Loket Izin Usaha di QC Bikin Pungli Lewat Aplikasi, Terus Disebut Reformasi

Petugas di loket izin usaha Balai Kota Quezon City sekarang nggak pegang uangmu lagi. Yang pegang tablet di meja. Kamu scan QR, bayar lewat aplikasi kiosk pihak ketiga, dan keluarlah struk dengan nomor referensi yang kelihatannya cukup resmi buat diarsipkan. Apakah nomor itu benar-benar tercatat di pembukuan LGU (pemerintah daerah)? Itu urusan lain, dan nggak ada satu pun orang di loket yang digaji buat menjawabnya.

Inilah wajah baru lagay. Uangnya sudah didigitalkan. Kesepakatannya nggak berubah sama sekali.

Aplikasi kiosk sebagai mesin cuci

Para pendaftar usaha baru di Katipunan, anak-anak muda yang buka kedai milk tea di antara kampus UP dan Ateneo, cerita soal koreografi yang itu-itu lagi. Serahkan dokumen DTI. Diberi tahu slot inspeksi masih enam minggu lagi. Lalu diberi tahu ada opsi percepatan. Opsi percepatan itu ada di dalam sebuah aplikasi kiosk yang secara resmi nggak diakui kota, tapi semua orang di loket kayaknya hafal namanya.

Kamu bayar lewat aplikasi. Struknya asli. Transaksinya tercatat di suatu tempat. Nah, tercatat sebagai apa, itulah trik sulapnya. Biaya layanan. Biaya kenyamanan. Pemrosesan dokumen. Nama pos pengeluarannya cukup samar sampai nggak ada yang secara teknis berbohong, tapi cukup spesifik sampai si petugas tahu berkasmu barusan naik ke tumpukan paling atas.

Berapa yang sebenarnya dibayar anak-anak milk tea

Barangay clearance harusnya cuma beberapa ratus peso. Izin wali kota untuk kedai makanan kecil, tergantung modal, ada di kisaran ribuan peso rendah. Izin sanitasi, inspeksi keselamatan kebakaran, izin okupansi, daftar tarif resminya terbuka untuk publik dan nggak seseram itu.

Masalahnya, orang nggak bayar sesuai daftar resmi. Pendaftar muda di Katipunan cerita total biaya dari kantong sendiri bisa dua sampai empat kali lipat angka resmi setelah biaya kiosk, biaya calo, dan yang katanya pemrosesan prioritas ditambahkan semua. Ada yang bayar karena sudah baca daftar resmi tapi nyerah setelah bolak-balik tiga kali. Ada yang bayar karena pemilik ruko mau izinnya sudah terpampang sebelum hari buka, kalau nggak sewanya dinegosiasi ulang.

Nggak ada satu pun dari mereka yang menyebutnya suap. Struk itu yang memastikan hal itu.

Soal struk QR

Di sinilah lapisan digitalnya jadi menarik. Struk QR dari aplikasi kiosk nggak selalu cocok dengan yang tercatat sebagai pemasukan di data internal LGU. Nomor referensinya bisa dicek di dalam aplikasi. Tapi nggak selalu bisa dicek di sistem bendahara kota. Waktu auditor bertanya, jawabannya: kiosk itu penyedia layanan swasta dan struknya bersifat komersial, bukan milik pemerintah.

Jadi pembayarannya ada, sekaligus nggak ada. Tangan si petugas bersih karena dia nggak pernah pegang tunai. Operator aplikasi bersih karena cuma memproses biaya layanan atas jasa yang secara teknis memang diberikan. Si pendaftar bersih karena punya struk cetak dengan kode QR.

Alat-alat antikorupsi Ombudsman dirancang buat amplop. Membaca dashboard aplikasi jelas bukan keahliannya.

Apa yang benar-benar dihasilkan reformasi ini

ARTA, undang-undang Ease of Doing Business, seluruh dorongan digitalisasi sejak 2018, harusnya membunuh ekonomi calo dengan menghapus kebijakan manusia. Calonya justru beradaptasi. Sekarang calonya punya halaman checkout ala Stripe dan link referral.

Buat anak 23 tahun yang tanda tangan sewa setahun untuk kedai 20 meter persegi, hitungannya sederhana. Bayar kioskny, bulan depan buka. Nolak, ya tinggal lihat masa sewa terus jalan sementara slot inspeksi terus dijadwal ulang. Pemasok bubble tea minta deposit. Pemilik ruko mau papan nama dipasang. Sepupu yang nalangin biaya waralaba mau lihat ada pengunjung.

Struknya keluar. Kedainya buka. Di pembukuan, pos itu tertulis biaya kenyamanan.