Satu Rapat Barangay, Bendungan Pun Disetujui. Tapi Dokumen Persetujuannya Ambruk di Bacaan Kedua

Free, prior, and informed consent (FPIC) semestinya butuh berbulan-bulan. Di sebagian wilayah Mindanao, kontraktor yang terhubung dengan modal China menuntaskannya dalam satu sore, dan map yang mereka bawa pulang cuma terlihat rapi selama tidak ada yang membukanya untuk kedua kali.

Aturan di baliknya adalah Indigenous Peoples' Rights Act, yang menyebut bahwa bendungan atau jalan yang melintasi tanah adat butuh persetujuan komunitas sebelum apa pun bergerak. Idenya adalah proses sungguhan: pertemuan berulang, penerjemahan ke bahasa setempat, tetua dan anak muda sama-sama hadir, plus ruang untuk menolak. Yang muncul di atas kertas justru versi mampat, satu rapat barangay tempat lembar tanda tangan diedarkan dan sebuah resolusi dibacakan cepat-cepat.

Apa yang terbongkar di bacaan kedua

Kelompok advokasi yang bekerja soal tanah adat di Mindanao sudah bertahun-tahun menandai pola yang sama. Daftar hadir memuat nama orang yang mengaku tidak pernah datang. Persetujuan tercatat untuk cakupan lahan yang lebih luas ketimbang yang dibahas. Notulennya melompati pertanyaan yang sebenarnya diajukan soal air, banjir, dan ke mana uang pemukiman kembali mengalir.

FPIC yang sudah ditandatangani bukan bukti bahwa persetujuan benar-benar terjadi. Itu cuma bukti bahwa dokumennya ada. Jarak antara dua hal itulah yang menghidupi seluruh skema ini, karena berkasnya dirancang untuk memuaskan peninjau tingkat nasional yang tidak akan pernah menginjak lokasi, bukan keluarga yang lahannya masuk garis genangan waduk.

Penggerak asing dan tangan lokal

Pembiayaan dan kontraktor berlink China membawa lebih dari sekadar uang ke proyek-proyek ini. Mereka membawa model bangun cepat, di mana izin cuma kotak yang perlu dicentang, dan jalan pintas yang datang bersama kecepatan itu menetes ke operator lokal yang mengurus tanda tangan. Konsultan Filipina yang menjalankan pertemuannya. Kantor pemerintah setempat yang mengesahkan hasilnya. Turbin dan syarat pinjamannya menunjuk balik ke Beijing, sementara persetujuan mentahnya diproduksi di level barangay.

Menyalahkan China saja gagal menangkap cara kerjanya, dan berpura-pura ini permintaan tanpa wajah sama saja. Bendungan itu berdiri karena pemberi pinjaman asing ingin koridornya, dan karena ada orang di sini yang setuju menggelar rapat yang memenuhi bunyi prosedur tapi kehilangan seluruh maksudnya.

Siapa yang menanggung ongkosnya

Ketika persetujuan itu ambruk belakangan, proyeknya jarang berhenti. Gugatan di National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) bisa makan waktu bertahun-tahun, dan saat itu tiba jalan aksesnya sudah dibuka dan pengalihan sungainya sudah jalan. Penggusuran diperlakukan sebagai satu baris anggaran pemukiman, bukan janji yang diingkari.

Anak-anak muda di komunitas ini yang mewarisi puing-puingnya. Sungai tempat keluarga mereka biasa mencari ikan berpindah alur. Lokasi relokasinya berjarak satu jam dari tanah yang dilepas para tetua dalam sebuah rapat yang sebagian dari mereka bahkan tidak tahu bahwa itu mengikat.

Solusinya sebenarnya tidak aneh-aneh. Persetujuan yang cuma butuh satu rapat untuk dikumpulkan harusnya butuh lebih dari satu tanda tangan untuk dipercaya: daftar hadir yang terverifikasi, notulen dalam bahasa komunitasnya sendiri, dan berkas publik yang bisa ditarik dan dicocokkan siapa pun dengan kondisi di lapangan. Sampai itu ada, map-nya tetap kelihatan bersih dan tanah adat terus menyusut.