Isi Formulir Izin Aksi, Namamu Nyampai ke Meja Polisi

Sebuah universitas di Cebu memperketat aturan "no permit, no assembly" setelah aksi walkout mahasiswa menjadi viral. Bahasanya tetap adem, alasannya tetap sederhana: keselamatan. Sekarang setiap kegiatan harus lewat proses persetujuan, dan supaya boleh berkumpul, kamu harus mencantumkan namamu ke dalam catatan.

Yang terus diulang para panitia justru bagian yang tidak dipromosikan aturan itu. Pejabat kampus yang sama, yang menyebut-nyebut soal keselamatan, ternyata mereka juga yang meneruskan nama-nama ke penghubung intelijen kepolisian setempat. Mengurus izin demo dan mendaftarkan diri ke daftar pantauan jadi satu tindakan yang sama.

Keselamatan yang punya kerja sampingan

Aturan kumpul di kampus ada alasannya, dan tidak ada orang waras yang membantah itu. Kerumunan butuh jalur keluar, genset butuh izin, dan sekolah menanggung tanggung jawab nyata kalau ratusan orang memenuhi lapangan. Itu setengah bagian yang jujur dari argumennya, dan mengabaikannya cuma memberi angin gratis buat pihak kampus.

Setengah yang tidak jujur ada di soal ke mana nama-nama itu pergi setelahnya. Peninjauan keselamatan yang berakhir dengan nama panitia mendarat di meja kontak polisi itu namanya pengawasan yang pakai tali lanyard. Tujuan yang dinyatakan adalah ketertiban. Hasilnya adalah sebuah berkas.

Kelompok mahasiswa di seluruh negeri sudah mendokumentasikan pola ini bertahun-tahun, dan buktinya konsisten meski kampusnya berganti-ganti. Organisasi advokasi yang memantau praktik red-tagging melaporkan bahwa nama yang muncul lewat jalur kampus belakangan nongol di rapat polisi, di selebaran barangay, sampai di telepon yang diterima orang tua yang memperingatkan anak mereka salah gaul. Izin itulah titik awal jejaknya bisa mulai terbentuk.

Aturan yang diperketat belakangan

Perhatikan urutannya, karena ini selalu berulang. Walkout jadi viral, pihak kampus membingkai kerumunan itu sebagai risiko dan bukan sebuah pesan, lalu solusi yang muncul menyempitkan ruang berkumpul sambil menaikkan taruhan buat siapa pun yang mencoba. Peristiwa yang mempermalukan sekolah berubah jadi alasan untuk mengawasi aksi berikutnya lebih ketat.

Pihak kampus akan bilang mereka wajib secara hukum berkoordinasi dengan aparat setempat, dan kadang itu memang benar. Koordinasi soal lalu lintas dan pengaturan massa itu satu hal. Menyerahkan nama panitia ke penghubung intelijen itu hal lain, dan mengaburkan keduanya adalah seluruh triknya.

Klaim balasannya juga jangan lolos begitu saja. Sekolah kadang berdalih panitia melebih-lebihkan, tidak ada nama yang diserahkan, dan ini cuma paranoia aktivis. Sebut klaim itu, lalu timbang dengan apa yang digambarkan mahasiswa: aturan yang jadi lebih ketat setelah aksi, dan laporan panitia yang terus berulang bahwa polisi seolah sudah tahu siapa mereka.

Buat anak umur 18 tahun di Cebu yang lagi menimbang mau tanda tangan formulir izin atau tidak, hitung-hitungannya sama sekali tidak abstrak. Tanda tangan berarti namamu mungkin berjalan dari kampus ke meja polisi, dan tetap anonim berarti aksinya nggak akan pernah disetujui. Pembungkaman yang dikemas sebagai memo keselamatan tidak menghentikan protes. Ia cuma memindahkan bebannya ke mahasiswa yang mengisi formulir, dan pihak kampus tetap pegang kendali di kedua sisi.