Jakarta Tutup Keran Ikan Teri Juni Lalu, yang Megap-megap Pabrik Sarden di GenSan dan Zamboanga

Indonesia memperluas larangan ekspor ikan teri dan pelagis kecil pada Juni 2026, tujuannya menahan pasokan di dalam negeri untuk pabrik tepung ikan lokal. Dampaknya langsung terasa di pabrik pengalengan Zamboanga dan General Santos, yang bertahun-tahun menyandarkan pasokan dari Bitung dan Manado. Ketika Jakarta memandang sarden gepeng sebagai bahan baku sektor akuakulturnya, pabrik pengalengan Filipina yang membaca ikan yang sama sebagai isi kaleng makan siang kalah argumen di pelabuhan.

Inilah ongkos senyap dari rantai pasok yang membentang di Laut Sulawesi dan Laut Sulu tanpa perjanjian yang menahannya tetap stabil. Pabrik di GenSan nggak peduli sarden itu berenang lewat zona Indonesia atau Filipina. Yang mereka pedulikan cuma satu: apakah kapal berpendingin datang, dan larangan ekspor dari negara sumber adalah cara tercepat memastikan itu nggak terjadi.

Kenapa Bitung penting sejak awal

Pabrik pengalengan Mindanao nggak pernah bisa hidup dari tangkapan domestik saja. Musim tutup di Laut Visayan, hasil tangkapan lokal yang tipis, dan celah rantai dingin mendorong para petugas pengadaan ke Sulawesi Utara, tempat Bitung dan Manado bisa memasok volume besar dengan harga yang bikin satu kaleng tetap masuk anggaran. Ketergantungan itu tampak seperti efisiensi, sampai pemerintah pengekspor memutuskan pasokan tepung ikannya sendiri harus didahulukan.

Logika pasar domestik Indonesia di sini nggak sulit dipahami. Sektor pakan akuakultur dan unggasnya butuh input protein murah, dan larangan ekspor menjaga tangkapan mentah tetap murah buat pabrik lokal. Langkah itu legal, bisa dipertahankan atas nama ketahanan pangan versi Jakarta, dan sekaligus menaruh nasib satu lini produksi pabrik Filipina di tangan keputusan yang dibuat di ibu kota negara lain.

Pengecualian yang tak pernah diminta Manila

ASEAN bicara soal ketahanan pangan di setiap komunike, tapi bloknya nggak punya mekanisme kerja yang memungkinkan pabrik Filipina tetap mengambil pasokan lintas batas ketika negara anggota pengekspor memilih melindungi pabrik pakannya. Manila masuk ke situasi larangan ini tanpa pengaturan semacam itu, karena nggak ada seorang pun di meja perundingan yang menganggap sarden Bitung sebagai isu rantai pasok Filipina yang layak diperjuangkan sejak jauh-jauh hari.

Para pejabat perdagangan pasti bilang larangan ekspor adalah hak berdaulat, dan memang benar. Tapi pejabat yang sama, yang memimpin KTT regional, sebenarnya bisa menandai ketergantungan pabrik Mindanao sebagai risiko ketahanan pangan ASEAN jauh sebelum larangan berlaku. PR itu nggak pernah dikerjakan.

Siapa yang menanggung kerugiannya

Ketika pasokan dari sumber utama mengetat, pabrik pengalengan merespons seperti biasanya: menyelamatkan margin lebih dulu, di atas segalanya. Tekanan itu mengalir turun ke lini pengemasan, tempat pekerjanya sering kali anak-anak muda, dan naik ke manajer pengadaan yang kelabakan mencari tangkapan dari Vietnam atau lokal dengan harga lebih mahal. Guncangan pasokan di pelabuhan nggak berhenti di pelabuhan, dan harga di rak toko yang selama ini bertumpu pada ikan impor murah cuma punya satu arah: naik.

Kelompok nelayan sudah bertahun-tahun mengingatkan bahwa ketahanan pangan Filipina nggak bisa menyerahkan lantai proteinnya ke kebijakan ekspor negara tetangga, dan larangan ini menaruh argumen itu terang-terangan di depan mata. Indonesia bertindak demi kepentingannya sendiri, dengan jadwalnya sendiri, dan Manila nggak punya penyeimbang apa pun.

Solusinya bukan misteri. Seseorang di DA dan DTI harus memperlakukan pengadaan sarden lintas batas sebagai berkas dagang tetap, mendorong mekanisme input pakan dan pangan ASEAN sebelum larangan berikutnya, dan mendanai rantai dingin domestik yang membuat Bitung jadi pilihan, bukan tali penyelamat. Sampai itu terjadi, keputusan ekspor berikutnya di Jakarta yang akan menentukan nasib lini pengemasan di GenSan, dan pekerja di lini itu nggak punya kursi di ruangan tempat keputusan itu diambil.