Jembatan Samal-Davao Kebut Target, Warga Pesisir Ditawar Harga Tanah di Bawah Pasar
Pembebasan lahan buat jembatan penghubung Samal-Davao jalan terus sesuai jadwal DPWH. Tapi harga tanah yang ditawar ke keluarga pesisir jauh di bawah pasar, dan tak ada pihak netral yang mengecek penilaiannya.
Samal Island-Davao City Connector adalah jembatan empat lajur sepanjang 3,98 kilometer yang membentang di atas Selat Pakiputan, menyambungkan Samal Circumferential Road dengan simpang R. Castillo-Daang Maharlika di Davao City. Presiden Ferdinand Marcos Jr. memimpin peletakan batu pertama pada 27 Oktober 2022, dengan DPWH sebagai pelaksana, anggaran sekitar P23 miliar, pembiayaan utamanya dari pinjaman ODA China, dan target rampung 2027. Pembangunannya dikejar klausul penalti yang mulai menghitung begitu tenggat terlewat. Di sisi Davao, keluarga pesisir yang tanahnya masuk jalur jembatan menghadapi jam yang berbeda: lambat soal uang yang ditawarkan, cepat soal perintah untuk pindah.
Jarak antara dua hal itulah inti ceritanya. Molornya jadwal bikin proyek keluar biaya, jadi pembebasan lahan terus digeber. Yang jadi korban adalah rumah warga yang dihargai dengan angka yang, menurut catatan, jauh di bawah harga pasar.
Dua jam yang jalan beda, satunya dicurangi buat warga
Pembebasan lahan di Filipina diatur Republic Act 10752, yang membolehkan instansi menguasai tanah begitu mereka menyetor tawaran awal. Tawaran itu biasanya dipatok ke nilai zona BIR atau hasil penilaian resmi, dan dalam praktiknya sering ketinggalan dari harga pasar, karena nilai zona di-update mengikuti siklus birokrasi, bukan siklus pasar beneran.
Ketertinggalan itu adalah risiko yang sudah diketahui, bukan fakta yang terkonfirmasi soal keluarga-keluarga ini, karena tidak ada catatan publik soal bagaimana penilaian lahan SIDC di dekat sisi Davao dihitung. Yang jelas hasilnya: tawaran yang duduk jauh di bawah harga tanah di sekitar jembatan baru. Begitu sebuah jembatan diumumkan, harga segala hal di sekitarnya naik, dan beban membuktikan kenaikan itu biasanya jatuh ke orang yang justru disuruh pindah.
Pekerjaan sipilnya digarap China Road and Bridge Corporation, anak usaha dari China Communications Construction Company Limited yang dimiliki negara. Kontraktor tidak menentukan harga tanah. Tapi ini proyek antarpemerintah, dan struktur penaltinya ada di kontrak pekerjaan sipil DPWH, yang menciptakan tekanan yang mengalir ke bawah sampai ke proses pembebasan: selesaikan pengambilan tanah, jaga jadwal pengecoran, urusan sengketa belakangan.
Siapa yang mengaudit penilaian, dan buat siapa
Ini pertanyaan yang nggak pernah dijawab dengan jelas. Penilaian yang menentukan tawaran disiapkan oleh atau untuk instansi yang mengambil tanah, badan yang sama yang sedang dikejar tenggat buat mengosongkan lahan. Penilai independen bisa saja ditunjuk, tapi tidak ada kewajiban tetap bahwa penilai netral, yang bertanggung jawab ke keluarga terdampak dan bukan ke jadwal proyek, harus meneken sebelum tanah berpindah tangan.
Di bawah RA 10752, warga terdampak bisa menggugat besaran ganti rugi ke pengadilan. Sebagai pola umum di proyek-proyek infrastruktur Filipina, jalur hukum itu makan waktu bertahun-tahun, butuh uang buat pengacara yang nggak dimiliki kebanyakan keluarga pesisir, dan sering baru dimulai setelah tanah sudah berpindah tangan. Ganti rugi yang cuma bisa kamu gugat dari atas tanah yang sudah bukan milikmu lagi bukan perlindungan yang berarti.
Para pendamping korban penggusuran sudah lama menyoroti hal ini di banyak proyek Filipina: dokumennya legal, izinnya lengkap, tapi harga yang ditawarkan tetap menelantarkan orang yang menyerahkan tanahnya. Pengambilan lahan yang legal tidak otomatis adil, dan jadwal yang didorong penalti cenderung melempar pertanyaan soal nilai tanah ke titik di mana jawabannya sudah tidak ada gunanya lagi.
Seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang benar
Solusinya membosankan dan spesifik. Publikasikan metodologi penilaian dan data penjualan tanah sebanding untuk sisi Davao sebelum tanah diambil, bukan sesudahnya. Wajibkan penilaian yang mengacu pada kondisi pasar terkini. Biayai peninjauan independen yang bertanggung jawab ke barangay, bukan ke kalender tenggat proyek.
Jembatan ini dirancang memangkas waktu penyeberangan dari sekitar 23 sampai 30 menit naik feri RoRo menjadi sekitar lima menit, dan begitu beroperasi, penghematan itu nyata. Pertanyaan yang belum terjawab: siapa yang menanggung ongkos dari tenggat ini. Kalau harga yang ditawarkan tetap jauh di bawah pasar, keluarga-keluarga paling dekat dengan sisi jembatan bakal keluar uang buat bayar pengacara, cuma demi merebut kembali selisih antara angka yang mereka terima dan harga tanah mereka yang sebenarnya.
