Kuota Kerapu Ditetapkan di Kota Kinabalu. Anak-Anak yang Menyelaminya Nggak Punya Dokumen.
Keluarga Bajau di Semporna dan Sandakan menggarap terumbu yang tak bisa dijual anak-anak mereka secara legal, karena izin butuh kartu identitas yang tak kunjung diberikan negara.
Kuota ikan karang untuk musim ini disusun di Kota Kinabalu, di kantor-kantor yang tak akan pernah dilihat kebanyakan keluarga Bajau di Semporna dan Sandakan. Kerapu, coral trout, ikan-ikan yang laris di kapal ekspor hidup ke Hong Kong dan meja makan di daratan. Angka-angka itu turun, dan di suatu titik di sepanjang pesisir, sebuah keluarga membacanya sebagai soal matematika yang nggak bisa mereka pecahkan.
Sebab hasil tangkapan harus legal untuk masuk ke rantai penjualan itu. Legal artinya butuh izin. Izin artinya butuh kartu identitas. Dan banyak anak di sini nggak punya satu pun dari itu.
Dokumen yang membuka semua pintu
Izin menangkap ikan di Sabah menuntut MyKad atau setidaknya status kependudukan yang terdaftar. Anak-anak Bajau Laut tanpa kewarganegaraan, lahir di atas perahu atau di kampung panggung, dari orang tua yang sendiri tak pernah didaftarkan, gagal di gerbang pertama. Nggak ada akta kelahiran, nggak ada MyKAS, nggak ada klaim kewarganegaraan yang mau diproses negara.
Jadi keluarganya tetap melaut. Sang ayah menggarap terumbu, para remaja menyelam dan mengangkut, dan ikannya dijual lewat perantara yang punya surat-surat yang mereka nggak punya. Si perantara ambil potongan sebagai bayaran karena dia punya dokumen. Kuota disusun untuk perahu-perahu legal. Perahu tanpa dokumen tetap menangkap ikan, cuma mereka yang menelan diskonnya.
Stok diatur dari kota, dipanen oleh orang yang nggak bisa dihitung
Manajemen perikanan mengandaikan bahwa orang yang melaut bisa didata, dicatat, dan dibatasi. Stok kerapu di Laut Sulu dan Laut Sulawesi memang benar-benar tertekan, dan kuota adalah alat yang dibuat untuk itu. Ia berfungsi di atas kertas untuk operator yang memang ada di atas kertas.
Keluarga Bajau yang memasok permintaan ekspor hidup yang sama justru berada di luar hitungan. Kerja mereka nggak masuk data. Ketika Kota Kinabalu mengencangkan sebuah angka, yang dikencangkan cuma perahu berizin, sementara tangkapan tanpa dokumen tetap mengalir lewat celah, dijual lebih murah, dipajaki perantara, tak terlihat oleh sistem yang justru ingin menjaga terumbu itu.
Anak-anak ini tumbuh mengenal terumbu lebih baik daripada petugas mana pun yang bawa papan jepit. Mereka bisa menyebut nama kerapu dari warnanya di kedalaman sepuluh meter. Yang nggak bisa mereka tunjukkan cuma kartu yang menyatakan mereka boleh menjual apa yang mereka tahu cara menangkapnya.
Kesepakatan yang tak pernah ditandatangani siapa pun
Ketiadaan kewarganegaraan di sini bukan kecelakaan administrasi yang bisa dibereskan dengan satu formulir. Orang Bajau Laut di Sabah sudah terjebak di antara pendataan Malaysia dan Filipina selama beberapa generasi, tak diakui sepenuhnya oleh keduanya. Izin melaut cuma buntutnya. Begitu juga tiket feri, pendaftaran sekolah, kunjungan ke klinik.
Perdebatan kuota memperlakukan terumbu sebagai barang langka. Bagi keluarga di Semporna, yang langka justru akta kelahiran. Kerapunya ada di air, jelas di depan mata. Dokumen yang akan membuat seorang remaja 17 tahun bisa menjualnya atas namanya sendiri, itulah yang terus dijauhkan negara.
Perantara mengurus surat. Keluarga menggarap terumbu. Dan anak yang menyelam paling dalam mendapat bagian paling kecil, karena satu-satunya hal yang tak pernah diberikan padanya adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk menjual.
