Angin di Batangas Gratis. Kabel buat Ngangkutnya Belum Ada.

Dua zona angin lepas pantai paling menjanjikan di negara ini ada di perairan Batangas dan Mindoro Utara, dan pengembang yang memenangkannya sudah punya izin lengkap sebagai bukti. Yang mereka nggak punya cuma satu: cara buat menyalurkan listriknya. Soalnya jalur transmisi yang mestinya mengangkut daya itu baru dijadwalkan ada sekitar akhir 2020-an.

Alhasil para pemenang sekarang lagi mikir-mikir, mending pertahankan slotnya atau jual aja. Nah, itu sinyalnya. Kalau orang yang paling ngotot merebut lahan mulai menghitung harga buat cabut, berarti masalahnya udah lama banget bukan soal angin lagi.

Izin itu bagian gampangnya

Department of Energy (DOE) meloloskan proyek-proyek ini secara prinsip, kedengarannya tegas sampai kamu sadar apa yang nggak ada di dalamnya: tanggal koneksi yang pasti. Green Energy Auction (lelang energi hijau) ngasih pengembang sebuah harga dan kewajiban pasokan, tapi National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) yang pegang kendali apakah listriknya pernah nyampe ke gardu induk atau nggak. Dan jadwal pembangunan NGCP jalan pakai jam mereka sendiri.

Angin lepas pantai butuh modal gede sejak hari pertama. Fondasi, kabel, dan turbin dibiayai dengan jaminan arus pendapatan, dan pemberi pinjaman menilai proyek yang baru bisa jualan empat atau lima tahun lagi jauh beda dari proyek yang colok tahun depan. Tiap kuartal jalur transmisinya molor, tingkat pengembalian internalnya makin ambles, dan spreadsheet mulai berbisik kata 'divestasi'.

Siapa yang mau beli lahan mangkrak

Di sinilah slot lelang berubah jadi aset dagangan, bukan pembangkit listrik. Izin dengan sumber angin bagus tapi tanggal koneksi jelek persis jenis aset yang bisa ditungguin pemain berkantong tebal, dan sebagian pemain itu asing. Pemasok turbin dan pemodal yang terhubung dengan China sudah masuk agresif ke bisnis angin lepas pantai di kawasan ini, dan lahan Filipina yang lagi bermasalah adalah pintu masuk murah ke pasar yang cepat atau lambat bakal tersambung juga.

Menyebut itu bukan paranoia, tapi juga bukan cerita utuhnya. Sumbatan di dalam negeri itu nyata: cuma ada satu operator jaringan, antrean transmisi yang terus dikalahin energi terbarukan, dan kebijakan yang ngasih kontrak pembangkit lebih cepat ketimbang membangun jaringan buat menepatinya. Modal asing nggak menciptakan celah itu. Modal asing cuma masuk lewat celah itu.

Tagihannya jatuh ke pelanggan

Nah, ini kenapa semua ini nyangkut ke kamu. Pemerintah menjual angin lepas pantai sebagai jawaban yang akhirnya bakal menurunkan tarif listrik dan memangkas ketergantungan negara pada batu bara dan diesel impor yang harganya naik-turun tiap kali Timur Tengah bergejolak. Janji itu berasumsi proyeknya jalan kurang lebih sesuai jadwal.

Faktanya nggak, dan keterlambatan itu ada harganya. Pembangkit batu bara terus memasok beban dasar yang mestinya digantikan angin, artinya biaya bahan bakar yang dibebankan ke konsumen tetap nongol di tagihan Meralco kamu. Listrik yang lebih bersih dan lebih murah tetap terdampar di lepas pantai, terkurung di balik kabel yang belum sempat dipasang.

Lelang itu mestinya jadi garis finis. Tapi yang terjadi malah ngasih pengembang kontrak buat menyalurkan listrik lewat infrastruktur yang belum ada satu pun yang berkomitmen menyelesaikannya tepat waktu, dan sekarang para pemodal cerdas lagi mikir mau jual kontrak itu atau didudukin dulu. Ujung-ujungnya sama: turbinnya tetap nggak masuk laut, batu baranya tetap nyala, dan rumah tangga yang bayar biaya bahan bakar itu nggak pernah setuju buat disuruh nunggu.