Satu Sertifikat buat Se-ASEAN. Tapi Tukang Las yang Bayar Duluan, Dua Tahun Sebelum Kerja

ASEAN pengin tukang las yang punya sertifikat dari Manila bisa langsung kerja di Hai Phong atau Pasir Gudang tanpa harus mengulang seluruh proses sertifikasinya. Itulah janji di balik dorongan blok ini untuk saling mengakui kualifikasi tenaga terampil lintas negara. Di atas kertas, aturan ini semestinya menipiskan tembok antara tukang las Filipina dan pekerjaan di galangan kapal Vietnam atau Malaysia.

Tembok itu nggak hilang. Dia cuma pindah ke depan, dan si pekerja harus melunasinya sebelum dapat satu peso pun.

Tagihan datang sebelum boarding pass

Pengiriman lewat DMW (Department of Migrant Workers) jalan di atas tumpukan dokumen dan biaya yang numpuk jauh sebelum keberangkatan: cek kesehatan, surat keterangan, pengurusan kontrak, sampai pungutan pelatihan wajib buat peningkatan keterampilan. Agen perekrutan dan penyedia pelatihan menaruh semua ongkos itu di awal, jadi seorang tukang las bisa menghabiskan hampir dua tahun cuma buat menutup biaya asesmen dan kursus, untuk penempatan yang belum juga dimulai.

Saling pengakuan kualifikasi tadinya dimaksudkan buat memangkas pelatihan ulang. Nyatanya, galangan di luar negeri sering tetap menjalankan tes keterampilannya sendiri begitu si pekerja tiba, sementara pungutan di dalam negeri jalan terus. Sertifikat yang harusnya dihormati lewat perjanjian kawasan malah berdampingan dengan kuitansi pelatihan yang belum tentu diakui majikan di negara tujuan.

Kalau gagal berangkat, itu jadi urusan pekerja

Di sinilah hitung-hitungannya mulai kejam. Ketika galangan di Vietnam atau Malaysia membatalkan kontrak sebelum si pekerja terbang, kontrak kerja standar menganggapnya sebagai kasus gagal penempatan (non-deployment), dan pasal-pasal kecil soal pengembalian dana justru lebih melindungi rantai penempatan ketimbang orang yang sudah keluar uang duluan.

Para pegiat buruh migran sudah bertahun-tahun mengingatkan bahwa biaya perekrutan dan pelatihan lazimnya nggak bisa dikembalikan, atau kalaupun bisa cuma sepotong yang jauh dari total yang dikeluarkan pekerja. Slot yang batal nggak menyetel ulang buku utangnya. Hasil cek kesehatan kedaluwarsa, sertifikat pelatihan nggak ada nilai tunainya, dan utang yang dia ambil buat menutup keduanya terus berbunga.

Sebenarnya kesepakatan ini menguntungkan siapa?

Permintaannya memang nyata. Galangan kapal Vietnam dan Malaysia jadi penopang industri perkapalan dan pekerjaan lepas pantai di kawasan, dan mereka butuh tenaga bersertifikat secepatnya, persis seperti yang dijanjikan kerangka saling pengakuan ini. Kerangka itu memindahkan keterampilan lintas negara dengan efisien. Tapi dia nggak mengalihkan sedikit pun risiko finansial dari pundak orang yang mengerjakan pekerjaan terampil itu.

Celah itu adalah pilihan kebijakan, bukan kecelakaan pasar. Perjanjian ASEAN yang menyeragamkan standar keterampilan tapi menyerahkan aturan pengembalian dana, waktu penarikan pungutan, dan tanggung jawab atas pembatalan ke ekosistem perekrutan tiap negara pengirim, pada praktiknya menyodorkan jalur mulus buat majikan sambil membiarkan pekerja menanggung tiap sandungannya.

Versi yang adilnya kayak apa

Solusinya nggak ribet. Kaitkan sertifikat saling pengakuan itu dengan skema yang biayanya ditanggung majikan, di mana galangan yang membayar ongkos pelatihan dan pengurusan, seperti yang sudah dijalankan pasar tenaga kerja luar negeri yang lebih beradab. Buat pengembalian dana gagal berangkat jadi otomatis dan penuh kalau pembatalan datang dari pihak majikan. Taruh pungutan di ujung jalur, setelah pekerjaan dipastikan, bukan di awal.

Sampai itu terjadi, kesepakatan kawasan ini terdengar keren di komunike KTT, tapi mendarat sebagai utang dua tahun di pundak tukang las di Iloilo atau Cavite. Dia memegang sertifikat yang disepakati untuk dihormati oleh blok itu, utang yang nggak satu galangan pun mau tanggung, dan pasal pengembalian dana yang baru cair setelah semua pihak lain di rantai itu kebagian duluan.