Formulir Beasiswa Iloilo Minta Surat Rekomendasi. Kaptennya Minta Waktu Sabtumu.
Kapten barangay di Iloilo menandatangani surat rekomendasi beasiswa dengan bayaran jam kerja jadi relawan kampanye. Bantuan pendidikan berubah jadi kerja politik.
Panitia beasiswa di seluruh Provinsi Iloilo diam-diam menambah satu baris ke daftar syarat: surat rekomendasi dari kapten barangay-mu. Di atas kertas, isinya konfirmasi domisili dan kelakuan baik. Praktiknya, surat itu menegaskan bahwa kamu punya utang ke seseorang.
Para pelamar menceritakan rutinitas yang sama. Kamu datang ke kantor barangay bawa map. Sekretaris bilang kaptennya lagi sibuk. Kamu balik lagi. Akhirnya ada yang melempar angka, bukan dalam peso, tapi dalam hitungan Sabtu. Pasang spanduk. Blusukan rumah ke rumah. Jaga sound system. Pemilihan Barangay dan SK 2026 jatuh pada 2 November, dengan masa kampanye 22 sampai 31 Oktober, dan tiba-tiba hitung-hitungan itu terasa sangat personal.
Surat rekomendasi yang berubah jadi tagihan
Surat rekomendasi ini tidak punya dasar hukum di sebagian besar program beasiswa provinsi. Subsidi pendidikan tinggi dari CHED (Commission on Higher Education) tidak memintanya. Undang-undang Universal Access to Quality Tertiary Education juga tidak. Tapi beasiswa dewan provinsi, hibah distrik kongres, dan beberapa program bantuan kota di Iloilo menyelipkan surat itu ke dalam checklist mereka selama tiga periode terakhir.
Begitu masuk checklist, surat itu jadi alat tekan. Kapten yang bisa tanda tangan adalah kapten yang bisa menolak tanda tangan. Mahasiswa dari keluarga tanpa pencari nafkah tetap tidak sanggup menanggung penolakan itu. Jadi mereka datang ke rapat umum. Pakai kaosnya. Posting fotonya.
Kenapa kaptennya mau jam kerja, bukan uang
Uang cuma beli satu suara sekali pakai. Seorang mahasiswa dengan beasiswa yang bisa diperpanjang plus rasa berutang budi adalah aset empat tahun. Mereka yang pegang media sosial. Mereka yang menerjemahkan live Facebook si kapten jadi sesuatu yang mau ditonton anak umur 19. Mereka bawa barkada (geng temannya). Mereka lulus, jadi guru, perawat, staf LGU, tipe warga yang ingat siapa yang dulu tanda tangan.
Beginilah cara mesin politik meremajakan dirinya di provinsi tempat dinasti menguasai kursi yang sama selama puluhan tahun. Kantor beasiswa bukan pintu samping. Itu pintu depan.
Apa kata hukum, dan apa yang hukum lakukan
Anti-Red Tape Authority punya aturan yang melarang syarat yang tidak tercantum di piagam layanan resmi. Ombudsman berwenang atas pejabat barangay yang meminta jasa sebagai imbalan dokumen. Pengacara pemilu akan bilang bahwa mengaitkan bantuan pemerintah dengan kerja kampanye ada di antara politik uang dan pemaksaan menurut Omnibus Election Code.
Semua itu jadi tidak relevan ketika kamu 18 tahun, ibumu bertanya bagaimana hasil pengajuannya, dan kepala staf si kapten menanyakan apakah kamu bisa bantu konvoi hari Minggu. Kamu daftar. Kamu meyakinkan diri sendiri ini cuma jadi relawan. Halaman Facebook si kapten menyebutnya keterlibatan pemuda.
Jejak kertas yang tidak pernah disimpan siapa pun
Tidak ada tanda terima untuk surat rekomendasi. Tidak ada buku catatan jam kerja. Pertukaran ini bertahan karena kedua pihak tahu untuk menjaganya tetap lisan. Wartawan yang meminta kantor barangay untuk memberikan salinan template surat rekomendasi mereka dijawab bahwa tidak ada template, yang ada cuma kebiasaan.
Kebiasaan tidak muncul dalam audit. Kebiasaan muncul di grup WhatsApp tempat anak si kapten mengirim jam kumpul untuk karnaval hari Sabtu. Muncul di daftar penerima beasiswa yang dirilis awal semester, tempat nama belakang yang kurang lebih sama terus bermunculan. Muncul ketika mahasiswa yang menolak jadi relawan menerima surat yang bilang pengajuannya belum lengkap, kurang satu tanda tangan, silakan coba lagi periode depan.
