Sawah Belum Diukur, Surat Penggusuran Sudah Sampai di Bicol

PNR South Long Haul hidup lagi, dan hal pertama yang dikirimnya ke Bicol adalah surat. Para pemilik lahan di sepanjang koridor mulai menerima surat penggusuran dari Department of Transportation, padahal, menurut dokumen proyeknya sendiri, jalur sepanjang sekitar 380 kilometer itu masih terus digeser-geser. Kamu nggak bisa menyuruh petani mengosongkan kebun kelapa demi rel yang posisinya masih dipindah-pindah insinyur di peta.

Inilah kontradiksi paling mencolok dari proyek yang dihidupkan kembali ini. Di atas kertas, kaki pendanaannya Jepang, dibawa JICA lewat pola pinjaman yen yang sama seperti yang membangun ruas awal PNR Clark. Di kaki kontraktornya, paket pekerjaan sipil justru menarik peminat dari perusahaan yang terhubung dengan negara China ke dalam shortlist, tipe perusahaan yang sudah diantre di era pemerintahan sebelumnya sebelum Manila menarik permintaan pinjamannya dari China pada 2023 untuk South Long Haul, Subic-Clark Railway sepanjang 71 km, dan Mindanao Railway Phase 1.

Dua bendera, satu jalur

Pinjaman Jepang tidak otomatis berarti baja Jepang dan pengawasan Jepang sampai ke lapisan kerikil rel. Aturan pengadaan untuk paket ODA besar membuka lelang internasional, dan selama satu dekade terakhir kontraktor China rutin memenangkan tender pekerjaan sipil di seluruh Asia Tenggara lewat harga, termasuk di negara-negara yang pemerintahnya terang-terangan curiga pada Beijing. Pengalaman Jakarta-Bandung di Indonesia, negosiasi ulang ECRL di Malaysia, dan molornya kereta perkotaan di Vietnam semuanya ada di map yang sama.

Jadi Bicol akan jadi tuan rumah sebuah proyek dengan uang lunak dari Tokyo, risiko konstruksi yang mungkin ditanggung perusahaan yang terikat modal negara China, dan beban operasional jangka panjang yang jatuh ke PNR, lembaga yang seumur hidupnya belum pernah menjalankan layanan penumpang jarak jauh yang bisa diandalkan. Masing-masing aktor punya kepentingan yang berbeda, dan tidak satu pun dari mereka tinggal di atas jalur itu.

Suratnya datang sebelum petanya

Penggusuran berdasarkan Republic Act 10752, UU Right-of-Way 2016, seharusnya mengikuti jalur yang sudah fix, tawaran yang jelas berdasarkan nilai zonal dan nilai pasar, serta jalur setor dana dan penguasaan lahan yang bisa ditinjau pengadilan. Yang diceritakan kelompok pemilik lahan di kawasan itu dalam konsultasi tingkat barangay, dan yang tidak dibantah kantor-kantor regional, lebih mirip penyapuan dini: surat dikirim ke buffer yang luas, penilaian dipatok pada tarif zonal yang sudah ketinggalan dari harga pasar sebenarnya, plus janji lisan bahwa potongan finalnya nanti lebih sempit.

Urutan itulah yang layak disorot sejak awal, karena polanya menular. Kebiasaan kebut dulu, urus dokumen belakangan di pekerjaan sipil, uang pelicin yang memuluskan izin, anggapan bahwa sebidang lahan desa cuma angka pembulatan dibanding keuntungan logistik nasional, semuanya diimpor mulus dari playbook yang dijalankan proyek tambang dan infrastruktur berafiliasi China di Mindanao, di Sulawesi, dan di sepanjang Mekong. Lembaga dan pemda Filipina mengadopsi jalan pintas ini karena jalan pintasnya memang tersedia.

Seperti apa proyek yang bersih

Izin legal dan cairnya satu tranche pinjaman JICA tidak dengan sendirinya membuat proyek jadi bersih. Buktinya justru yang membosankan dan lambat: jalur final yang dipublikasikan sebelum satu surat pun keluar, penilaian yang dipatok pada pembanding pasar terkini dan bukan tabel zonal basi, prakualifikasi kontraktor yang menyebut pemilik manfaat sesungguhnya dan bukan cuma badan pesertanya, serta kanal pengaduan yang tidak lewat wali kota yang sepupunya punya armada truk angkutan.

Petani Bicol tidak menolak kereta. Mereka menolak melepas kebun pili demi jalur yang insinyurnya sendiri mengakui, di slide presentasi mereka, belum difinalkan. Urutan yang adil itu peta dulu, penilaian kedua, surat ketiga. Sekarang amplopnya justru datang terbalik.