Adviser Baca Semua Draf. Substack yang Kampus Ogah Baca Tetap Terbit.
Editor mahasiswa mengulik MOU kampus yang didukung Tiongkok, lalu kena kewajiban acc adviser dan potongan anggaran. Liputan pindah ke halaman yang tak bisa dipangkas kampus.
Sebuah koran kampus menurunkan liputan soal nota kesepahaman: grup konstruksi berjaringan Tiongkok dan universitas, gedung baru, lahan yang selama ini dipakai kampus, dan foto penandatanganan yang semua orang senyum di dalamnya. Beberapa minggu kemudian para editor bercerita soal aturan baru, adviser wajib membaca tiap draf sebelum masuk layout, dan jatah dari dewan mahasiswa yang membiayai cetakan mereka dipotong saat rapat anggaran. Korannya tidak mati. Liputannya muncul lagi di sebuah Substack anonim yang tak bisa dicabut dananya oleh pihak kampus, dan tak berani mereka sebut namanya di memo mana pun.
Ini tekanan paling tua dalam jurnalisme kampus Filipina, cuma dipoles buat 2026. Campus Journalism Act 1991 memang ada di atas kertas, tapi kelompok pers mahasiswa sudah mencatat pola yang sama selama puluhan tahun: adviser yang mengoreksi diberi label "kontrol kualitas", dana ditahan lewat jalur dewan mahasiswa yang bisa disetir kampus, editor ditarik ke rapat yang tak pernah ada notulennya. Tak perlu putusan pengadilan. Cukup tanda tangan di formulir pengajuan dana dan adviser yang mau menahan sebuah draf.
Kenapa MOU ini jadi pemicunya
Ikuti aliran uangnya dulu, baru ikuti kemarahannya. Proyek infrastruktur berdukungan Tiongkok di kampus itu legal tapi masih layak dipersoalkan: berizin, sudah diteken, dan sepenuhnya wajar dipertanyakan siapa yang menyusun syaratnya, siapa pemilik kontraktornya, dan apa yang kampus relakan demi gedung itu. MOU yang sudah diteken bukan berarti semuanya bersih, dan koran mahasiswa yang minta melihat lampiran-lampirannya sedang menjalankan persis tugas yang tertulis di aturannya sendiri.
Reaksi pihak kampus justru menunjukkan di mana letak ketidaknyamanannya. Kamu tidak akan mengoreksi baris per baris liputan soal acara reuni. Kamu mengoreksi liputan yang menyebut kontraktor berjaringan asing dan menanyai pihak yayasan soal apa yang mereka janjikan, karena jawabannya bisa mempermalukan orang-orang yang menyetujuinya, plus para donor dan mitra yang berdiri di balik foto itu.
Substack menyelesaikan satu masalah dan menciptakan satu lagi
Pindah ke halaman anonim tanpa dana memutus dua tuas yang dikuasai kampus, yaitu anggaran cetak dan pena adviser. Liputan tetap jalan. Pembaca tetap membaca. Itu kemenangannya, dan itu nyata.
Bayarannya jatuh ke nama penulisnya. Koran kampus resmi punya legal standing, punya masthead, dan sedikit perlindungan dari sebuah institusi bernama. Substack anonim tak punya satu pun dari itu, jadi ancaman pencemaran nama baik, kampanye doxxing, atau bisik-bisik ke dekan soal "siapa sih di baliknya" langsung menghantam editor tanpa jabatan buat bersembunyi. Kampus jadi bisa bilang halaman itu bukan urusan mereka, dan itu enak buat mereka, karena tidak diakui juga berarti tidak dilindungi.
Sebenarnya seberapa berharga status resmi itu
Kelompok kebebasan pers sudah bilang hal yang sama bertahun-tahun: biayai korannya, biarkan adviser jadi penasihat bukan penjaga gerbang, dan biarkan editor terbit tanpa antre acc dulu. Campus Journalism Act mestinya menjadikan itu batas minimal, bukan cita-cita. Di banyak kampus, undang-undang itu terbaca lebih seperti saran yang bisa diakali yayasan pas musim anggaran.
Para mahasiswa sudah menemukan jalan keluarnya. Pertanyaannya, apakah kampus akan memperlakukan halaman anonim itu sebagai bukti sistemnya gagal, atau sebagai bukti sistemnya berjalan persis seperti yang dirancang, dan apakah editor berikutnya yang ingin membaca lampiran MOU harus terbit tanpa nama dan membela liputannya tanpa satu institusi pun di belakangnya.
