Satu Laut, Empat Cara Main: Kenapa Manila, Hanoi, KL, dan Jakarta Beda Sikap
Dari Juni sampai Oktober 2026, negara-negara Asia Tenggara sama-sama ditekan di laut. Tapi respons mereka jauh berbeda, dan alasannya soal hukum, geografi, dan siapa yang masih bisa melaut.
Antara Juni dan Oktober 2026, hambatan yang sama terus muncul di perairan Asia Tenggara: kapal-kapal besar berlambung putih yang membayangi perahu nelayan, berkeliaran dekat aktivitas sumber daya, dan menyiarkan peringatan lewat radio agar pergi. Kapal-kapal itu milik penjaga pantai China, dan dalam beberapa kasus, armada riset serta milisi maritimnya. Reaksi terhadap kehadiran itu tidak muncul dalam satu suara Asia Tenggara, karena memang tidak pernah ada suara tunggal semacam itu.
Tiap ibu kota membaca petanya sendiri, pengadilannya sendiri, dan pemilihnya sendiri. Itu sebabnya Filipina menyiarkan ketegangan secara langsung sementara Vietnam cukup mengeluarkan pernyataan singkat, dan kenapa Malaysia dan Indonesia sering memilih diam soal bagian yang paling sensitif. Semua ini tidak memberi tahu siapa yang menang. Yang ditunjukkan cuma satu: apa yang menurut tiap pemerintah masih sanggup mereka tanggung.
Apa yang disebut tekanan
Biar istilahnya tetap konkret. Tekanan maritim di sini berarti gangguan terhadap perahu nelayan, penghalangan kegiatan minyak dan gas di dalam perairan yang diklaim sebuah negara, pembayangan oleh penjaga pantai dan insiden water cannon, serta tuntutan diplomatik agar aktivitas dihentikan. Ini peristiwa yang bisa diamati, bukan sekadar perasaan, dan keempat negara tidak menghadapi versi yang identik.
Dua insiden dalam rentang waktu itu terdokumentasi baik. Akhir Juli 2026, konfrontasi baru antara China dan Filipina meletus di Scarborough Shoal, yang oleh Manila disebut Bajo de Masinloc. China mengklaim berhasil mengusir kapal-kapal Filipina, dan ini terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri China Wang Yi memperingatkan rekan Filipinanya soal 'konsekuensi pahit.' Pada Agustus dan September 2026, penjaga pantai dan kapal riset China mempertahankan kehadiran yang berkelanjutan di sekitar Kepulauan Natuna, menurut laporan intelijen maritim yang dikutip Energy Intelligence.
Gesekan Vietnam secara historis berkumpul di sekitar operasi minyak dan gasnya serta armada nelayan di sekitar Paracels, sementara tekanan Malaysia berada di atas ladang gas lepas pantai Sarawak dan Sabah. Untuk dua negara ini, polanya sudah berlangsung lama, dan insiden spesifik persis dalam rentang waktu ini tidak terkonfirmasi secara independen untuk tulisan ini.
Enam dimensi, disandingkan
Soal komunikasi publik, Filipina mengubah keterbukaan jadi strategi, menyematkan jurnalis di kapal dan merilis rekaman lewat penjaga pantai serta satu gugus tugas khusus. Vietnam membuka informasi secara selektif lewat juru bicara kementerian luar negerinya. Malaysia dan Indonesia cenderung baru mengonfirmasi insiden kalau komunitas nelayan atau pemantau memaksa isu itu ke permukaan, lebih memilih tidak memanaskan hubungan dagang dengan Beijing.
Soal protes diplomatik, keempatnya mengajukan, tapi dengan volume berbeda. Manila mengumumkan jumlah nota diplomatiknya. Hanoi memprotes lewat jalur partai dan negara yang sudah mapan, dan bersandar pada pengalaman panjang mengelola tetangga yang kuat. Kuala Lumpur menjaga protesnya tetap senyap dan banyak menyalurkannya lewat pembicaraan bilateral. Jakarta memprotes masuknya kapal ke zona ekonomi eksklusifnya sambil tetap menegaskan bahwa Indonesia bukan pihak dalam sengketa teritorial yang lebih luas, sikap yang jadi rumit karena pernyataan bersama dengan China pada 2024 yang menyebut 'klaim yang tumpang tindih.' Indonesia belakangan menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengakui nine-dash line.
Soal penegakan, kapasitas dan doktrinnya beda-beda. Penjaga pantai Filipina menjalankan patroli kehadiran dan pengawalan pasokan ulang dengan jumlah kapal terbatas. Vietnam menerjunkan penjaga pantai yang lebih besar dan kekuatan pengawasan perikanan yang cukup besar, ditambah milisi maritimnya sendiri. Badan penegakan maritim Malaysia berpatroli di ladang gasnya tapi menghindari eskalasi. Indonesia menunjukkan kebiasaan paling tegas dengan menenggelamkan kapal asing yang disita, kebijakan yang identik dengan mantan menteri kelautan Susi Pudjiastuti, meski intensitas penegakannya naik turun dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain.
Soal mekanisme hukum, Filipina memegang kartu terkuat dan memakainya, dengan mengutip putusan arbitrase 2016 yang menolak nine-dash line China. Vietnam memberi sinyal tetap menyimpan arbitrase sebagai opsi tanpa benar-benar mengajukannya. Malaysia mengajukan dokumen landas kontinen ekstensi ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB pada 12 Desember 2019, dan China memprotesnya. Indonesia bersandar pada UNCLOS dan hak-hak ZEE-nya sambil menolak membawa klaim yang lebih luas ke jalur litigasi.
