Startup Halal Cotabato Kabur ke Brunei dan KL: Sertifikat DTI Datang Lebih Lambat dari Uangnya Habis

Seorang founder beef tapa asal Cotabato yang cuma punya modal seed untuk setahun jelas nggak sanggup menunggu hampir setahun lagi demi sertifikat halal yang bikin produknya bisa masuk supermarket di Brunei. Jadi dia pesan tiket AirAsia ke KL dan pitching di sana duluan. Alasannya sederhana: investor di Bandar Seri Begawan dan Bukit Bintang sudah menerima dokumen setara JAKIM atau MUI, dan mereka nggak perlu dijelasin kenapa Halal Certification Bodies yang diakreditasi DTI, Philippine Halal Export Development and Promotion Board yang diketuai DTI, dan daftar pengakuan resmi pasar tujuan hampir nggak pernah sinkron dalam satu timeline.

Ini exit diam-diam yang sudah dua tahun dijalani sektor makanan halal Mindanao, dan sekarang mulai kelihatan di cap table.

Hitungan runway-nya kejam

Startup makanan halal khas Mindanao, entah rendang beku, beef pastil, abon tuna, atau gula kelapa bersertifikat halal, biasanya menggalang ronde kecil dari teman-keluarga atau angel investor. Dana itu harus menutup sewa dapur, gaji segelintir staf, biaya produksi kemasan, dan satu kali ikut pameran dagang sebelum pemasukan menyusul. Para founder bicara soal runway yang diukur dalam bulan, bukan tahun.

Republic Act 10817, Philippine Halal Export Development and Promotion Act 2016, membentuk Philippine Halal Export Development and Promotion Board di bawah Menteri DTI untuk mengoordinasikan sektor ini, dan DTI mengakreditasi Halal Certification Bodies dalam kerangka itu. Di lapangan, para founder bilang mengurus sertifikat halal kelas ekspor, jenis yang benar-benar diakui pembeli Brunei atau Malaysia, harus lewat bolak-balik antara HCB akreditasi DTI, daftar pengakuan pasar tujuan, dan otoritas sertifikasi di luar negeri. Sebagian founder bahkan mengajukan dua aplikasi paralel karena nggak ada satu pun HCB Filipina yang diakui di semua pasar yang mereka incar.

Runway seed jelas nggak akan selamat menghadapi timeline seperti itu.

Kenapa Brunei dan KL yang angkat telepon

Brunei terang-terangan merayu UKM halal dari kawasan ini karena pasar domestiknya terlalu kecil untuk membenarkan infrastruktur sertifikasi yang sudah mereka bangun. Family office Malaysia dan VC yang fokus di halal juga sudah beberapa tahun menyisir Mindanao, khususnya karena bahan bakunya, tuna dari General Santos, kelapa dari Lanao, sapi dari Bukidnon, jauh lebih murah di sumbernya ketimbang apa pun yang bisa mereka beli di negeri sendiri.

Pitch yang ditawarkan para founder sama sekali nggak sentimental. Dirikan holding di Labuan atau Brunei, urus sertifikasi lewat lembaga yang diakui JAKIM di sana, produksi di Mindanao dengan skema tolling, lalu kirim barang jadi lewat Davao atau Zamboanga. Pemerintah Filipina kebagian lapangan kerja dan biaya pelabuhan. Sementara IP, merek, dan potensi cuannya duduk manis di luar negeri.

Penjaga gerbang lokal yang nggak berani disebut namanya

Di depan umum, para founder hati-hati soal di meja siapa dokumen mereka mati, soalnya ekosistem halal BARMM itu kecil dan para HCB, petugas perizinan LGU, serta staf regional DTI saling kenal. Kelompok industri sudah berkali-kali mengangkat soal kemacetan ini di forum konsultasi, dan responsnya biasanya roadmap baru, MoU baru dengan otoritas halal asing, janji baru untuk menyelaraskan standar.

Sementara itu pasar makanan halal global yang selalu dikutip roadmap yang sama, angka triliunan dolar yang nongol di tiap PowerPoint, terus tumbuh tanpa produsen Filipina di dalamnya dalam skala yang berarti. Indonesia sudah merombak sertifikasi halalnya lewat BPJPH dan membuatnya wajib. Malaysia memperlakukan JAKIM sebagai aset soft power. Thailand, yang bahkan bukan mayoritas Muslim, sudah rutin mengirim tuna halal ke rak toko Arab Saudi, pasar yang eksportir Filipina terus dijanjikan bakal segera mereka masuki.

Yang sebenarnya diminta para founder

Bukan subsidi, tapi kepastian waktu. Batas waktu penyelesaian sertifikasi halal yang dipublikasikan dan bisa ditegakkan untuk produsen makanan Mindanao yang siap ekspor, plus perjanjian saling pengakuan dengan JAKIM, MUI, dan Majelis Agama Islam Brunei yang nggak memaksa founder mengajukan ulang dari nol di tiap pasar.

Selama itu belum ada, deck-nya bakal terus dikirim lewat email ke KL hari Senin dan ke Bandar hari Rabu. Dapurnya tetap di Cotabato. Cap table-nya pindah ke Labuan. Dan rilis pers DTI berikutnya soal Mindanao sebagai gerbang halal negara akan ditulis tentang perusahaan yang, di atas kertas, sudah bukan Filipina lagi.