Antre Beras Dulu, Antre Izin Dulu?

Di sejumlah kota terdampak banjir di Visayas, para relawan yang menyendok nasi ke dalam wadah bekas es krim sekarang malah jadi orang yang harus mengurus berkas. Aturan-aturan daerah baru yang minta izin dan 'koordinasi' sebelum ada kerumunan publik kini menyasar aksi bantuan dan dapur umum, bukan cuma demonstrasi. Orang yang cuma membuka meja lipat berisi barang donasi pun mulai sadar bahwa barangay ingin dikabari lebih dulu.

Di atas kertas, alasannya ketertiban umum

Pemerintah daerah membingkainya seperti biasa. Orang berkerumun, lalu lintas macet, dan kalau terjadi desak-desakan atau kebakaran harus ada yang bertanggung jawab. Makanya mereka minta nama, tanggal, dan satu penanggung jawab tercatat. Sekilas ini tidak berlebihan, karena dapur umum yang menarik ratusan keluarga kelaparan di jalanan yang kebanjiran memang masalah logistik nyata, dan pemerintah setempat yang menanggung risikonya.

Tapi aturan yang ditulis atas nama ketertiban tidak menerapkan dirinya sendiri secara adil. Klausul yang sama, yang meminta demonstrasi berkoordinasi, berubah jadi saklar yang bisa ditekan atau tidak oleh orang di balik meja. Pertanyaannya bukan lagi apakah kamu sudah mengajukan berkas, melainkan siapa yang menilai berkas itu.

Berkasnya justru itu intinya

Gotong royong bisa jalan karena cepat dan berbasis kepercayaan. Ada yang posting di grup chat, GCash penuh transferan sore hari, karung beras bergerak menjelang malam, dan tidak ada yang menunggu tanda tangan. Masukkan itu ke dalam proses perizinan, dan kamu menambahkan satu gerbang yang tak bisa ditunggu oleh antrean orang lapar. Verifikasi yang makan waktu berhari-hari jadi percuma kalau air sudah masuk ke ruang tamu.

Ada juga celah hukum yang diabaikan oleh aturan-aturan ini. DILG sudah menyatakan bahwa dapur umum yang dikelola swasta tidak seharusnya tunduk pada syarat izin dari pemerintah daerah, dan cukup berkoordinasi soal lokasi dan area saja. Pada 2021, sebagian besar pemerintah daerah di Metro Manila secara terbuka menegaskan tidak perlu izin untuk membuka dapur umum. Bahkan untuk kerumunan publik pun, Batas Pambansa Blg. 880 memberi wali kota waktu dua hari kerja untuk bertindak, dan izin dianggap otomatis keluar kalau tenggat itu terlewat. Di taman kebebasan atau di properti pribadi dengan izin pemilik, tidak butuh izin sama sekali.

Aturan sama, tafsir beda

Di sinilah dalih ketertiban umum mulai rapuh. Kalau kekhawatirannya murni soal kerumunan dan keselamatan, aturan itu akan memperlakukan fun run gereja, undian di warung sari-sari, dan aksi bantuan dengan cara yang sama. Kelompok masyarakat sipil dan bantuan hukum berpendapat bahwa klausul 'koordinasi' yang bunyinya kabur memberi pejabat keleluasaan tanpa pertanggungjawaban. Kata-kata yang sama bisa meloloskan satu penyelenggara dengan cepat dan memperlambat yang lain, tanpa perlu ada alasan yang tertulis.

Semua ini tidak butuh konspirasi. Yang dibutuhkan cuma aturan berbunyi luas, satu meja yang menentukan mana yang dianggap terkoordinasi, dan satu musim di mana pemerintah daerah lebih suka warganya tidak membandingkan respons pemerintah dengan apa yang diorganisir tetangga sendiri.

Ongkosnya di lapangan

Ongkos langsungnya: makanan tertunda sementara formulir berputar. Ongkos jangka panjangnya lebih berat. Bentuk pertolongan tercepat saat bencana dibangun ulang di sekitar siapa yang memegang cap izin, sehingga keluarga yang paling butuh beras justru berakhir menunggu kantor yang sama, kantor yang respons lambatnya bikin dapur umum itu perlu ada sejak awal.

Minta koordinasi soal keselamatan? Boleh. Tapi aturan yang membiarkan satu meja memutuskan antrean beras mana yang 'terkoordinasi' dan mana yang jadi masalah, atas dapur umum yang menurut DILG sendiri tak butuh izin, sudah bukan soal ketertiban umum. Dan orang-orang di antrean itu tahu, jauh sebelum berkasnya kelar.