Mau Demo? Isi Formulir Dulu, Antre di Loket Registrasi

Sebelum satu pun mahasiswa mengangkat poster di kampus, harus ada yang duduk di kantor registrasi dan mengisi formulir. Formulir itu sekarang menuntut jumlah peserta, rute, tanda tangan dosen pembimbing, dan makin sering, pernyataan bahwa seluruh acara akan direkam CCTV. Begitu berkasnya beres, isu yang mau ditanggapi aksi itu sudah basi.

Beginilah banyak aksi kampus mati di 2026, bukan lewat larangan tapi lewat antrean. Administrasi kampus di seluruh Filipina makin bersandar pada aturan izin fasilitas dan klausul pengawasan, dan efeknya kena tepat saat dewan mahasiswa mulai bergerak menyambut siklus 2028. Gerbangnya berupa prosedur, jadi mereka tak pernah perlu bilang tidak dengan lantang.

Formulir mengerjakan apa yang tak bisa dilakukan larangan

Penolakan izin mengundang perlawanan. Penundaan izin cukup menghabiskan waktu, dan justru itu tujuannya. Kelompok mahasiswa melaporkan permintaan untuk memakai lapangan atau lobi dilempar ke kantor-kantor yang rapat sesuai jadwal mereka sendiri, minta revisi, lalu mengembalikan persetujuan dengan tenggat yang begitu mepet sampai aksi yang diumumkan Senin baru boleh digelar setelah masalahnya kedaluwarsa.

Tambahkan CCTV di atasnya dan hitungannya berubah lagi. Kalau organizer tahu ada kamera merekam setiap wajah di kerumunan, mahasiswa yang paling rentan kena red-tagging (dicap komunis atau musuh negara) atau evaluasi beasiswa memilih diam di rumah. Kehadiran turun, kerumunan mengecil, dan administrasi bisa menunjuk sepinya massa sebagai bukti tak ada yang peduli.

Ongkos yang ditanggung penanda tangan formulir

Organizer yang mengajukan izin jadi nama yang tercatat. Kalau acaranya dicap mengganggu, mahasiswa itulah yang dipanggil bagian kedisiplinan, yang dosennya kebagian memo, yang status kuliahnya diam-diam bergantung pada seberapa kooperatif dia. Tak perlu ada yang mengancam beasiswa untuk membuat ancamannya terasa.

Kampus membingkai semua ini sebagai soal keamanan dan koordinasi, dan versi yang masuk akal dari argumen itu memang ada. Kampus memang perlu mengatur ruang, mencegah bentrok jadwal, dan melindungi mahasiswa dari bahaya. Tapi aturan yang ditulis untuk logistik bekerja sama efektifnya sebagai aturan untuk kontrol, dan jam yang sama yang menjadwalkan job fair bisa mematikan aksi mogok.

Kesepakatan yang tak pernah disetujui siapa pun

Kontestasi 2028 cukup ketat sampai energi kampus jadi penting, dan administrasi tahu ke mana energi itu biasanya mengarah. Memperlambatnya sekarang, lewat formulir dan kamera, lebih murah ketimbang meladeninya nanti. Aktivis kebebasan berekspresi dan dewan mahasiswa sudah menandai pola ini, tapi kebijakan yang tak pernah melarang apa pun susah untuk digugat.

Jadi tuntutannya sempit dan konkret. Umumkan tenggat proses izin dalam hitungan hari, bukan diserahkan ke kebijaksanaan pejabat. Batasi berapa lama sebuah kantor boleh mengendapkan permintaan. Pisahkan logistik keamanan kerumunan dari klausul apa pun yang merekam wajah, dan nyatakan hitam di atas putih bahwa rekaman CCTV sebuah aksi tak akan masuk ke berkas kedisiplinan. Sampai itu terjadi, mahasiswa yang mau berdemo harus lolos dulu dari registrasi, dan registrasi memegang kunci lapangan, kamera, dan catatan yang mencantumkan nama organizer.