COMELEC Punya Aturan Deepfake untuk Pemilu 2025. Untuk 2028? Belum Ada Jaminan.

COMELEC (Komisi Pemilu Filipina) sebenarnya punya rekam jejak soal deepfake pemilu, dan justru di situ letak masalahnya menjelang 2028. Pada 17 September 2024, mereka mengesahkan Resolusi No. 11064, panduan soal AI dan media sosial untuk pemilu nasional dan lokal Mei 2025 serta pemilu BARMM. Resolusi ini mewajibkan kandidat mengungkap penggunaan AI dalam materi kampanye, dan memberi komisi wewenang untuk menurunkan atau memblokir konten pemilu yang pakai AI tanpa pengungkapan itu.

Aturan ini juga bergigi. Membuat dan menyebarkan deepfake, cheapfake, dan softfake, menjalankan akun palsu atau tak terdaftar, serta perilaku manipulatif terkoordinasi, semuanya jadi pelanggaran pemilu di bawah Omnibus Election Code, dengan ancaman 1 sampai 6 tahun penjara tanpa masa percobaan.

Resolusi bukan undang-undang, dan masa berlakunya habis bareng siklus pemilu

Aturan-aturan itu cuma resolusi administratif, dibuat untuk satu pemilu, dan sudah digugat pengawas pemilu sebagai potensi sensor. Sampai sekarang belum ada undang-undang khusus soal deepfake AI dalam pemilu. Belum ada kepastian bahwa aturan setara sudah diadopsi untuk 2028. Artinya, kerangka yang mengatur 2025 tidak dijamin bakal mengatur wajah calon wali kota berikutnya yang ditempel ke pengakuan bohong hasil rekayasa.

Di situlah celahnya. Klip palsu bisa beredar di grup chat barangay selama berhari-hari sebelum satu fact-check pun sempat muncul, dan apakah komisi bisa memerintahkan penurunannya bergantung pada apakah mereka mengadopsi ulang dan mempertahankan aturan yang sama tepat waktu. Resolusi administratif yang harus bertahan dari gugatan hukum adalah perisai yang jauh lebih tipis ketimbang undang-undang yang tak bisa dibantah siapa pun.

Kecepatan mengalahkan koreksi, ada aturan atau tidak

Bahkan saat resolusi berlaku, hitungannya tetap berpihak pada kebohongan. Video sintetis butuh satu kali unggah dan beberapa kali reshare untuk menjangkau audiens seukuran satu barangay. Penurunan konten butuh laporan, peninjauan, perintah, lalu jangkauan yang sama seperti yang sudah diraih konten aslinya, yang hampir tak pernah kesampaian.

Platform punya sistem pelabelan sendiri, tapi penerapannya nggak merata dan mengutamakan bahasa Inggris, sementara klip yang menentukan pemilu tingkat provinsi beredar dalam bahasa Bisaya, Ilonggo, atau Tagalog lewat grup chat tertutup yang tak bisa dilihat peninjau mana pun. Facebook dan TikTok sama-sama untung dari jangkauan itu. Perintah penurunan yang menarik satu klip dari halaman publik nggak berarti apa-apa buat ratusan utas yang sudah meneruskannya.

Jaringan pengaruh yang dijalankan pihak asing sudah pernah memakai platform regional untuk menyusupkan konten ke feed warga Filipina, dan alat untuk memalsukan wajah dan suara kini lebih murah ketimbang ponsel yang dipakai orang menontonnya. Operator lokal bisa memesan satu klip, jaringan terkoordinasi bisa menyebarkannya, dan keduanya selalu selangkah di depan proses peninjauan yang berjalan dengan tempo administratif.

Perhatikan apa yang diadopsi ulang, bukan apa yang dijanjikan

Posisi jujurnya sempit. Aturan 2025 membuktikan COMELEC bisa menetapkan deepfake sebagai pelanggaran dan menempelkan ancaman penjara. Pertanyaan yang belum terjawab: apakah itu berlanjut ke 2028 sebagai resolusi yang tahan di pengadilan, atau apakah Kongres akhirnya menulisnya jadi undang-undang biar tak perlu di-reset tiap siklus.

Seorang kandidat bisa dijatuhkan pada hari Selasa dan dibersihkan di atas kertas bulan berikutnya, tapi tetap kehilangan kursi yang direbut oleh kebohongan itu. Hukuman yang mestinya bikin operator jera cuma berfungsi kalau aturannya sudah ada sebelum klip diunggah, dan sekarang, untuk 2028, aturan itu belum dipastikan ada sama sekali. Waktunya sudah berjalan.