Mereka Catat Semua Proyek Hantu. Kontraktornya Balik Lagi, Kali Ini Pakai Nama Sepupunya.

Di sebuah barangay di Cebu, sekelompok anak muda usia dua puluhan rajin mengisi Google Sheet dengan kolom nama proyek, anggaran, kontraktor, tanggal mulai, dan dropdown bertuliskan "selesai", "setengah jadi", atau "gak pernah dimulai". Mereka memotret saluran drainase yang retak. Mereka mencatat lapangan beratap yang anggarannya cair dua kali. Mereka mencocokkan pengumuman pemenang tender yang ditempel di papan pengumuman yang gak pernah dibaca siapa-siapa.

Kerjaannya rapi dan teliti. Dan gak mengubah apa-apa, karena masalahnya memang bukan soal kurang bukti.

Jejak dokumennya jalan. Dokumennya sendiri mandek.

Begini yang sebenarnya tertangkap oleh pelacakan itu. Seorang kontraktor membangun jalan yang sudah hancur sebelum musim hujan selesai. Barangay mencatat kerusakannya. Semua orang setuju hasilnya jelek. Lalu siklus tender berikutnya dibuka, dan perusahaan pemenangnya punya nama beda, registrasi SEC beda, tapi alat beratnya sama, diparkir di lokasi yang sama.

Pemilik di atas kertas adalah sepupunya. Kadang istrinya, kadang mantan sopirnya. Krunya identik. Kualitasnya identik. Spreadsheet-nya dapat baris baru dan siklusnya mulai lagi dari awal.

Mem-blacklist kontraktor di Filipina memang mungkin, di atas kertas. Praktiknya butuh laporan resmi, dokumentasi pelanggaran, dan lembaga yang mau memproses kasus terhadap pengusaha lokal yang menyumbang ke kampanye yang tepat. Mendaftarkan perusahaan cangkang biayanya hampir nol. Blacklist yang menyebut satu badan usaha gak akan mengikuti orang-orang di baliknya.

Transparansi mengandaikan ada yang merasa malu

Premis dasar pemantauan warga adalah bahwa keterbukaan menciptakan konsekuensi. Kamu publikasikan datanya, pejabat kepanasan, perilakunya berubah. Logika itu butuh pejabat yang bisa dipermalukan dan sistem yang merespons rasa malu.

Pengadaan di tingkat barangay berjalan di atas relasi yang sudah ada jauh sebelum para relawan ini lahir. Kapten barangay kenal keluarga kontraktornya. Keluarga kontraktor itu punya hak suara, dan bisa menggiring suara. Kantor audit kekurangan orang dan tumpukan kerjaannya numpuk. Spreadsheet dari kelompok anak muda mendarat di inbox yang isinya sudah penuh keluhan dari tiga tahun lalu.

Jadi pemantauannya berubah jadi sekadar dokumentasi hasil yang sudah ketebak. Kamu bukan sedang menangkap korupsi. Kamu cuma menonton korupsi terjadi dalam resolusi tinggi, lengkap dengan cap waktunya.

Yang sebenarnya bakal menggigit

Konsekuensi nyata butuh hukum yang mengikuti orangnya, bukan nama perusahaannya. Artinya aturan diskualifikasi yang bisa menembus pihak-pihak terkait, pengurus, dan kerabat yang tinggal satu alamat. Artinya lembaga audit dengan cukup staf untuk menindaklanjuti laporan warga di dalam satu siklus anggaran, bukan setelah betonnya sudah ambruk duluan.

Semua itu gak bakal dibangun oleh seorang relawan bermodal laptop. Itu butuh pejabat yang sedang dilacak itu sendiri untuk memilih menentang pengaturan yang menguntungkan mereka.

Para penggerak muda ini paham betul soal itu. Mereka tetap mengisi spreadsheet-nya, sebagian karena keras kepala, sebagian karena catatan ini mungkin ada gunanya di pemilu yang hasilnya gak ada yang bisa tebak. Untuk sekarang, saluran airnya masih banjir. Lapangannya masih belum beratap. Dan sepupu si kontraktor lagi siap-siap ikut tender berikutnya.