Startup Cebu Terpaksa Bikin PT di Singapura Cuma Buat Nagih Klien Se-ASEAN

Tim SaaS dua orang di Cebu bisa bikin software yang cukup bagus buat ditagihkan ke klien di Ho Chi Minh City. Yang susah justru urusan lain: cara dibayar, menjaga datanya tetap legal di kedua ujung, sekaligus tetap berbadan hukum di Filipina. Jadi mereka buka private limited company di Singapura, salurkan penagihan lewat sana, dan biarkan entitas Manila yang mengurus apa pun yang diminta kantor pajak di dalam negeri.

Ini sudah terjadi sekarang, dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) bukan lagi kumpulan pertanyaan terbuka yang bisa mereka harap ikut pengaruhi.

Aturannya sudah kelar, dan sebagian besar ditulis di tempat lain

Pada 31 Mei 2026, di Pertemuan Kedua Senior Economic Officials Meeting ke-57 di Manila, ASEAN mengumumkan bahwa semua isu yang tersisa dalam negosiasi DEFA sudah beres. Perjanjiannya dijadwalkan diteken dalam tahun ini, artinya aturan bersama soal aliran data lintas negara, pembayaran digital, dan e-invoicing sudah final, bukan lagi bahan perdebatan.

Taruhannya besar. ASEAN dan World Economic Forum memproyeksikan DEFA bisa mendorong ekonomi digital kawasan ini ke kisaran US$2 triliun pada 2030.

Masalahnya ada di siapa yang menyetir penyusunan draf. Singapura sudah membangun posisinya bertahun-tahun sebelumnya lewat perjanjian dagang digital yang mengikat, jadi mereka masuk ke meja negosiasi tahu persis klausul mana soal portabilitas data dan interoperabilitas pembayaran yang mereka mau. Vietnam, yang habis-habisan mengandalkan ekspor teknologi, datang dengan tuntutan sendiri yang sudah jelas. Manila jadi tuan rumah pertemuan tempat kesepakatan ditutup, tapi kerangka startup mereka di atas kertas, Innovative Startup Act, tak pernah dibarengi pendanaan atau aturan pendirian badan usaha jalur cepat yang memungkinkan tim di Davao membesarkan produk regional tanpa harus pindah.

Kenapa tim Cebu tetap mengalihkan uangnya ke luar negeri

Kaburnya bukan sekadar teori. Founder Filipina sudah bertahun-tahun pakai Stripe Atlas atau jalan pintas sejenis, bikin Delaware C-corp atau Singapore Pte Ltd dan memindahkan penagihan ke luar negeri, karena struktur di dalam negeri bikin penagihan lintas negara jadi lambat dan tidak pasti secara hukum.

Holding company di Singapura memberi tim Filipina sesuatu yang tak dikasih struktur lokal. Pembayaran dari klien Vietnam atau Thailand lancar tanpa seminggu ribut sama bank, sesuai dengan ekspektasi transfer data yang sudah diasumsikan pembeli regional, dan terbaca low-risk oleh para investor yang menandatangani cek.

Gambaran pajak di dalam negeri juga tak membantu alasan untuk bertahan. RA 12023, yang diteken Oktober 2024 dan berlaku 2 Juni 2025 lewat RR 03-2025, mengenakan PPN 12% pada layanan digital yang dikonsumsi di Filipina, baik oleh penyedia dalam negeri maupun luar negeri. Aturan ini memang tidak memajaki tim Filipina yang mengekspor jasanya ke klien asing, tapi ia memperkuat kesan di kalangan founder bahwa rezim pajak dalam negeri dibangun untuk menjaring pendapatan digital, bukan menumbuhkannya.

Apa yang dibawa Manila ke ruangan dan apa yang mereka tinggalkan

DEFA itu peluang nyata, dan tidak ada penjahat asing yang memaksa para founder ini keluar. Mesinnya justru dari dalam negeri sendiri: undang-undang startup yang tak pernah punya taring, dan posisi negosiasi yang menumpang pada rancangan yang sudah lama disiapkan Singapura dan yang lain.

Bagian regionalnya penting karena ketentuannya sekarang sudah paten. Dengan standar portabilitas data dan interoperabilitas pembayaran yang sudah diputuskan, tim Cebu yang memilih bertahan di rumah mewarisi aturan yang dibentuk seputar masalah yang bukan masalah mereka.

Janji yang dijual ke founder muda bilang membangun di Filipina itu masuk akal. Faktanya bicara lain: jalan tercepat untuk menagih tetangga sendiri adalah nomor perusahaan Singapura, dan negara tempat kamu membangun produk cuma kebagian payroll tanpa kebagian untungnya.