Pampanga Gunting Pita Tiap Kemarau, tapi Barangay yang Sama Tenggelam Lagi Tiap Agustus
Uang Jepang dan lembaga multilateral terus mendanai tanggul dan pintu air di Pampanga, tapi banjirnya muter-muter di situ lagi. Coba baca dulu anggaran perawatannya sebelum peletakan batu pertama berikutnya.
Tiap musim kemarau, ada saja bagian Pampanga yang dapat tanggul baru, pintu air yang direhabilitasi, atau stasiun pompa anyar, lalu para pejabat datang buat foto-foto. Begitu masuk Agustus, air kembali menggenangi ruang tamu yang sama seperti tahun lalu, dan tahun sebelumnya lagi. Proyeknya nyata. Banjirnya juga nyata. Dua-duanya terus terjadi.
Uangnya bukan misteri. Pengendalian banjir di Central Luzon dan Metro Manila selama ini menyandarkan diri ke Jepang lewat JICA, termasuk Pampanga Delta Development Project, plus pemberi pinjaman multilateral seperti Asian Development Bank dan World Bank. Sekretaris DPWH Manuel Bonoan menyebut proyek Central Luzon–Pampanga River Floodway yang didanai ADB sebagai floodway sepanjang 60 kilometer dengan lebar 400 meter, yang diharapkan bisa mengatasi banjir di Bulacan dan Pampanga secara signifikan, dengan skema pendanaan sedang disusun bersama ADB untuk desain teknik detailnya. Hulu sungai Pampanga berasal dari pegunungan Sierra Madre dan Caraballo, sementara lahar Pinatubo mengalir terpisah lewat sungai Porac dan Gumain ke delta yang sama. Jadi provinsi ini menampung air dari lebih dari satu sistem dan tiap tahun menyedot dana pengendalian banjir yang tidak sedikit. Pertanyaan yang layak diajukan: apa sih yang dijanjikan proyek-proyek itu setelah acara peresmian?
Peletakan batu pertama itu output. Drainase yang masih jalan di 2030 bukan.
Coba amati cara proyek pekerjaan umum disusun, polanya kelihatan: tonggak yang selalu dirayakan adalah penyelesaian, peresmian, guntingan pita. Perawatan urusan lain lagi. Pintu air yang dipasang lewat pinjaman luar negeri butuh operasi rutin dan pengerukan supaya berfungsi sesuai rancangan, dan biaya berulang itu harus bertahan melewati siklus anggaran berikutnya, pemerintahan berikutnya, dan daftar prioritas lokal yang berikutnya.
Catatan publik menunjukkan pos ini tidak selalu kosong. Dalam anggaran nasional 2026 sebesar P6,793 triliun yang sudah diratifikasi, alokasi DPWH sebesar P529 miliar menyisihkan sekitar P2,49 miliar sebagai biaya perawatan dan operasional lain untuk sistem pengendalian banjir dan drainase, dengan tiap dari 18 wilayah mendapat P100 juta MOOE untuk proyek pengendalian banjir yang sedang berjalan, dan total P690 miliar dialokasikan secara nasional. Yang tidak ada dananya di anggaran itu: pembangunan pengendalian banjir baru yang didanai lokal, dibekukan di tengah investigasi korupsi yang kini membayangi seluruh program.
Pemberi pinjaman asing menulis pembangunannya. Anggaran lokal mestinya menulis sisanya.
Di sinilah saling tuding jadi gampang. Menyalahkan satu pemberi pinjaman asing melewatkan cara mesinnya bekerja. Paket pinjaman biasanya menanggung biaya modal, sedangkan pemerintah peminjam menanggung operasi dan perawatan dari kantong sendiri. Jadi bagian yang dipangkas justru domestik, di dalam anggaran yang mendanai guntingan pita lalu menipis di pos pengerukan dan perbaikan pompa.
Sebagian pejabat bakal bilang bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek ini dipolitisasi, mengincar pemerintahan saingan atau kontraktor tertentu. Oke, klaim itu boleh disebutkan. Tapi itu tetap tidak menjawab uji paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda Kapampangan: buka dokumen proyeknya dan baca alokasi perawatannya. Pada 15 September 2025, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan seluruh proyek pengendalian banjir untuk 2026 dibatalkan dan penghematannya dialihkan ke sederet sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, infrastruktur, dan energi, sambil menekankan bahwa P350 miliar yang sudah dialokasikan untuk 2025 harus dipakai penuh lebih dulu.
Yang dirugikan bukan angka abstrak. Keluarga di barangay dataran rendah yang mengungsi lewat jalur yang sama tiap tahun, pemilik toko kecil yang harus merelakan stok barangnya tiap September, pekerja yang kehilangan hari kerja gara-gara air yang katanya sudah dilindungi. Mereka membiayai semua beton itu lewat pajak nasional dan utang publik. Yang masih harus mereka cek, baris demi baris: apakah ada orang yang benar-benar dibayar untuk menjaga pintu air tetap jalan setelah para pejabat pulang ke rumah.
