Izin Dam-nya Bersih di Atas Kertas. Buku Catatan Lapangan Bilang Ada Sesar yang Dilewatkan.

Sebuah izin adalah janji bahwa ada orang yang membaca berkas lalu membubuhkan tanda tangan. Bukan janji bahwa tanah di bawah dam bakal kuat menahan, atau bahwa keluarga di hulu sudah dibayar sebelum air naik. Di atas kertas, proyek dam berdanai China di Mindanao bisa saja mengantongi Environmental Compliance Certificate (ECC) yang sah plus studi kelayakan setebal bantal penuh grafik, tapi tetap berdiri persis di atas garis sesar yang tak pernah dipetakan studi itu.

Bayangkan seorang geolog muda menyusuri lokasi dengan buku catatan lapangan, tipe pegawai baru di LGU (pemerintah daerah setempat) atau surveyor kontrak yang kerjanya membaca batuan. Buku catatannya merekam jejak yang dilewati begitu saja oleh studi kelayakan: sebuah sesar gempa yang di peta dilembutkan jadi sekadar catatan kaki. Sementara berkas ECC-nya justru mengutip studi yang sama sebagai bukti bahwa dampak sudah dinilai. Kedua dokumen ini nyata. Cuma satu yang bakal berarti saat tanah bergerak.

Apa yang sebenarnya disahkan berkas itu

ECC mengesahkan bahwa pemrakarsa sudah menyerahkan pernyataan dampak dan sebuah lembaga menerimanya. Itu saja transaksinya. ECC tidak mengesahkan bahwa pemetaan sesar dilakukan secara independen, bahwa relokasi sudah didanai, atau bahwa komunitas yang menandatangani persetujuan paham apa yang mereka tanda tangani. Sertifikat itu membuktikan sebuah proses berjalan, bukan bahwa prosesnya jujur.

Studi kelayakan yang dipesan oleh pemberi pinjaman atau kontraktor menjawab pertanyaan yang memang ditanyakan si pemberi pinjaman: bisa nggak ini dibangun dan dibiayai. Modal infrastruktur yang terhubung ke China bergerak cepat dan menganggap kehati-hatian sebagai biaya tunda, jadi studinya cenderung menghindari apa pun yang menambah ongkos atau waktu. Survei sesar itu mahal. Free, prior, and informed consent (persetujuan penuh, di awal, dan berdasarkan informasi lengkap) itu lambat. Studi yang ditulis demi mengunci pinjaman akan memperlakukan keduanya sebagai penghambat.

Tangan-tangan lokal yang bikin semua ini jalan

Beijing tidak menerbitkan izin di Filipina. Lembaga-lembaga Filipina yang melakukannya, LGU Filipina yang menandatangani rekomendasinya, dan pejabat lokal yang mengutip apa pun yang bergerak diam-diam di samping berkas resmi. Kebiasaan ekstraktif untuk bergerak dulu sebelum pembukuan beres ikut diimpor bersama pembiayaannya, lalu dijalankan oleh orang-orang dengan nomor telepon lokal.

Jadi relokasi tetap belum dibayar sementara konstruksi jalan terus, karena jadwal itu melayani pinjaman, bukan rumah tangga. Keluarga yang tergusur diberi tahu bahwa kompensasinya menyusul. Kelompok advokasi yang memantau proyek dam di seantero Mindanao dan kawasan yang lebih luas melaporkan urutan yang sama: tongkangnya datang, cor betonnya, turbinnya, lalu janji cek yang datang telat atau tak datang sama sekali.

Tidak satu pun dari ini membuat proyeknya ilegal. Di situlah jebakannya. Penindakan terhadap operasi yang jelas-jelas ilegal setidaknya menyebut pelanggarannya. Dam yang legal tapi dipersengketakan bersembunyi di balik berkas kepatuhannya sendiri, dan orang-orang yang mempertanyakannya bakal disuruh diam dengan alasan izinnya sudah menyelesaikan urusan.

Siapa yang menanggung saat berkasnya salah

Buku catatan si geolog lebih berharga ketimbang studi kelayakan, karena buku itu merekam kondisi lokasi apa adanya, bukan apa yang dibutuhkan pinjaman. Tidak ada yang menyetempel buku catatan, jadi tidak ada yang harus bertanggung jawab kalau isinya diabaikan.

Minta survei sesarnya, sebut namanya, dan tanya siapa yang membayarnya. Tanya kapan uang relokasi cair, dan ke rekening siapa. Tanya apakah komunitas yang menyetujui itu melihat peta gempanya atau cuma ringkasannya. ECC yang sah tidak akan menjawab satu pun pertanyaan itu, dan rumah tangga di hilir sesar yang tak tercatat itulah yang bakal tahu belakangan apa yang dibiarkan kosong oleh izin tersebut.