Wakil Presiden Gibran Mundur Setelah Pengadilan Batalkan Dokumen Pendidikannya

JAKARTA, 11 November (Reuters) - Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri, kata seorang ajudan pada hari Rabu, sebuah langkah yang mengancam akan memecah aliansi politik penting dan berisiko menimbulkan ketidakpastian politik lebih lanjut di ekonomi terbesar Asia Tenggara.

Gibran, putra mantan Presiden Joko Widodo yang berusia 39 tahun, berada di bawah sorotan tajam dari para anggota parlemen menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bulan lalu yang menyatakan dokumen pendidikannya tidak memenuhi persyaratan pemilu.

Ajudan tersebut, Budi Arie Setiadi, mengatakan kepada Reuters bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu.

Secara terpisah, dua sumber di majelis tinggi parlemen, yang akan mengawasi proses persetujuan pengunduran dirinya dan pemilihan penggantinya, mengatakan bahwa ia akan menyerahkan surat pengunduran dirinya ke majelis tinggi pada Kamis pagi.

Baik kantor Gibran maupun kantor Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada Rabu malam, Prabowo memberikan pidato panjang di sebuah acara partai politik. Ia tidak menyinggung pengunduran diri Gibran.

Pengunduran diri ini terjadi di tengah semakin banyaknya tanda ketegangan dalam aliansi politik antara Prabowo, mantan jenderal yang berkuasa, dan Widodo, yang juga dikenal sebagai Jokowi, seorang pemimpin yang sangat populer yang dua kali mengalahkan Prabowo dalam pemilihan presiden sebelum memberikan dukungannya setelah menghadapi batas masa jabatan.

Perpecahan terbuka dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut bagi pemerintahan yang dilanda skandal atas program-program andalannya, seperti kebijakan makan siang gratis di sekolah, serta keraguan atas penanganan ekonominya, kata para analis politik.

Sentimen investor terhadap Indonesia melemah tahun ini di tengah meningkatnya sorotan terhadap rencana fiskal pemerintah dan arah kebijakannya yang lebih luas, serta risiko penurunan peringkat yang masih membayangi pasar sahamnya oleh penyedia indeks global MSCI.

Pekan lalu, Prabowo memecat kepala stafnya, yang secara luas dipandang sebagai loyalis Jokowi, setelah ia ditangkap atas tuduhan menyadap presiden, di antara tokoh-tokoh lainnya.

SERUAN PEMAKZULAN

Gibran menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri saat pertemuan dengan Prabowo pada hari Selasa.

Majelis tinggi parlemen harus menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan jabatan menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran, sembari menulis surat kepada presiden yang meminta agar ia mengajukan dua nama untuk penggantinya, kata menteri hukum senior Yusril Ihza Mahendra.

Setelah itu, majelis tinggi akan menyelenggarakan pemilihan dalam waktu 60 hari.

Sebelumnya pada hari Rabu, sekitar 120 anggota parlemen Indonesia dari berbagai spektrum politik menyampaikan petisi yang menuntut pemakzulan Gibran, memicu ketegangan seputar masa depan politiknya.

Gibran "tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia," kata Mardani Ali Sera, salah satu anggota parlemen yang menandatangani petisi tersebut.

PERTANYAAN KELAYAKAN

Gibran menghadapi keberatan atas apakah kredensial pendidikannya memenuhi persyaratan hukum, dan pada hari Selasa Mahkamah Agung mengatakan pihaknya memerintahkan kementerian pendidikan untuk mencabut sertifikat kesetaraan pendidikan Gibran, yang telah dibatalkan oleh pengadilan.

Gibran, yang pernah belajar di luar negeri, menggunakan sertifikat itu untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan mengikuti pemilu 2024, yang ia menangkan bersama Prabowo.

Undang-undang pemilu Indonesia mensyaratkan calon wakil presiden telah menamatkan sekolah menengah atas atau tingkat pendidikan yang setara, tetapi pengadilan menemukan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan bukti yang sebenarnya tidak membuktikan putra sulung Jokowi itu telah lulus.

"Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat asing yang dapat menjadi dasar kesetaraan dengan kualifikasi sekolah menengah atas atau yang setara," kata pengadilan dalam putusannya.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan dokumen pendidikan Gibran tidak memenuhi persyaratan pemilu.

Posisi Gibran dalam pasangan calon 2024 sebelumnya ternoda oleh keberatan etika setelah Mahkamah Konstitusi, yang saat itu dipimpin oleh pamannya, menghapus batas usia yang akan menghalangi pencalonannya.

Sana Jaffrey, seorang peneliti di Australian National University, mengatakan krisis ini menunjukkan bagaimana nasib politik segelintir elite lebih diutamakan ketimbang kebutuhan negara akan tata kelola pemerintahan yang efektif dan stabil.

"Ketidakpastian yang berkepanjangan di tingkat kekuasaan tertinggi hanya akan memperdalam kecemasan di dalam dan luar negeri tentang arah negara ini," ujarnya.

(Laporan oleh Ananda Teresia dan Stanley Widianto; Penyuntingan oleh David Stanway, Kate Mayberry dan Sharon Singleton)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.