Perjanjian Reboisasi Cuma di Atas Kertas, Warga di Kaki Bukit yang Kena Getahnya

Sertifikat kepatuhan lingkungan (ECC) untuk bendungan atau jalan raya di Cordillera atau Mindanao dibaca seperti janji. Isinya soal lereng yang ditanami ulang, daerah aliran sungai yang direhabilitasi, perangkap lumpur yang dibersihkan sesuai jadwal. Tapi bertahun-tahun setelah betonnya mengeras, sebagian besar klausul itu cuma hidup di kertas tempat mereka dicetak.

Konstruksinya jalan cepat karena skema pembiayaannya memang menghargai kecepatan. Pemberi pinjaman dan kontraktor yang terhubung dengan China bekerja mengikuti jadwal pencairan dana, bukan musim hujan. Jadi tiangnya dipasang tepat waktu, sementara kewajiban yang lebih lambat dan nggak seksi dibiarkan menunggu. Instansi Filipina meneken persetujuan, kantor pemerintah setempat menggunting pita, dan manfaat mentahnya, entah listrik murah atau jalan yang lebih cepat, sudah diklaim jauh sebelum ada yang mengecek pekerjaan di daerah aliran sungai.

Klausul yang tak ada yang dibayar untuk mengeceknya

Berdasarkan Presidential Decree 1586, Environmental Management Bureau (EMB) di bawah DENR yang menerbitkan ECC, sekaligus jadi kantor yang bertanggung jawab memantau kepatuhan terhadap syarat-syaratnya begitu proyek infrastruktur beroperasi. Di lapangan, kunjungan itu harus bersaing dengan ratusan izin lain dan anggaran yang seret. Klausul reboisasi tanpa dana inspeksi cuma jadi daftar poin, bukan pengaman.

Aturan DENR juga membentuk Multipartite Monitoring Team, dipimpin kantor regional EMB dan mestinya melibatkan perwakilan komunitas serta pemangku kepentingan untuk mengawasi lokasi setelah konstruksi. Ketika tim itu jarang bahkan tak pernah rapat, bibit yang harusnya menahan tebing galian entah ditanam lalu mati tak terurus, atau memang tak pernah ditanam sama sekali. Kolam penampung lumpur penuh dan tak dikeruk. Izin itu dokumen tentang niat, dan orang di hilir nggak bisa makan niat.

Siapa yang mewarisi luapannya

Gunung nggak peduli nama siapa yang tercantum di ECC. Begitu lereng digunduli dan dibiarkan telanjang, hujan deras pertama langsung membawa tanahnya turun lewat sungai-sungai yang sama, yang mengalir ke barangay di kaki pegunungan. Itu komunitas petani dan nelayan di dataran rendah yang dijanjikan lapangan kerja waktu konstruksi, lalu diam-diam dicoret dari daftar gaji begitu proyek kelar.

Sawah mereka tertimbun lumpur. Sungainya naik lebih cepat dan lebih tinggi dibanding sepuluh tahun lalu, dan pejabat penanggulangan bencana setempat mencatat lebih banyak banjir bandang di tempat-tempat yang dulunya lancar mengalir. Tagihan pembersihannya jatuh ke barangay, bukan ke kontraktor, apalagi ke bank di Beijing.

Dua hal yang perlu dipisah

Nggak semua proyek ini ilegal, dan menyebut audit yang telat sebagai skandal begitu saja jelas salah baca. Banyak yang punya izin sah dan berkas konsultasi yang nyata, walau tipis. Bobroknya ada di apa yang terjadi setelah pita digunting: proyek yang legal pun tetap bisa meracuni sungai di hilir kalau syaratnya nggak ditegakkan.

Kelompok lingkungan sudah bertahun-tahun mendorong agar pemantauan pascakonstruksi didanai, dan agar laporan kepatuhan diterbitkan dalam bentuk yang benar-benar bisa dibaca publik. Sampai ada inspektur yang dibayar untuk menyusuri lereng itu sambil bawa daftar periksa, dan sampai barangay di hilir bisa mengajukan gugatan terhadap operator yang jelas namanya, klausul reboisasi itu cuma jasa gratis yang selama ini diberikan gunung, dan jasa itu sekarang sudah berhenti diberikan.