Aksi Iklim Dijegal Soal Formulir, Job Fair Tambang Malah Lolos Mulus

Aksi walkout iklim mahasiswa di Iloilo mentok gara-gara satu formulir. Panitia mengajukan izin pakai tempat untuk berkumpul, dan kantor terkait mengembalikannya dengan alasan teknis. Di lahan kampus yang sama, sebuah perusahaan tambang menggelar job fair, lolos tanpa hambatan serupa.

Kamu pasti sudah bisa nebak berkas mana yang jalannya lebih cepat, dan itu bukan berkas yang diajukan mahasiswa.

Ada jalur cepat dan jalur lambat di buku aturan

Aksi publik di Filipina berjalan di atas logika perizinan yang membaca rapat mahasiswa sebagai beban yang harus diproses dan, kalau bisa, ditunda. Satu detail yang kurang langsung jadi dasar penolakan, bukan kekurangan yang bisa dibenerin, dan sisanya diselesaikan oleh waktu. Penolakan yang turun cukup telat otomatis membunuh walkout, entah ada yang benar-benar menilai isi pesannya atau tidak.

Booth perekrut kerja lewat pintu yang beda. Dia dibaca sebagai kegiatan, kemitraan, layanan karier yang bisa dicatat kampus sebagai prestasi. Jadi LGU yang sama, yang tadinya sibuk nyari cacat di formulir izin aksi, langsung meloloskan job fair itu. Aturannya nggak berubah di antara dua permohonan tadi. Yang berubah cuma cara membaca siapa yang layak diakomodasi.

Job fair tambang di kampus itu inti masalahnya, bukan kebetulan

Perusahaan yang buka meja di sana bergerak di sektor yang justru mau disorot oleh walkout tadi. Proyek tambang di seluruh kepulauan Filipina jalan pakai pola yang sudah familiar: izin legal dipakai sebagai pengganti rekam jejak yang bersih. Sebagian besar bijih negara ini dikirim mentah ke smelter di luar negeri, banyak di antaranya terhubung ke China. Buku strategi ekstraktif ikut ke mana pun modal bergerak, dan dampaknya terasa lebih ringan bagi mahasiswa yang butuh kerja pertama ketimbang mahasiswa yang paham ongkos lingkungannya.

Jadi perekrut dapat lapangan, dan perekrut itu lagi cari orang buat industri yang jadi target protes. Kampus yang nggak bisa jadi tempat walkout melawan tambang malah bisa jadi meja rekrutmen buat tambang. Ini bukan soal bentrok jadwal. Ini soal urutan prioritas, yang tertulis lewat siapa yang dapat tempat.

Alasan teknis itu justru sedang bekerja sesuai tujuannya

Pejabat kampus bakal bilang penolakan itu netral, cuma soal berkas yang nggak lengkap, nggak ada urusan politik. Anggap saja itu benar sebentar, tetap saja gagal, karena aturan netral yang cuma memperlambat satu pihak itu efeknya nggak netral. Mahasiswa nggak ditolak. Mereka disuruh datang lagi nanti, dan nanti itu sudah lewat dari momen walkout-nya berarti.

Kelompok advokasi sudah bertahun-tahun menandai pola ini, proses izin aksi dibengkokkan jadi labirin birokrasi di mana penundaan itu sendiri adalah bentuk penolakan. Mahasiswa nggak perlu pengadilan buat melihatnya. Mereka nonton sendiri job fair mengisi lapangan yang buat acara kumpul mereka nggak bisa dipesan.

Tuntutannya kecil dan jelas. Pakai jam yang sama buat dua permohonan itu, atau ngaku aja dari awal lapangan itu memang nggak pernah terbuka buat mahasiswa. Sampai itu terjadi, berkas terus meloloskan yang bayar dan menahan yang protes, dan semua orang di kampus bisa baca kantor itu sebenarnya kerja buat siapa.