Sebelum Tiang Pancang Pertama, Utang Sudah Menentukan Siapa yang Kerja

Sebelum satu tiang pancang pun menyentuh dasar laut di proyek perluasan pelabuhan di pesisir Luzon, perjanjian pinjaman biasanya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling penting buat warga di sekitarnya. Siapa yang membersihkan jalur proyek. Siapa yang menandatangani skema relokasi. Tukang las dan sopir angkut mana yang boleh direkrut kontraktor utama. Syarat dari pemberi pinjaman yang menentukan semua itu, dan warga kota justru jadi pihak terakhir yang membacanya.

Bagian ini yang nggak pernah dipajang di spanduk peletakan batu pertama. Ketika peningkatan pelabuhan atau bandara dibiayai bantuan pembangunan resmi, pilihan antara pembiayaan JICA dan fasilitas dari China Eximbank bukan cuma soal beda suku bunga. Pilihan itu membentuk aturan pengadaan, aturan sumber pasokan, dan detail kecil soal siapa yang dianggap peserta tender yang memenuhi syarat.

Lahan sudah bersih di atas kertas sebelum ada yang mengetuk pintu

Proses pembebasan jalur proyek jarang membawa nama pemberi pinjaman asing. Yang tertera adalah tanda tangan lembaga pelaksana lokal, kadang pejabat DPWH atau DOTr, kadang LGU (pemerintah daerah setempat) yang ikut meneken resolusi di rapat sebelumnya. Warga yang tergusur sering baru sadar proyek itu nyata ketika petugas survei relokasi datang, bukan ketika pinjaman diteken di luar negeri.

Kelompok advokasi yang memantau proyek-proyek ini melaporkan celah yang sama berulang kali: skema relokasi di atas kertas menjanjikan rumah pengganti dan bantuan penghidupan, tapi yang benar-benar ditawarkan cuma uang tunai, sepetak kamar di lokasi relokasi yang jauh dari tempat mencari ikan, atau sebidang tanah yang belum ada sertifikatnya. Izin membersihkan lahan bukan bukti bahwa keluarga-keluarga itu mendarat di tempat yang layak dihuni.

Pemberi pinjaman menentukan siapa yang boleh direkrut kontraktor

Di sinilah pilihan sumber uang menyentuh pekerja muda secara langsung. Fasilitas yang dibiayai China sejak lama membawa syarat pengadaan yang menguntungkan kontraktor utama China, peralatan China, dan pada praktiknya kuota perekrutan lokal yang lebih kecil, dengan posisi-posisi terampil sering diisi pekerja yang didatangkan. ODA Jepang cenderung lewat tender terbuka dengan tuntutan konten lokal yang lebih kuat, walau prosesnya lebih lambat dan memperhitungkan kajian lingkungan yang lebih ketat.

Keduanya bukan amal. Keduanya mengekspor sebuah model bersama uangnya. Tapi sopir angkut muda, tukang las lulusan NC II yang baru dapat sertifikat, warga barangay yang berharap dapat slot konstruksi, semuanya hidup di bawah aturan yang dipilih lembar perjanjian, dan nggak ada yang pernah tanya mereka lebih suka yang mana.

Argumen sebaliknya layak didengar: pejabat akan menyebut pembiayaan yang lebih murah sebagai kemenangan, uang yang cair lebih cepat untuk pelabuhan yang memang dibutuhkan wilayah itu, dan mereka nggak salah kalau bilang kapasitas perdagangan itu penting. Syarat dari Beijing bukan satu-satunya biang keroknya. Lemahnya penegakan standar relokasi di tingkat lokal, LGU yang cuma cap stempel untuk pembebasan lahan, dan lembaga yang mendanai relokasi seadanya, itu semua yang merusak di lapangan, terlepas dari bendera apa yang menempel di pinjaman.

Jadi runut saja terus terang, sebagaimana warga yang terdampak akhirnya merunutnya sendiri. Kelompok yang mendokumentasikan proyek-proyek ini bilang, keluarga yang digusur demi perluasan terlalu sering cuma dikasih uang tunai dan kamar di lokasi jauh, alih-alih penghidupan yang dijanjikan rencana relokasi mereka. Syarat pengadaan yang menempel di pembiayaan bisa membatasi berapa banyak warga lokal yang boleh direkrut kontraktor. Dan pekerja muda yang antre di gerbang sebenarnya berebut slot yang sudah dijatah bahkan sebelum patok survei ditancapkan.