Kamboja Cairkan Duit Beijing, Nelayan Zambales Nunggu Aturan yang Nggak Kunjung Datang

Manila mengetuk palu pembukaan KTT ASEAN 2026 sebagai ketua, dan tuan rumah cuma mau satu hal masuk kertas: kode etik Laut China Selatan yang punya gigi. Masalahnya ada di ruangan itu sendiri. Kamboja dan Laos datang sambil bersandar pada hibah dan pinjaman lunak Beijing, sementara sebuah kode etik butuh konsensus dari sepuluh anggota. Artinya, negara yang hidup dari uang China memegang hak veto atas rumusan yang harusnya melindungi trip melaut berikutnya seorang nelayan Zambales.

Buat siapa pun yang melaut dari Masinloc atau Infanta, ini bukan urusan diplomasi di awang-awang. Kode etik menentukan apakah kapal milisi boleh nangkring di atas wilayah tangkapanmu, apakah kapal penjaga pantai boleh menyemprot water cannon ke kapal pemasok logistik, dan apakah semua itu ada konsekuensinya. Dua puluh tahun lebih proses penyusunan cuma menghasilkan bahasa yang cukup lembek supaya semua bisa tanda tangan tanpa harus mengubah apa pun yang mereka lakukan di laut.

Blok terbelah berdasarkan siapa yang pegang utang

ASEAN dibangun untuk bergerak lewat konsensus, dan itu tadinya dianggap kekuatan. Beijing sejak awal paham celahnya. Kalau satu anggota berutang jalan tol, bendungan, dan dana bantuan anggaran padamu, anggota itu jadi tembok penolak yang bisa diandalkan untuk setiap komunike yang menyebut Laut Filipina Barat. Phnom Penh sudah pernah melakukan persis itu, menggagalkan pernyataan bersama gara-gara satu klausul.

Jadi Manila boleh saja jadi ketua, menyusun agenda, dan tetap menonton teks final diamplas habis oleh anggota yang kelangsungan fiskalnya bergantung pada syarat pinjaman eximbank China. Filipina menang lokasi acara, tapi kalah di kalimat yang benar-benar penting.

Meja lain milik Beijing

Sementara blok ini berdebat, China mendekati anggotanya satu per satu. Mereka menawarkan kesepakatan pengembangan bersama ke Hanoi dan Kuala Lumpur, kesepakatan dasar laut bilateral yang diam-diam memutar jalur di sekitar kode etik multilateral yang didorong Manila. Itulah strateginya: bikin sepuluh negara ngobrol muter-muter, sambil bikin kesepakatan sampingan dengan yang mau menerimanya.

Putusan arbitrase 2016 sebenarnya sudah memenangkan Manila secara hukum, dan Bajo de Masinloc jelas berada di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina kalau dibaca dengan jujur. Tapi putusan tanpa mekanisme penegakan dan kode etik tanpa tanda tangan cuma meninggalkan si nelayan di titik yang sama seperti awal: jaring di air, armada milisi di garis cakrawala.

Yang dibutuhkan satu musim melaut

Kelompok nelayan muda di pesisir Zambales dan Palawan sudah gamblang soal apa yang harus dilakukan kode etik biar berguna: sebutkan wilayahnya, larang pelecehan, dan tempelkan konsekuensi buat yang melanggar. Apa pun yang berhenti di foto bareng dan jabat tangan cuma membeli satu tahun lagi pulang tangan kosong dengan harga solar yang naik, dan nggak ada voucher KTT yang menanggung itu.

Posisi Manila sebagai ketua adalah peluang nyata, dan keliru kalau langsung dianggap sekadar panggung sandiwara. Tapi blok yang harus tanda tangan ini punya anggota yang lebih dulu tunduk pada pemberi pinjaman di Beijing ketimbang pada pantai yang mereka bagi bersama.

Musim melaut nggak nunggu konsensus. Solar tetap dibeli, kapal tetap berangkat, dan wilayah tangkapan tetap diperebutkan entah sepuluh pemerintah sepakat soal rumusan kata atau nggak. Komunike bersama yang melewatkan klausul penegakan cuma meninggalkan awak kapal Masinloc yang sedang memuat es untuk trip yang mereka sudah tahu bakal dipotong kapal-kapal China, dan menyerahkan tagihan solarnya ke mereka sebagai bonus.