Soal kemitraan, Manila paling condong ke luar, memperdalam hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia serta menjalankan patroli bersama. Vietnam melakukan diversifikasi lewat kemitraan strategis komprehensifnya, termasuk dengan AS yang terbentuk pada 10 September 2023, sambil menghindari bahasa aliansi. Malaysia dan Indonesia sama-sama bermain aman, membeli peralatan dan pelatihan dari banyak pihak sambil tetap menjaga Beijing dekat secara ekonomi.
Soal melindungi penghidupan nelayan dan sumber daya, jaraknya paling lebar justru di titik yang paling penting buat anak muda. Kelompok nelayan Filipina dari Zambales sampai Palawan melaporkan hasil tangkapan hilang dan biaya bahan bakar membengkak saat mereka diusir dari wilayah tradisional. Nelayan Indonesia di dekat Natuna menghadapi gangguan ketika kapal asing berlama-lama, sementara nelayan Malaysia terdampak lebih tidak langsung lewat ketegangan ladang gas yang merembet ke perairan mereka.
Matriksnya
| Dimensi | Filipina | Vietnam | Malaysia | Indonesia |
|---|---|---|---|---|
| Keterbukaan publik | Tinggi, media di kapal dan rekaman | Selektif, lewat juru bicara | Rendah, baru bereaksi saat ada insiden | Rendah ke sedang, meredam framing sengketa |
| Protes diplomatik | Sering dan diumumkan | Rutin, jalur partai-negara | Senyap, bilateral | Protes masuknya kapal ke ZEE, jaga posisi non-penuntut |
| Penegakan | Patroli kehadiran, pengawalan pasokan | Penjaga pantai besar plus milisi | Patroli ladang gas, hindari eskalasi | Riwayat penyitaan dan penenggelaman kapal |
| Perangkat hukum | Putusan 2016, aktif dikutip | Arbitrase disimpan sebagai opsi | Pengajuan landas kontinen PBB 2019 | UNCLOS dan hak ZEE |
| Kemitraan | AS, Jepang, Australia, patroli bersama | Terdiversifikasi, CSP dengan AS sejak 2023 | Bermain aman, pengadaan dari banyak sumber | Bermain aman, tradisi non-blok |
| Perlindungan penghidupan | Dampak langsung ke nelayan, advokasi vokal | Dampak ke nelayan, dukungan negara | Tidak langsung lewat sengketa gas | Nelayan Natuna, kehadiran patroli |
Kenapa mereka berbeda
Geografi yang menentukan aturan mainnya. Filipina duduk paling dekat dengan fitur-fitur yang paling diperebutkan dan punya ruang penyangga paling tipis. Kepentingan Indonesia ada di tepi ZEE, yang membuat Jakarta bisa membingkai masalahnya sebagai hak berdaulat, bukan pertengkaran teritorial. Posisi hukum mengikuti dari situ: kemenangan arbitrase memberi Manila dokumen untuk dilambaikan, sementara Jakarta menjaga posisi non-penuntutnya karena itu mempersempit pertarungan jadi sesuatu yang bisa dimenangkan.
Kapasitas institusi dan uang mengurus sisanya. Kekuatan Vietnam yang lebih besar mencerminkan puluhan tahun perencanaan untuk menghadapi persis tetangga ini. Kehati-hatian Malaysia mencerminkan betapa ekonominya bergantung pada perdagangan dan investasi China, serta pada pendapatan gas yang tidak ingin mereka ganggu. Pesan yang lantang bukan berarti berani, dan diam bukan berarti menyerah. Keduanya sama-sama taruhan soal daya tawar.
Di mana para akademisi masuk
Analis di lembaga seperti University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, Diplomatic Academy Vietnam, Institute of Strategic and International Studies Malaysia, dan CSIS Indonesia telah mengikuti pola-pola ini dari dekat. Ketimbang menyematkan kutipan yang tidak pernah diberikan, ini pertanyaan yang layak diajukan langsung ke mereka:
- Untuk UP IMLOS: Apakah mengumumkan tiap insiden menaikkan ongkos politik bagi Beijing, atau justru menaikkan ongkos mundur bagi Manila?
- Untuk Diplomatic Academy Vietnam: Apa yang membuat arbitrase tetap jadi opsi yang tak pernah dipakai, bukan kasus yang diajukan?
- Untuk ISIS Malaysia: Pada titik mana ketegangan ladang gas memaksa Kuala Lumpur bicara ke publik?
- Untuk CSIS Indonesia: Seberapa kuat posisi non-penuntut bertahan ketika nelayan dekat Natuna kehilangan pendapatan?
Tiga pertanyaan riset
Pertama, apakah keterbukaan publik benar-benar mengurangi frekuensi insiden, atau lebih banyak membentuk dukungan di dalam negeri? Kedua, model penegakan mana yang lebih berhasil menjaga nelayan tetap di wilayah tangkap mereka, patroli pengawalan atau sita dan tenggelamkan? Ketiga, apakah kemitraan dengan pihak luar mengubah perilaku di laut, atau cuma mengubah suhu diplomatik di darat?
Jawaban jujurnya hari ini adalah buktinya belum lengkap. Yang tidak diragukan adalah satu baris ongkos yang tidak pernah bergeser: seorang nelayan muda membakar lebih banyak bahan bakar, mendaratkan lebih sedikit tangkapan, dan menelepon ke rumah untuk bilang trip hari ini tidak balik modal. Tagihan itu jatuh sama saja, entah pemerintah menyiarkan ketegangannya secara langsung atau tidak bilang apa-apa sama sekali.
