Isi Formulir Izin Aksi, Nama-Nama Kamu Berakhir di Map Kepolisian
Di banyak LGU dan kampus, aksi mahasiswa kini wajib rapat koordinasi dengan polisi dulu. Daftar hadir yang diserahkan berubah jadi arsip lama setelah massa bubar.
Sebelum koalisi anak muda bisa turun ke jalan, ada orang di loket balai kota yang harus membubuhkan cap di selembar kertas. Dan cap itu sekarang datang dengan syarat tambahan: rapat koordinasi dengan polisi setempat. Di situ panitia diminta mencantumkan nama, nama organisasi, dan sering kali perkiraan berapa orang yang bakal datang.
Bayangkan staf yang mengurus berkasnya. Baru lulus, pekerjaan pertama, direkrut untuk mengatur perizinan dan jadwal kegiatan yang padat, sekarang duduk di antara kelompok mahasiswa dan perwira penghubung PNP yang minta daftar peserta untuk arsip. Di formulir tertulis ini demi keselamatan massa dan pengaturan lalu lintas. Tapi map tempat berkas itu bermuara bercerita lain.
Berkas yang punya ingatan
Tidak ada satu pasal pun dalam Public Assembly Act yang mewajibkan panitia menyerahkan daftar nama ke polisi untuk menggelar aksi. Undang-undang 1985 itu, dan tafsir Mahkamah Agung sendiri, condong ke prinsip toleransi maksimal, dengan asumsi bahwa aksi damai boleh berjalan kecuali ada bahaya yang nyata dan mendesak. Koordinasi seharusnya cuma soal logistik.
Yang menyusup masuk adalah koordinasi yang berubah jadi penjaga gerbang. LGU menempelkan syarat yang tidak pernah ada di undang-undang, kampus menyalurkan tuntutan yang sama lewat biro kemahasiswaan, dan keduanya minta identitas di muka. Begitu sebuah nama duduk di berkas koordinasi, bersebelahan dengan kata "aksi", itu bukan lagi logistik. Itu catatan.
Daftar itu untuk siapa
Dewan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil sudah bertahun-tahun memperingatkan bahwa daftar hadir yang diserahkan sebelum aksi jadi bahan bakar red-tagging, saat nama seorang panitia tiba-tiba muncul di spanduk atau di laporan intelijen yang mengaitkan kelompoknya dengan kelompok bersenjata kiri. Lembaga advokasi yang mendokumentasikan kasus-kasus ini menggambarkan pola yang itu-itu saja: izin keluar, aksi berjalan, lalu berbulan-bulan kemudian seorang relawan didatangi, ditelepon, atau wajahnya nongol di selebaran.
Bagian yang bikin merinding adalah betapa semuanya kelihatan legal. Tidak ada tuntutan, tidak ada penggerebekan, tidak ada perintah pengadilan. Cuma sebuah nama yang diserahkan sukarela, diarsipkan, lalu diambil lagi kapan saja dibutuhkan. Staf di loket tadi tidak melanggar hukum apa pun. Sistemnya yang menuntaskan sisanya.
Di titik inilah Data Privacy Act semestinya menggigit. Mengumpulkan daftar afiliasi politik, menyimpannya tanpa batas waktu, lalu membagikannya ke lembaga lain tanpa tujuan yang jelas, semua itu bertabrakan dengan batasan hukum soal data pribadi yang sensitif. Tapi aparat penegak jarang memperlakukan daftar hadir seperti itu, karena pengumpulannya memakai kostum keselamatan publik.
Harga yang dibayar sebelum turun ke jalan
Jadi penindasan bergeser ke hulu, sebelum ada satu pun yel-yel diteriakkan. Panitia mulai memangkas daftar mereka sendiri, mencoret nama anggota yang lebih muda yang tidak bisa menanggung risiko ditandai sebelum melamar kerja atau mengurus surat keterangan dari pemerintah. Rapat yang katanya untuk mengatur jalan malah diam-diam menipiskan jumlah massa.
Anak umur dua puluh dua tahun yang mengurus izin tidak seharusnya jadi titik di mana aksi damai berubah jadi pintu masuk pengawasan. Tapi itulah kursi yang mereka tempati. Perbaikannya sebenarnya sempit dan membosankan: keluarkan pengumpulan identitas dari proses koordinasi, batasi berapa lama arsip aksi boleh disimpan, dan larang pemindahannya ke aparat keamanan tanpa surat perintah. Selama itu belum terjadi, harga untuk turun ke jalan dibayar di loket perizinan, dalam bentuk nama lengkap, jauh sebelum satu spanduk pun dibentangkan.
