Google, Meta, dan TikTok Tolak Rencana Indonesia Revisi UU Hak Cipta untuk AI

JAKARTA, 11 November (Reuters) - Platform digital Meta dan TikTok pada hari Rabu bergabung dengan Google menolak usulan revisi undang-undang hak cipta Indonesia yang akan mewajibkan platform digital membayar penerbit untuk menampilkan konten berita dan menetapkan aturan bagi AI.

Jika RUU ini disahkan, Indonesia bisa menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan AI ke dalam undang-undang hak ciptanya, seiring pemerintah di seluruh dunia bergulat dengan dampak teknologi tersebut terhadap aturan hak cipta, termasuk penggunaan karya yang dibuat manusia untuk melatih model AI.

• Agung Pamungkas, manajer urusan pemerintahan dan kebijakan publik Google Indonesia, mengatakan kepada rapat dengar pendapat di parlemen bahwa mewajibkan platform teknologi membayar kompensasi untuk menampilkan tautan konten berita dari penerbit akan membatasi akses masyarakat Indonesia terhadap berita

• Berni Moestafa, kepala kebijakan publik Meta di Indonesia, mengatakan mewajibkan platform membayar kompensasi berarti penerbit berita "bisa kehilangan trafik pembaca serta potensi pendapatan iklan dan langganan"

• Mengarahkan pembaca ke sebuah artikel berbeda dengan menggandakan atau menerbitkan ulang artikel itu sendiri, tambah Berni

• Reuters secara eksklusif melaporkan rencana revisi tersebut pada bulan Juli, dengan mengutip draf RUU itu

• Secara terpisah, Noudhy Valdryno, kepala kebijakan publik TikTok di Indonesia, mengatakan kepada para anggota legislatif bahwa persyaratan pengungkapan tidak seharusnya berlaku ketika AI hanya digunakan dalam kapasitas membantu, bukan untuk sepenuhnya membuat konten

• Noudhy mendesak para anggota legislatif untuk mempertahankan perlindungan safe-harbour, dengan mengatakan bahwa platform tidak dapat secara andal menentukan kepemilikan hak cipta atau lisensi

(Laporan oleh Stanley Widianto; Penyuntingan oleh Emelia Sithole-Matarise)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.