Izin Sudah Terbit, tapi Persetujuan Warga Masih Setengah Jadi
Lelang energi hijau merangsek ke Mindanao dan Cordillera. Proyek PLTA bisa pegang izin lingkungan sementara persetujuan masyarakat adat masih menggantung di atas kertas.
Pengembang PLTA yang mengejar slot di lelang energi hijau mengurus dua hal lewat dua lembaga berbeda. NCIP mengeluarkan Certificate of Precondition, dokumen yang menyatakan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) alias persetujuan bebas, dulu, dan diinformasikan sudah dijalankan. DENR mengeluarkan Environmental Compliance Certificate (ECC) yang menyatakan dampak proyek sudah lolos evaluasi. Keduanya jalan di rel terpisah, dan sebuah proyek bisa memegang satu izin sementara yang lain masih diproses.
Di celah itulah masalahnya bersembunyi. Bayangkan sebuah adegan yang, walau ilustratif, terasa akrab: seorang geolog muda dari masyarakat adat, baru pulang dari kota dan sedang membaca berkas proyek, menyadari tanda tangan FPIC tertanggal lebih dulu daripada pertemuan komunitas yang tercantum di berkas yang sama. Rapat yang seharusnya menghasilkan persetujuan itu belum digelar, tapi dokumennya sudah mengklaim warga setuju.
Kertas yang mendahului manusianya
Indigenous Peoples' Rights Act sengaja merancang FPIC supaya lambat. Para tetua berunding, syarat-syaratnya dibacakan dalam bahasa yang warga pahami, dan persetujuan mestinya berarti keputusan yang diambil bersama, bukan lembaran yang diedarkan usai makan camilan. NCIP-lah yang menerbitkan sertifikat yang menyatakan semua itu sudah terjadi.
Pengembang yang dikejar tenggat lelang punya semua alasan untuk menjalankan kedua rel itu sekaligus. Para pembela hak masyarakat adat sudah bertahun-tahun mendokumentasikan bagaimana persetujuan diburu-buru: rapat dipanggil mendadak, penerjemah yang justru bekerja untuk pemrakarsa proyek, daftar hadir yang belakangan muncul lagi sebagai formulir persetujuan. Ketika jadwal makin sempit, tanda tangan bisa datang lebih dulu ketimbang rapat yang mestinya melahirkannya.
Tekanannya cuma makin naik
Ini bukan sekadar teori. Lelang energi hijau ketujuh dari Department of Energy, yang dilaporkan pada Juli 2026, berencana menawarkan lebih dari 2.000 MW kapasitas surya dan PLTA untuk proyek-proyek yang berlokasi di Mindanao. Kapasitas sebesar itu berarti ada uang nyata yang mendorong berkas bergerak cepat.
Soal pendanaan juga bukan hal baru. Proyek-proyek bendungan berdana China sudah menuai keluhan FPIC di kawasan ini, mulai dari proyek irigasi pompa Chico River di Cordillera sampai proyek PLTA South Pulangi di Mindanao. Pemangkasan prosedur yang datang bersama uang itulah pola yang kini diwaspadai para penilai lokal.
Yang tak selesai cuma dengan izin bercap
ECC adalah izin untuk lanjut, bukan bukti bahwa warga setuju, dan kedua izin ini duduk di kantor yang berbeda justru supaya yang satu tak bisa menjamin yang lain. Kelompok advokasi sudah menandai kasus-kasus di mana dokumen persetujuan digugat belakangan, dan solusinya, kalau memang ada, biasanya berupa rapat baru yang digelar di bawah tekanan yang sama persis dengan yang melahirkan rapat pertama. Bendungannya jalan terus, sementara berkasnya ditambal di belakang.
Seorang geolog memang bisa menulis catatan soal tanggal yang tak cocok, tapi catatan itu berputar balik ke kantor yang memerintahkan evaluasi tadi. Kalau slot lelang bergantung pada berkas yang terlihat lengkap, insentifnya adalah menutup celah itu diam-diam, bukan memulangkan semua orang ke rapat yang mereka lewati.
Jadi pertanyaan yang mengendap di kepala penilai muda itu sempit dan susah dilupakan. Kalau tanda tangan mendahului rapatnya, persetujuan siapa yang sebenarnya diklaim bendungan ini, dan siapa yang membubuhkan tanda tangan sebelum air menggenangi ladang yang dulu dibuka kakek-nenek mereka.
