Izin Cair Sebelum Aksi, Dibatalin Setelah Kamera Nyala

Izin yang bisa dicabut setelah massa kumpul itu bukan izin. Itu tali kekang, dan yang pegang talinya bebas nentuin di hari H mau dilepas atau nggak.

Di kampus-kampus dan balai kota tahun ini, prosedurnya kelihatan biasa aja. Isi formulir, sebutin lokasi, daftar panitianya, tunggu tanda tangan. Yang berubah ada di huruf kecil aturannya: kantor yang sama bisa membatalkan aksi di tengah jalan, ngutip klausul keamanan yang samar, dan nggak kena sanksi apa-apa soal timing pembatalannya.

Tombol yang nggak pernah dipilih siapa-siapa

Kelompok mahasiswa semester ini cerita soal pola yang itu-itu lagi. Kantor dekan menyetujui aksi di lapangan kampus, massa datang, terus tiba-tiba ada kabar izin ditangguhkan gara-gara alasan keamanan yang nggak jelas atau bentrok jadwal yang baru muncul justru setelah spanduk dipasang.

Pemerintah daerah mainin skenario yang sama di alun-alun dan aksi pinggir jalan. Kantor wali kota mengizinkan pawai buruh, lalu tiba-tiba nyebut soal lalu lintas atau acara lain untuk membubarkannya setelah serikat sudah bayar sound system dan sewa bus. Kasih izinnya nggak bikin pejabat rugi sepeser pun. Pencabutannya bikin buruh kehilangan semua yang sudah mereka keluarkan buat sampai ke sana.

Ini kewenangan sepihak yang dibungkus jadi prosedur. Hak berkumpul memang ada di Konstitusi, tapi versi yang benar-benar diterima mahasiswa dan buruh cuma izin bersyarat yang di-reset tiap semester, harus dimenangin lagi lewat kelakuan baik dan kebaikan hati siapa pun yang tanda tangan.

Yang diam-diam digeser sama aturannya

Dulu pertarungannya soal pembredelan di depan, apakah pejabat boleh menolak izin sebelum acara. Skema yang lebih baru ini melewati pertarungan itu. Setujuin semua, terus simpan kuasa buat menghentikannya di tempat, dan kamu nggak akan pernah perlu membela penolakan di pengadilan karena memang nggak ada penolakan yang bisa digugat.

Aparat menyebut ini pengelolaan massa dan keamanan kampus, dan sebagian kekhawatiran itu nyata. Ruangan penuh sesak dengan satu pintu keluar memang bahaya. Tapi bahasa keamanan jadi masalah pas dipakai berat sebelah, pas job fair atau pep rally nggak pernah kena klausul yang sama seperti yang dikenain ke aksi tuntutan upah.

Kelompok masyarakat sipil sudah bertahun-tahun menyoroti pola ini: aturan ditulis cukup longgar sampai bisa dipakai buat menyerang gerakan mana pun yang dianggap kantor bikin repot. Standar yang samar itu nggak netral. Dia ngasih bola ke wasitnya sendiri.

Yang nanggung ruginya panitia

Buat BEM atau pengurus serikat muda, hitungannya kejam. Pesan tempat, keluar duit deposit, gerakin teman-teman yang bolos kerja atau kuliah, lalu telan kerugian kalau tanda tangannya berbalik. Lakuin itu dua kali, rapat perencanaan ketiga bakal lebih sepi. Orang berhenti nawarin diri buat dicantumin di formulir.

Efek bikin ciut itu justru tujuannya, entah ada yang ngaku atau nggak. Kamu nggak perlu melarang aksi kalau kamu bisa bikin ngurus aksi kerasa kayak utang yang mungkin nggak bakal balik.

Tuntutannya nggak ribet. Tulis standarnya hitam di atas putih, bikin pembatalan bisa digugat, dan wajibkan kantor menyatakan alasan spesifik secara resmi sebelum membubarkan sebuah acara. Sampai itu terjadi, izin akan tetap jadi apa adanya sekarang: belas kasihan, diberi lebih awal, dicabut belakangan, dan nggak pernah ditagihkan balik ke orang-orang yang sudah mengandalkannya.