Formulir Ini Bisa Mencoblos Presiden. Tapi Wali Kota Ibunya? Nggak Pernah Nongol

Registrasi pemilih luar negeri untuk Pemilu Nasional dan Lokal 2028 dibuka sejak Desember lalu lewat COMELEC Resolution No. 11171, dan berlangsung dari 1 Desember 2025 sampai 30 September 2027. Janjinya buat warga Filipina di luar negeri: surat suara dari Riyadh atau Kuala Lumpur nilainya sama dengan surat suara dari kampung halaman. Memang benar, tapi cuma untuk jabatan yang diizinkan undang-undang buat mereka lihat.

Surat suara luar negeri hanya memuat Presiden, Wakil Presiden, Senator, dan Party-List Representatives, ditambah referendum dan plebisit tingkat nasional. OFW di Dubai cuma dapat itu, tanpa satu pun jabatan lokal. Wali kota yang memutuskan apakah barangay-nya kebagian pusat kesehatan, anggota dewan yang mengatur zonasi lahan yang dikontrak keluarganya, gubernur yang mengendalikan dana bencana setelah badai berikutnya, tidak ada satu pun yang muncul di surat suara luar negeri. Suara mereka justru sampai ke jabatan yang paling jauh dari dapur yang mereka biayai.

Siapa yang akhirnya masuk daftar

Pendaftaran nggak merata. Prosesnya lewat konsulat, layanan keliling, dan tumpukan dokumen yang memang sudah mengalir antara pekerja dan orang-orang yang memberangkatkan mereka. Agen perekrutan menangani dokumen dalam jumlah besar, dan pekerja yang lagi di tengah kontrak sering menandatangani apa pun yang disodorkan agen tanpa nanya formulir mana yang berkaitan sama pemilu.

Setidaknya secara prinsip, itu membuka celah buat agen dan jaringan yang terhubung ke LGU untuk ikut membentuk siapa yang akhirnya masuk daftar. Ini analisis, bukan temuan yang terdokumentasi: belum ada audit publik yang memetakan bagaimana tiap kampanye registrasi dijalankan atau siapa yang dijangkau. Tapi tanpa peninjauan independen soal siapa yang mengatur kunjungan ke konsulat, bacaan yang jujur adalah daftar itu bisa terisi mengikuti garis lama tentang siapa berutang budi pada siapa.

Kenapa pemilihan lokal tetap nggak terjangkau

Batasannya tertulis di undang-undang. Republic Act No. 9189, Overseas Absentee Voting Act 2003, mendirikan sistem voting luar negeri, dan Republic Act No. 10590, Overseas Voting Act 2013, merevisinya jadi kerangka yang sekarang dipakai Comelec dan konsulat. Di bawah UU yang direvisi ini, warga Filipina di luar negeri yang memenuhi syarat memilih jabatan nasional dan plebisit nasional, nggak pernah untuk pemilihan lokal. Pengecualian ini memang dirancang lewat undang-undang, bukan salah cetak yang lupa dibetulkan.

Hasilnya, ada diaspora yang membiayai rumah tangga tapi nggak bisa ikut memilih di lingkungan rumah itu sendiri. Kiriman uang membayar uang sekolah, sewa rumah, celah PhilHealth, sementara bobot politik uang itu jatuh ke jabatan nasional yang ditentukan mesin politik yang nggak bisa dilihat pekerja dari luar negeri. Sedangkan pejabat lokal yang mengalokasikan dana yang sama nggak menghadapi satu pun pemilih dari luar negeri.

Ada argumen tandingan yang layak disebut: jabatan nasional itu penting, dan blok pemilih luar negeri cukup besar buat menentukannya. Betul. Tapi satu kursi Senat nggak akan memperbaiki drainase yang bikin banjir jalan depan rumah ibumu, dan menganggap surat suara nasional sebagai partisipasi penuh cuma bikin semua orang berhenti bertanya kenapa undang-undang menarik garis di titik itu.

Apa yang sebenarnya dipegang pekerja

Mendaftar tetap worth it, karena nama yang ada di daftar punya daya tawar yang nggak akan pernah dimiliki nama yang absen. Siapa pun yang minimal berusia 18 tahun pada atau sebelum 8 Mei 2028, tanggal pemilu nasional dan lokal 2028, memenuhi syarat. Bacaan jujurnya, surat suara yang diberikan ke OFW memang setengah jadi sejak awal, cuma jabatan nasional dan plebisit tanpa satu pun kursi lokal, dan makin dibentuk lagi oleh siapa yang menjalankan kampanye yang mendaftarkan mereka.

Keluarga di kampung halamanlah yang memikul pemilihan lokal yang nggak bisa dijangkau para pekerja. Perekrut yang mengurus keberangkatan sering kali duduk nggak jauh dari meja registrasi juga, dan jabatan-jabatan yang paling dekat dengan uang tetap absen dari lembar suara, karena memang begitu undang-undangnya.