Tongkang Tetap Berlayar Tepat Waktu, Dana Rehabilitasi Tambangnya Nggak Punya Auditor

Di Palawan, seorang geolog muda bisa mengamati seluruh skema ini cuma dari satu titik: truk-truk mengangkut bijih nikel ke tongkang yang menunggu, lumpur merah merembes ke perairan dangkal, dan hamparan lamun yang makin menipis di tempat para pencari kerang biasa bekerja. Di atas kertas, ada dana rehabilitasi untuk menutup kerusakan. Yang nggak tertulis: siapa yang pernah benar-benar memeriksa rekening itu.

Menurut aturan pertambangan Filipina, operator pemegang MPSA (kontrak bagi hasil mineral) wajib menyisihkan uang untuk rehabilitasi bertahap dan penutupan tambang, ditahan dalam bentuk dana perwalian supaya pemulihan tetap terbiayai meski perusahaannya kabur. Itu janjinya di atas kertas. Masalahnya, rekening semacam ini nyaris tak pernah diaudit oleh pihak ketiga yang independen, jadi saldo, pencairan, dan apakah uangnya sepadan dengan kerusakan nyata semuanya cuma diketahui DENR (kementerian lingkungan Filipina) dan perusahaannya.

Izin bukan berarti pemulihan

Sertifikat kepatuhan lingkungan diperpanjang secara berkala, tongkang tetap sesuai jadwal, dan keduanya bisa terlihat rapi sempurna sementara lamun perlahan mati lemas. Izin yang sah cuma menyatakan bahwa kotak-kotak persyaratan sudah dicentang, bukan bahwa terumbu selamat melewati musim hujan. Pengendapan lumpur berjalan pelan dan menumpuk, jadi begitu hasil kerang anjlok cukup parah sampai ada yang sadar, bijih yang menyebabkannya sudah lama masuk ke smelter di luar negeri.

Di sinilah peran modal asing terlihat tanpa jadi satu-satunya tersangka. Modal berbau China membawa pembeli, jalur tongkang, dan model kejar-cepat yang menganggap mineral mentah sebagai tujuan utama dan garis pantai sebagai kerugian yang bisa diabaikan. Operator lokal Filipina yang menggarap lubang tambang, kantor pemerintah Filipina yang menerbitkan izin dan memegang dana perwaliannya, jadi praktik menghemat ongkos itu mengalir lewat tangan-tangan lokal sekalipun nikelnya mengalir keluar untuk memasok rantai pasok yang berujung di baterai dan ponsel.

Siapa yang menanggung ruginya

Lamun itu bukan hiasan. Dia tempat pembibitan kerang, kepiting, dan ikan kecil yang jadi tumpuan hidup kota pesisir di Palawan, dan begitu tertimbun lumpur, pemulihannya butuh hitungan tahun, bukan musim. Kelompok nelayan di berbagai provinsi tambang melaporkan pola yang persis sama: hasil tangkapan dan hasil memungut di pantai menurun di hilir lokasi pemuatan bijih, tanpa jalur yang jelas ke dana yang katanya mau memulihkan komunitas.

Perusahaan akan bilang operasinya legal, dan secara teknis memang iya. Justru itu gunanya audit: menguji klaim itu dengan kondisi air, bukan menyamakan begitu saja omongan perusahaan dengan dokumen di lemari kementerian. Tanpa nama auditor dan catatan pencairan yang terbuka, dana perwalian cuma jadi bahan omongan, sebuah angka yang dikutip di rapat dengar pendapat yang tak bisa diverifikasi siapa pun dengan lamun yang sudah mati.

Seorang geolog yang berdiri di pantai itu bisa membaca sebaran sedimen lebih baik dari kebanyakan orang. Yang nggak bisa dia baca adalah neraca keuangan yang nggak akan pernah dipublikasikan siapa pun. Buka rekeningnya, sebutkan auditornya, dan sandingkan angka pencairan dengan hasil panen kerang, atau akui saja dana rehabilitasi itu cuma pos anggaran yang tak membiayai apa-apa sementara tongkang melewati alur sekali lagi.