Batu Bara Kalimantan Diminta Pulang Kampung, PLTU Visayas Sudah Kadung Teken Kontrak 2026
Jakarta kembali melempar wacana pembatasan ekspor batu bara demi smelter dalam negeri. Pembangkit di Filipina yang sudah mengunci pasokan tahun depan jadi korban.
Pemerintah Indonesia kembali melempar wacana pembatasan ekspor batu bara, dan obrolan di Jakarta persis seperti yang bikin Manila panik pada Januari 2022: tahan tonase Kalimantan di dalam negeri, kasih makan smelter nikel dan PLTU captive baru di Sulawesi dan Halmahera, sisanya urus sendiri. Perusahaan pembangkit listrik di Filipina yang sudah meneken kontrak pasokan 2026 dengan penambang Indonesia kini memelototi berita sambil satu tangan memegang kontrak, satu lagi buka spreadsheet.
Visayas yang kena paling telak. Sebagian besar beban dasar jaringan listriknya ditopang batu bara impor, dan mayoritas batu bara itu keluar dari pelabuhan Kalimantan Timur dan Selatan lewat kapal curah Panamax menuju Cebu, Iloilo, Toledo, dan Naga.
Kenapa kontrak bukan tameng
Perjanjian pasokan jangka panjang kelihatan rapat sampai sebuah negara memutuskan kewajiban dalam negeri didahulukan. Domestic Market Obligation Indonesia sudah mewajibkan penambang menyisihkan kuota buat pembeli lokal dengan harga dibatasi, dan setiap kali Jakarta mengencangkan aturan, jatah ekspor menyusut dan pasar spot buat semua orang lain makin brutal.
Pembangkit Filipina yang beli lewat kontrak indeks tetap bisa dapat tonasenya, tapi indeksnya bergerak mengikuti Newcastle dan harga acuan Indonesia, dan klausul force majeure nggak bakal ngganti solar yang dibakar peaker plant waktu kapal batu baranya telat. Energy Regulatory Commission selama ini melempar variasi biaya bahan bakar ke konsumen lewat penyesuaian tarif otomatis, jadi tagihannya mendarat di rumah tangga Cebu dan Iloilo entah kontraknya secara teknis bertahan atau tidak.
Logika smelter di balik langkah Jakarta
Di sinilah gambaran kawasan jadi penting, dan di sinilah framing-nya harus jujur. Indonesia bukan menimbun batu bara karena nasionalisme, tapi karena pengolahan nikel yang dibiayai China di Morowali, Weda Bay, dan kompleks Obi jalan pakai PLTU captive, dan pembangkit-pembangkit itu butuh pasokan terjamin supaya baja nirkarat dan prekursor baterai EV terus mengalir ke pembeli di Jiangsu dan Fujian.
Modal terkait China yang membangun smelter itu sudah menulis skenarionya: batu bara domestik murah, izin cepat, dan rantai hilir yang mengekspor produk bernilai tambah, bukan bijih mentah. Jakarta panen kemenangan kebijakan industri. Pembayar tarif listrik di Filipina kebagian sisanya.
Apa yang benar-benar dipunya jaringan Visayas
Proyeksi Department of Energy sendiri sudah menandai tipisnya margin cadangan di Visayas sampai 2027, dengan sejumlah unit batu bara yang menua dan tulang punggung transmisi yang masih menunggu peningkatan jaringan Cebu-Negros-Panay. Pembangunan energi terbarukan memang nyata tapi timpang: kebun surya di Negros Occidental sudah beroperasi, tapi curtailment dan minimnya penyimpanan bikin surplus siang hari nggak nutup beban puncak malam.
Kalau pasokan Indonesia mengetat bersamaan dengan premi Selat Hormuz yang bikin bunker fuel tetap mahal, kapal pengangkut batu baranya pun makin mahal disewa. Dua titik tekan, satu tagihan.
Siapa yang menanggung biayanya
Operator pembangkit bakal lindung nilai, genco bakal negosiasi ulang, regulator bakal gelar dengar pendapat. Rumah tangga di Lapu-Lapu dan Mandaue yang bakal lihat pos tagihannya duluan, dan pemilik carinderia yang punya freezer bakal lihat yang kedua.
Pelajaran yang terus ditolak Visayas untuk dipahami tertulis di setiap bill of lading Kalimantan: bahan bakarnya tidak pernah milik mereka, kontraknya tidak pernah berdaulat, dan penghentian mendadak berikutnya cuma sejauh satu rapat kabinet di Jakarta. Izin panel surya atap yang teronggok di meja perusahaan distribusi dan tender penyimpanan yang terus diterbitkan ulang itulah bukti yang menentukan apakah tagihan Agustus jadi kejutan atau sekadar hari Selasa biasa.
