Perintah Pengadilan Palsu Sebabkan 129 Situs Judi Diblokir di India, Temuan Reuters

BENGALURU, 11 November (Reuters) - Pemerintah India memerintahkan penyedia internet untuk memblokir 129 situs web judi ilegal tahun ini berdasarkan dua perintah pengadilan tinggi negara bagian yang ditemukan Reuters sebagai palsu, temuan yang telah memicu setidaknya satu penyelidikan polisi.

Pemalsuan ini merupakan tanda terbaru bahwa perintah palsu lolos dari mekanisme penghapusan konten resmi India, yang dianggap sebagai salah satu yang paling ketat di dunia, dan dapat berdampak pada kehadiran daring organisasi mana pun yang beroperasi di negara tersebut.

Preseden pengadilan yang dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan hakim di seluruh dunia. Mahkamah Agung India pada Juli membatalkan perintah suatu pengadilan yang mengandalkan putusan yang tidak ada, dan seorang hakim AS baru-baru ini mendiskualifikasi pengacara atas penggunaan kutipan hukum yang direkayasa.

Departemen Telekomunikasi India mengeluarkan dua perintah pemblokiran situs web pada 21 Juli dan 2 September, keduanya tersedia di situs webnya sebagai bagian dari unggahan rutinnya. Kedua perintah itu dilampiri dengan salinan email dari perintah pengadilan yang diklaim berasal dari Pengadilan Tinggi negara bagian Rajasthan di barat dan Uttar Pradesh di utara yang memerintahkan penghapusan puluhan situs web.

Tinjauan Reuters menemukan bahwa tidak ada satu pun dari perintah pengadilan tersebut yang muncul dalam catatan registrasi daring pengadilan. Setelah pertanyaan dari kantor berita tersebut, panitera Pengadilan Tinggi Rajasthan mengatakan dalam sebuah email bahwa perintah yang membawa namanya "tampaknya palsu" dan tidak ada di servernya. Pengadilan tidak menjelaskan lebih lanjut.

Di Uttar Pradesh, Pengadilan Tinggi Allahabad menemukan bahwa perintahnya palsu dan mengajukan pengaduan ke polisi pada 6 November, didorong oleh temuan Reuters, menurut dokumen kasus polisi, yang juga menunjukkan bahwa penyelidikan terhadap orang-orang tak dikenal telah dimulai atas dugaan pemalsuan dan penipuan.

"Ini palsu. Ini bukan perintah asli dari Pengadilan Tinggi Allahabad," kata Ghanshyam Yadav, seorang pejabat senior kejahatan siber negara bagian, kepada Reuters melalui telepon pada Selasa. Ia mengatakan belum ada penangkapan yang dilakukan.

Di antara keduanya, dua perintah itu memengaruhi 129 situs web yang menampilkan perjudian, yang ilegal menurut hukum India. Tidak jelas bagaimana perintah palsu itu dibuat dan apakah AI digunakan.

Departemen telekomunikasi pemerintah, yang mengeluarkan dua perintah penghapusan dan mengirimkan perintah pengadilan tersebut kepada penyedia internet, tidak menanggapi pertanyaan Reuters.

Reuters tidak dapat memastikan siapa yang membuat perintah palsu tersebut, yang membawa segel pengadilan berwarna biru dengan lambang nasional India, khas perintah pengadilan asli. Keduanya masih ada di situs web kementerian pada Rabu.

'SEGEL PENGADILAN YANG TERHORMAT INI'

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi dan polisi sering menghadapi kritik karena bertindak terlalu keras terhadap perbedaan pendapat dengan memerintahkan penghapusan unggahan atau situs web daring. Namun, pemerintah menegaskan bahwa mereka memerintahkan penghapusan semacam itu hanya demi kepentingan publik untuk memastikan hukum dan ketertiban.

X milik Elon Musk, yang di masa lalu telah menentang kekuasaan pemblokiran pemerintah yang meluas, pekan lalu juga terlibat dalam persoalan perintah palsu. Platform tersebut memberitahu pengadilan India bahwa perintah polisi yang dikirimkannya kepada dua kelompok kebebasan berbicara yang memperingatkan mereka tentang penghapusan akun mereka ternyata palsu.

Dalam kasus yang diungkap Reuters, departemen telekomunikasi menerima email pada pukul 20.59 (1529 GMT) pada Minggu, 19 Juli yang berisi apa yang tampak sebagai perintah Pengadilan Rajasthan, dan ditandatangani oleh "Aryan Chaudhary", yang digambarkan sebagai advokat-tercatat.

Pertanyaan Reuters ke email yang digunakan Chaudhary dikembalikan sebagai "Penerima tidak ditemukan".

Perintah pengadilan tersebut, yang kini dianggap palsu, berisi instruksi untuk melaksanakan arahannya dalam waktu 24 jam dan diakhiri dengan menyatakan bahwa perintah itu dikeluarkan "di bawah tangan saya dan segel panitera Pengadilan yang Terhormat ini". Perintah itu didasarkan pada ketentuan kuat hukum TI India yang memungkinkan penghapusan demi kepentingan keamanan nasional.

Dua hari kemudian, pemerintah memberitahu penyedia layanan internet untuk menghapus 34 situs web judi "sebagaimana ditentukan dalam perintah pengadilan sesuai daftar terlampir," demikian komunikasi yang dipublikasikannya menunjukkan.

'TIDAK ADA PERINTAH SEMACAM ITU YANG DIKELUARKAN OLEH YANG MULIA'

Perintah pengadilan palsu lainnya yang dikeluarkan atas nama Pengadilan Tinggi Allahabad, yang kini sedang diselidiki setelah pertanyaan dari Reuters, memuat logo dan segel pengadilan, serta membawa kode QR yang biasanya memungkinkan siapa pun untuk memverifikasi keasliannya.

Namun, kode QR terlampir mengarah ke halaman web acak yang menampilkan nomor kasus satu baris: "Writ -- A 30480/2026". Nomor yang sama dikutip oleh seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai advokat Kartikey Pandey dan mengirim perintah pengadilan Allahabad palsu itu kepada pejabat India pada 22 Agustus.

Pertanyaan Reuters ke email Pandey yang dikutip dalam korespondensi tersebut tidak mendapat tanggapan.

Email itu menyebabkan beberapa pertukaran bolak-balik di antara pejabat India, termasuk satu di mana "laporan tindakan yang diambil" diminta, menurut korespondensi yang dipublikasikan di situs web kementerian telekomunikasi. Kemudian, pada 2 September, seorang pejabat India memberitahu penyedia layanan internet untuk "mengambil tindakan yang diperlukan segera terkait pemblokiran akses" ke 95 situs web judi.

Di tengah kekhawatiran yang meningkat atas perintah palsu, para hakim Mahkamah Agung India tahun lalu mengatakan pemalsuan semacam itu "yang membawa tanda tangan Hakim yang dipalsukan menyerang fondasi utama kepercayaan publik" dan "tindakan kriminal berat semacam itu tidak dapat diperlakukan sebagai pelanggaran biasa atau rutin".

Perintah palsu Pengadilan Tinggi Allahabad tertanggal 14 Agustus ditandatangani atas nama "Justice Garima Prashad".

Dokumen registrasi kasus polisi yang ditinjau Reuters menyatakan bahwa kantor Prashad telah mengonfirmasi bahwa "tidak ada perintah semacam itu yang dikeluarkan oleh Yang Mulia."

(Laporan oleh Munsif Vengattil dan Aditya Kalra; Penyuntingan oleh Saad Sayeed)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.