Bendungan di Mindanao Sudah Kantongi Izin. Tapi Berkas Persetujuan dan Rencana Banjirnya Nggak Nyambung.

Dari Manila, surat pemenang lelang dan sertifikat izin kelihatan sama saja. Di lapangan, di Mindanao, keduanya jauh berbeda. Sebuah bendungan yang didanai modal Tiongkok masuk daftar proyek energi hijau, dapat lampu hijau untuk dibangun berbekal Environmental Compliance Certificate (ECC), padahal berkas yang seharusnya membuktikan komunitas adat sudah bilang "iya" masih terbuka untuk digugat.

Celah itu justru inti persoalannya. Lelang tetap mengumumkan pemenang sesuai jadwal karena pengumuman yang tepat waktu menggerakkan dokumen dan membuka keran pendanaan. Bendungan yang menghasilkan listrik di atas spreadsheet belum tentu bendungan yang wadaknya terisi penuh, lerengnya kokoh, dan bikin barangay di hilir aman saat hujan turun deras.

Apa yang sebenarnya dijamin ECC

ECC cuma memastikan sebuah proyek lolos kajian. Ia tidak memastikan kajian itu tuntas, jujur, atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Bedanya paling terasa di tempat proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) berjalan berdampingan dengannya. Kelompok pendamping komunitas adat yang terdampak sudah menyorot berkas persetujuan di mana satu pertemuan warga dipakai untuk mewakili seluruh persetujuan yang diwajibkan IPRA, dan di mana orang-orang yang disebut menyetujui justru membantah isi informasi yang mereka terima.

Kajian dampak lingkungan di hilir punya kelemahan yang sama. Proyek PLTA mengubah aliran sungai, sedimen, dan populasi ikan bagi komunitas yang bahkan tidak pernah diajak bicara. Kalau kajiannya melewatkan patahan, lonjakan air musiman, atau desa-desa di bawah spillway, izinnya tetap terbaca bersih.

Siapa yang menanggung risiko kalau airnya tak datang

Waduk gagal memenuhi target karena alasan-alasan biasa. Pola hujan bergeser, endapan lumpur mengisi cekungan lebih cepat dari perhitungan, kemarau menipiskan debit yang jadi asumsi dalam penawaran lelang. Kalau itu terjadi, pengembang merestrukturisasi pinjaman dan pemberi utang memperpanjang tenor. Warga yang sudah pindah demi waduk itu tidak dapat tanahnya kembali dengan jadwal yang sama.

Risiko banjir bergerak ke arah sebaliknya, dan jatuhnya sama-sama timpang. Bendungan yang dirancang dengan asumsi hidrologi terlalu optimistis adalah bendungan yang meluap saat modelnya salah. Rumah tangga di bawah tembok itu tidak ikut meneken pendanaan, tidak bisa membaca protokol pelepasan air, dan tidak punya kursi saat operator memutuskan seberapa cepat pintu air dibuka.

Pendorong dari luar dan penjaga gerbang di dalam

Modal berlabel Tiongkok membawa uangnya sekaligus kebiasaan bangun-cepat yang menempel padanya, kecepatan yang mengalahkan kajian, pola yang selalu muncul di mana pun pinjaman semacam ini mendarat. Itu nyata, dan menyebutnya bukan tuduhan kosong. Tapi cerita itu belum lengkap tanpa sisi Filipinonya yang bikin semua ini jalan: lembaga yang menerbitkan ECC, LGU yang menggelar pertemuan warga, dan pejabat yang meneken catatan persetujuan yang ambruk begitu dibaca ulang.

Lembaga penegak mengakui izin bisa dicabut kalau jejak dokumennya bermasalah. Warga tahu izin yang dicabut juga bukan penyelesaian, karena proyek yang mandek bisa hidup lagi dengan nama baru di lokasi baru, sementara warga sudah kadung tergusur.

Bukti yang harus dituntut sebenarnya sederhana. Berkas persetujuan yang memuat suara setiap komunitas terdampak, bukan cuma satu pertemuan. Kajian hilir yang menyebut nama desa-desa di bawah spillway dan patahan yang diabaikan geologinya. Protokol pelepasan air yang bisa dibaca warga tepi sungai sebelum musim hujan besar pertama tiba. Selama semua itu belum ada, pengumuman pemenang lelang cuma janji yang dibuat di atas kepala orang-orang yang harus membayar kalau janji itu ingkar.