeri ke sekolah swasta untuk menuntaskan Kelas 11 dan 12. Voucher ini dijual dengan janji akses. Prakteknya, ini cuma memindahkan uang dari kas negara ke kampus-kampus swasta.
Yang bikin aturan tetap sekolah swastanya. Mereka bisa menolak pelamar voucher yang gagal tes masuk, yang nggak sanggup nombok selisih antara subsidi dan biaya asli, atau yang dianggap nggak cocok sama citra sekolah. Uang vouchernya tetap cair. Anaknya tetap berakhir di SMA negeri yang sesak, atau malah putus sekolah.
SUC sengaja dibikin kelaparan
Universitas dan perguruan tinggi negeri (SUC) selama dua dekade terus disuruh berbuat lebih banyak dengan modal yang makin sedikit. Di atas kertas anggaran SUC memang naik, tapi dana per mahasiswa nyaris cuma ngejar inflasi, dan alokasi belanja modal untuk ruang kelas serta lab baru selalu ketinggalan tiap ada lonjakan pendaftar. Kuliah gratis lewat Universal Access law itu keputusan yang tepat. Tapi gedung, kuota dosen, dan alat laboratorium buat menampung mahasiswa baru nggak pernah didanai dengan kecepatan yang sama.
Jadi PUP, UP, MSU, PNU, dan seluruh jaringan SUC lainnya melakukan apa yang biasa dilakukan institusi yang kekurangan dana. Mereka menjejalkan. Kelas digelar jam 7 pagi dan jam 9 malam. Koridor disulap jadi tempat belajar. Dosen ngajar dengan beban ekstra demi honor yang nilainya nggak berubah bertahun-tahun. Mahasiswa duduk di lantai dan menganggapnya normal, karena memang begitulah kondisi selama seluruh masa sekolah mereka.
Jalurnya dicurangi di dua ujung
Anak penerima voucher yang lulus dari sekolah swasta kelas menengah tetap harus lolos UPCAT, PUPCET, atau tes masuk di PNU dan PLM. Kuota kursinya nggak nambah secepat kebutuhan. Anak yang sama lalu harus bersaing sama lulusan Ateneo, La Salle, dan science high school yang keluarganya dari awal memang nggak pernah butuh voucher.
Penumpukan di universitas negeri ini adalah ujung belakang dari kebijakan yang mensubsidi pasokan swasta, bukan membangun kapasitas negeri. CHED tahu angkanya. DepEd tahu angkanya. Anggota dewan tetap menyetujui alokasi voucher tiap tahun karena lobi sekolah swasta rajin datang ke rapat anggaran, sementara mahasiswa baru PUP yang duduk di lantai keramik Sta. Mesa nggak pernah muncul di sana.
Solusinya nggak ribet. Bangun lebih banyak ruang kelas di SUC. Rekrut lebih banyak dosen tetap. Batasi atau kurangi voucher secara bertahap, lalu alihkan uangnya ke SMA negeri dan belanja modal SUC. Sampai itu terjadi, lantai di PUP tetap penuh, dan tunggakan voucher tetap nyangkut di dompet anak yang justru ditolak sekolah swasta.
