Guru Sabah Terjemahin Bahasa Sug Diam-diam, Sementara Kurikulum Ngotot Cuma Bahasa Melayu
Anak-anak Tausug yang orang tuanya menyeberangi Laut Sulu demi kelas di Sabah butuh bahasa jembatan. Kurikulum federal pura-pura jembatan itu nggak ada.
Di sebuah kelas Grade 2 di Semporna, seorang guru mengucapkan satu kalimat Bahasa Melayu, memperhatikan separuh ruangan cuma bengong, lalu pelan-pelan mengulanginya dalam Bahasa Sug. Langkah ini nggak ada di rencana pelajaran. Kurikulum federal nggak menyisihkan anggaran untuknya. Tanpa itu, anak-anak nggak akan bisa membaca lembar kerjanya.
Beginilah wajah mengajar yang sebenarnya di pesisir timur Sabah, tempat keluarga-keluarga Tausug bolak-balik menyeberangi Laut Sulu selama beberapa generasi, jauh sebelum ada yang menarik garis antara Tawi-Tawi dan Lahad Datu di peta. Sebagian anak punya MyKAS. Sebagian nggak punya apa-apa. Bahasa pertama mereka Bahasa Sug, kadang Bajau, kadang campuran.
Kurikulum cuma mengakui satu lidah resmi
Di bawah KSSR, bahasa pengantar di sekolah nasional adalah Bahasa Melayu, dengan bahasa Inggris untuk mata pelajaran tertentu. Nggak ada slot formal untuk Bahasa Sug, Bajau Sama, atau bahasa-bahasa lain yang justru memenuhi halaman sekolah saat istirahat di Semporna, Lahad Datu, dan Sandakan.
Para guru tahu aturannya. Mereka juga tahu bahwa anak tujuh tahun yang di rumah cuma bicara Bahasa Sug nggak akan bisa mencerna teks bacaan Bahasa Melayu begitu saja. Jadi code-switching terjadi di luar catatan, lewat komentar sampingan, lewat terjemahan cepat yang dibisikkan sambil jalan dari meja ke meja.
Surat edaran kementerian pendidikan menganggap ini paling banter alat transisi, paling buruk masalah kedisiplinan. Secara resmi, kelasnya monolingual. Secara praktik, kelas itu jalan pakai setidaknya tiga bahasa dalam sehari.
Siapa yang dihitung sebagai murid Sabah
Bagian yang lebih berat: banyak anak ini bahkan nggak terhitung sama sekali. Anak-anak dari orang tua tak berdokumen, atau orang tua dengan pas lintas batas yang sudah kedaluwarsa, duduk di pusat belajar alternatif yang dijalankan LSM dan kelompok gereja, kadang di ruko yang disulap jadi kelas, kadang di ruang yang pura-pura nggak dilihat pemerintah setempat.
Bahkan di sekolah nasional yang mau menerima mereka, dokumen administratif membingkai mereka sebagai masalah yang harus dikelola, bukan populasi yang harus diajar. Nggak ada jalur bilingual, nggak ada materi literasi Bahasa Sug, nggak ada tunjangan guru untuk kerja terjemahan ekstra yang mengisi setiap jam pelajaran.
Bebannya jatuh ke guru. Sarjana muda asal Sabah yang ditempatkan di sekolah pesisir mewarisi kelas yang bahasa resminya nggak nyambung dengan mulut anak-anak, lalu dinilai berdasarkan skor literasi Bahasa Melayu yang seolah-olah bahasanya nyambung.
Yang nggak mau dilihat kerangka federal
Kebijakan bahasa Putrajaya dibangun di atas narasi nasional yang menempatkan Bahasa Melayu sebagai pemersatu dan sisanya paling banter warisan, paling buruk asing. Bahasa Sug, yang dipakai populasi yang menyeberangi perbatasan maritim yang justru ingin dipertegas negara, berada di posisi yang canggung. Mengakuinya sebagai bahasa kelas berarti mengakui bahwa Laut Sulu itu koridor, bukan tembok.
Maka kebijakannya diam dan para guru tetap menerjemahkan. Sebagian menyimpan glosarium tulisan tangan di laci. Sebagian bikin grup WhatsApp informal untuk berbagi padanan Bahasa Sug buat istilah sains. Nggak ada satu pun yang muncul di laporan tahunan.
Anak-anak itu belajar membaca, kalau memang berhasil belajar membaca, karena seorang guru muda 26 tahun memutuskan bahwa lembar kerja dalam bahasa yang nggak dipahami muridnya bukan hal yang layak mengorbankan mereka. Kurikulum bakal terus pura-pura. Glosarium di laci itu bakal terus tebal.
