Dulu Alun-alun Milik Semua Orang. Sekarang Disewakan per Jam.

Masuk ke kota kecil mana pun di Filipina dan ruang gratisnya gampang ditemukan. Alun-alun, lapangan beratap, hamparan beton di bawah atap kantor barangay. Puluhan tahun lamanya di situlah orang berkumpul, tanpa perlu booking.

Sekarang makin banyak LGU (pemerintah daerah lokal) yang mengubah aturan itu. Dewan-dewan kota mengesahkan ordonansi yang mengklasifikasi ulang alun-alun dan lapangan beratap publik jadi venue yang harus dipesan, dibayar, dan diurus lewat kantor barangay. Daftar tarifnya mirip rate card gedung pernikahan, dan organisasi pemuda yang mau bikin forum soal lapangan kerja dikenai angka yang sama persis dengan resepsi kawinan.

Reklasifikasi melakukan apa yang larangan langsung tak bisa

Tak perlu ada yang bilang "tidak" ke sebuah pertemuan. Urusan administrasi yang mengatakannya. Pengajuan izin yang butuh seminggu buat disetujui, deposit keamanan yang dewan mahasiswa tak sanggup bayar di muka, syarat asuransi yang mustahil dipenuhi kelompok buruh.

Waktunya penting. Akhir September 2026, Presiden Marcos menandatangani Republic Act 12326, yang menunda Pemilu Barangay dan SK dari November ini ke November 2028 dan memperpanjang masa jabatan pejabat yang sedang menjabat dari empat tahun jadi lima tahun. Dewan-dewan yang mengontrol lapangan ini tak akan diganti tahun ini. Mereka tetap di tempat, dengan masa jabatan lebih panjang dan kunci yang sama, sementara gugatan terhadap undang-undang itu masih mengendap di Mahkamah Agung.

Artinya, pejabat yang menulis ordonansi tarif venue tak perlu menghadapi pemilih sampai 2028. Lapangan beratap tempat serikat buruh dulu rapat kini berjalan di atas kalender yang dikuasai kapten barangay, dan tak ada yang perlu menunggu pergantian pejabat berikutnya buat mengubah itu.

Ruang gratis itulah intinya

Kumpulan anak muda dan buruh bisa jalan karena ikutnya gratis. Kamu tak perlu menyewa gedung buat ngomongin upah yang tak naik-naik, atau kenaikan ongkos transportasi, atau anggaran SK yang tak seorang pun bisa baca. Kamu pakai lapangan itu karena cuma itu satu-satunya ruang beratap yang dimiliki kota miskin, dan karena semua orang sudah tahu letaknya.

Beri harga pada akses itu dan kamu menyaring siapa yang boleh berorganisasi. Kelompok yang sealiran dengan barangay memesan alun-alun buat kerja bakti dan dapat slotnya. Kelompok yang mengajukan pertanyaan lebih tajam dibilang tanggalnya sudah penuh, atau biayanya tak bisa ditawar, atau pertemuan butuh izin yang sama sekali lain. Di atas kertas aturannya terlihat netral. Hasilnya tidak.

LGU membela tarif itu sebagai penggantian biaya listrik, kebersihan, dan pengamanan massa, dan itu memang pos biaya yang nyata. Tapi anggaran pemeliharaan sudah menanggung lapangan di hari-hari lain sepanjang minggu, dan penemuan mendadak bahwa penggunaan sipil ada harganya biasanya muncul tepat saat sengketa perburuhan memanas.

Konstitusi melindungi hak berkumpul secara damai. Batas Pambansa Blg. 880 memang mewajibkan izin wali kota buat pertemuan di tempat umum di luar freedom park yang ditunjuk, tapi membatasi alasan penolakan dan menganggap pengajuan otomatis disetujui jika wali kota mendiamkannya melewati tenggat. Dibaca secara wajar, izin itu seharusnya cuma formalitas, bukan tembok. Reklasifikasi venue mengakali semua itu. Ia tak pernah menyentuh hak kamu buat berkumpul. Ia cuma bikin satu-satunya ruang yang tersedia jadi lebih mahal dari yang sanggup dibayar kelompokmu.

Jadi lain kali kalau SK mau bikin konsultasi anggaran, cek siapa yang pegang kunci lapangan dan berapa tarifnya. Di atas kertas, hak berkumpul utuh. Tapi lantai tempat berdirinya sedang disewakan dari bawah kaki mereka.