Warga Antique Bikin FOI Sendiri Setelah PRA Loloskan Proyek Pantai yang Katanya Tak Pernah Direstui Provinsi
Philippine Reclamation Authority menyetujui proyek berpendanaan China di Antique. Pemerintah provinsi mengaku tak pernah merestuinya. Kini relawan yang memburu jejak dokumennya.
Philippine Reclamation Authority (PRA) meloloskan sebuah proyek pesisir di Antique yang menurut pemerintah provinsi tak pernah mereka restui. Para pengorganisir yang pertama kali menyadari celah ini sekarang menjalankan permintaan Freedom of Information (FOI) mereka sendiri secara paralel, karena tenggat resmi dari instansi terkait ternyata tidak ditepati.
Proyek ini didanai China dan berdiri di sepanjang bentang pantai yang sudah ditolak asosiasi nelayan lokal sejak pemberitahuan awal. Izin dari PRA turun tanpa resolusi LGU (pemerintah daerah setempat), yang oleh kelompok penentang reklamasi dianggap sebagai syarat dasar. LGU pun secara terbuka menjaga jarak dari persetujuan itu.
Apa yang diminta ke meja FOI
Para relawan mengajukan permintaan secara berkelompok ke PRA, DENR-EMB Region 6, kantor distrik DPWH, dan kantor gubernur provinsi. Yang mereka minta: surat rekomendasi yang dikutip PRA, lampiran sertifikat kepatuhan lingkungan (ECC), pengungkapan kepemilikan pihak pengusul, serta perjanjian joint venture apa pun dengan kontraktor yang terhubung ke negara China.
Pengajuan ganda ini disengaja. Kalau satu instansi mengklaim dokumennya ada di instansi lain, para pengorganisir ingin ada jawaban resmi, entah penolakan atau pelepasan dokumen, yang tercatat. Dengan begitu celahnya tak bisa dikelit sebagai sekadar salah administrasi.
Kenapa pernyataan LGU penting, dan kenapa itu belum cukup
Pemerintah provinsi yang menyatakan tidak merestui sebuah proyek itu langka, dan ini memberi kampanye mereka pembuka yang bersih. Tapi pernyataan itu sendiri tidak menghentikan proyeknya. Piagam PRA memberi lembaga ini wewenang tingkat nasional atas reklamasi, dan keberatan dari kota atau provinsi selama ini cuma diperlakukan sebagai masukan, bukan hak veto.
Di situlah letak masalah struktural yang coba dibongkar lewat FOI. Persetujuannya bisa saja legal di atas kertas, sementara lapisan persetujuan di bawahnya, yang katanya sudah ada ke publik, ternyata hilang atau baru dikarang belakangan.
Soal modal asing, disebut terang-terangan
Modal yang terhubung ke China sudah bertahun-tahun masuk ke proyek reklamasi dan infrastruktur pesisir Filipina, sering lewat joint venture dengan pengusul lokal yang memegang izin, sementara pendanaan, rekayasa, dan kontrak pengerukan berada di luar negeri. Pola ini bukan cuma di Antique. Ia muncul di Manila Bay, di Cavite, dan dalam usulan pengembangan pulau di kawasan Visayas.
Pendorong asingnya nyata dan layak disebut, tapi mesin yang membuat proyek-proyek ini lolos review justru domestik: instansi yang mengeluarkan izin tanpa rekomendasi yang mereka kutip, pengusul yang mengajukan pengungkapan kepemilikan yang tak bisa dilihat publik, kantor distrik yang membenarkan sebuah proyek ada hanya setelah kapal keruknya dikontrak.
Apa yang dilindungi para pengorganisir
Pantai yang dipersoalkan ini menghidupi nelayan kota yang sudah kehilangan lahan akibat musim topan lalu dan jadwal masa tutup tangkap yang tidak cocok dengan periode pemijahan sebenarnya. Garis pantai yang direklamasi menulis ulang wilayah tangkapan ikan, jalur banjir, dan sertifikat tanah di balik pantai sekaligus. Tak satu pun bisa dikembalikan begitu urukan sudah masuk.
Berkas FOI ini bukan gugatan dan tidak akan menghentikan kapal keruk dengan sendirinya. Fungsinya adalah memaksa terbentuknya catatan: pejabat mana yang meneken, rekomendasi mana yang dikutip, perusahaan mana yang pegang kontrak, dan bank mana yang mentransfer biaya mobilisasi. Kalau proyek ini tetap dimulai tanpa jawaban-jawaban itu tercatat, para pengorganisir sudah menyiapkan buktinya, dan asosiasi nelayan sudah punya daftar namanya.