Izin Geotermalnya Ditunda. Berkas soal Para Relawannya Tetap Dibuka.

Ajukan keberatan atas konsesi geotermal yang membentang di Cotabato dan Bukidnon, dan konsesi itu bisa diam-diam mandek. Tapi berkas tentang dirimu tidak ikut mandek.

Itulah urutan yang dialami segelintir relawan iklim muda. Mereka mengajukan keberatan lewat proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC), tahap persetujuan yang jadi hak komunitas adat sebelum sebuah proyek menyentuh tanah leluhur. Dalam hitungan minggu, nama-nama mereka muncul di postingan media sosial NTF-ELCAC, gugus tugas anti-pemberontakan milik pemerintah, lengkap dengan bahasa khas yang mengaitkan aktivis dengan kelompok bersenjata.

Proses persetujuan di satu sisi, penandaan di sisi lain

FPIC adalah mekanisme hukum, tertulis dalam Indigenous Peoples' Rights Act dan dijalankan lewat National Commission on Indigenous Peoples. Mengajukan keberatan itu bentuk partisipasi, bukan sabotase. Konsesinya sendiri adalah proyek yang legal tapi dipersoalkan: izinnya mungkin ada, tapi pertanyaan soal lingkungan dan persetujuan masih terbuka, dan lampu hijau dari satu lembaga bukan berarti dampak buruknya sudah bebas dari gugatan.

Jadi ketika relawan yang memakai jalur resmi malah masuk dalam postingan gugus tugas soal organisasi kedok, dua hal ini jelas nggak nyambung. Pemantau HAM sudah mencatat pola ini di berbagai perkara FPIC dan lingkungan di seluruh negeri, dan Commission on Human Rights berkali-kali mengingatkan bahwa penandaan seperti ini membuka jalan ke pengintaian dan yang lebih buruk, jauh sebelum ada tuntutan diajukan, kalau memang tuntutan itu pernah datang.

Menimbang bantahan mereka dengan jujur

Para kantor pemerintah menyebut penandaan itu sebagai kerja keamanan yang sah dan menganggap keluhannya cuma penargetan politis, cerita yang dipakai aktivis untuk mengelak dari pengawasan. Klaim itu layak didengar, bukan langsung ditolak. Tapi klaim itu juga harus menjelaskan soal urutan waktu.

Konsesinya sudah ditunda. Berkas para relawan tidak ikut ditutup. Kalau yang dikhawatirkan memang proyek tertentu dan ancaman tertentu, berkasnya seharusnya mengikuti nasib proyek itu, dan jelas tidak. Kelompok advokasi yang mendokumentasikan kasus-kasus ini terus menemukan bentuk yang sama: operasinya berhenti, penamaan dan penyelidikan yang masih terbuka justru hidup lebih lama, dan orang-orang yang bersuara menanggung label itu bertahun-tahun.

Registrasi SIM yang menyelesaikan sisanya

Subscriber Identity Module Registration Act, yang dijual sebagai solusi buat penipuan lewat SMS, mewajibkan tiap kartu SIM ditautkan ke identitas terverifikasi. Buat seorang aktivis, aturan itu diam-diam mengubah akun anonim menjadi nama asli yang menempel ke nomor telepon yang menempel ke sebuah alamat.

Dulu, relawan yang ditandai cuma sebatas screenshot. Sekarang tag yang sama bisa dicocokkan dengan SIM terdaftar, dan jarak antara sebuah postingan online dengan pintu rumah seseorang menyusut jadi sekadar satu kueri basis data. Pegiat privasi data sudah memperingatkan ini sejak awal, dan kasus geotermal ini menunjukkan dua sistem itu bekerja bareng: yang satu menamai kamu, yang satu lagi menemukanmu.

Tak satu pun dari ini butuh vonis, bahkan tak butuh perkara yang lolos di pengadilan. Konsesinya bisa dihidupkan lagi dengan nama baru, pengusul baru, di daerah tangkapan air yang sama. Yang tetap tak berubah adalah harga yang sudah dibayar para relawan: tag itu, nomor yang ikut tertaut, keluarga yang kini menyaring panggilan dari nomor asing, dan rapat barangay berikutnya, ketika orang termuda di ruangan itu menghitung apakah satu keberatan sepadan dengan berkas yang tak pernah ditutup.