Kamu Cuma Daftar SIM, Tahu-Tahu Namamu Nyangkut di Watchlist Barangay

Ajukan keberatan lewat FPIC (free, prior, and informed consent) terhadap sebuah bendungan atau tambang, dan dalam hitungan minggu namamu bisa muncul di watchlist barangay lengkap dengan data yang cuma pernah kamu serahkan ke negara gara-gara diwajibkan undang-undang. Para aktivis muda soal iklim dan pembelaan tanah menceritakan pola yang sama di beberapa provinsi: mereka menolak sebuah proyek lewat proses persetujuan bebas dan berdasarkan informasi awal, lalu mendapati data National ID dan registrasi SIM mereka beredar dalam rujukan ke National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Negara menyebutnya proses penyaringan. Para aktivis menyebutnya berkas yang membuntuti kamu sampai ke rumah.

Dua basis data yang katanya nggak bisa kamu tolak

National ID dipegang oleh Philippine Statistics Authority (PSA) di bawah RA 11055. Registrasi SIM ada di tangan operator seluler, dan memang dirancang agar bisa diakses aparat penegak hukum lewat RA 11934. Keduanya dibungkus janji yang sama: praktis, aman, nggak ada yang perlu disembunyikan. Pendaftarannya dibingkai nyaris wajib buat siapa pun yang mau punya ponsel aktif atau urusan dengan pemerintah yang lancar.

Sekarang catatan yang sama muncul dalam konteks yang nggak pernah disetujui siapa pun. Begitu data registrasimu masuk ke rujukan NTF-ELCAC, pertanyaannya bukan lagi apakah kamu melanggar hukum, melainkan apakah menolak sebuah proyek saja sudah cukup untuk membuat identitasmu ditarik dan dicocok-cocokkan.

Yang tidak diceritakan soal 'penyaringan yang sah'

Di atas kertas, instansi bisa berdalih bahwa mencocokkan nama dengan basis data bukanlah kejahatan, dan bahwa kedua undang-undang itu memang mengatur akses yang sah. Data Privacy Act, yang ditegakkan National Privacy Commission, juga punya pengecualian untuk keamanan nasional dan penegakan hukum yang memang dibikin luas.

Celahnya ada di prosedur, dan di situlah kerugiannya bersarang. Pencarian data yang sah dan sebuah dosir pengawasan bisa berangkat dari kueri yang persis sama. Yang membedakannya cuma siapa yang memberi izin, dasar apa yang membenarkannya, dan apakah ada yang mencatat permintaan itu. Para aktivis bilang jawaban-jawaban itu nggak pernah datang, jadi penarikan data yang mungkin legal jadi nggak bisa dibedakan dari sekadar diawasi karena menolak.

Klaim baliknya bergerak ke arah sebaliknya. Sebagian pejabat membingkai keberatan-keberatan itu sebagai kedok perekrutan pemberontak, sehingga dokumentasi apa pun jadi tampak seperti kerja intelijen yang wajar. Klaim itu layak ditimbang berdasarkan faktanya, bukan diterima atau ditolak begitu saja, dan fakta yang biasanya jadi tumpuannya justru rujukan itu sendiri, bukan bukti independen.

Ikuti jejak berkasnya, bukan retorikanya

Jejak dokumennya pendek dan spesifik. PSA memegang data identitas. Operator seluler memegang data SIM lewat kewajiban registrasi yang didorong negara. NTF-ELCAC dan pejabat barangay-lah yang menyusun dan meneruskan rujukan itu. Commission on Human Rights sudah menerima aduan soal red-tagging yang bermula persis dari dokumentasi semacam ini.

Di balik mesin domestik itu ada tekanan yang sudah familiar. Banyak proyek yang diributkan, termasuk PLTA dan pertambangan, ditopang pembiayaan dan skema jual-beli hasil yang berkaitan dengan China, dan keberatan yang memicu penyaringan itu adalah keberatan terhadap proyek-proyek tersebut. Pengawasannya bersifat lokal, tapi kesepakatan yang dilindunginya jarang lokal.

Buat seorang berusia 22 tahun yang ikut konsultasi demi menjaga sebuah sungai supaya nggak berujung di turbin, biayanya nyata: nama di watchlist, nomor ponsel yang tertaut ke nama itu, dan nggak ada celah untuk melihat berkasnya, membetulkannya, atau menanyakan kantor mana yang memerintahkan penarikan data. Kamu daftar cuma biar bisa menelepon. Orang lain memutuskan catatan itu bisa dipakai untuk menggambarkan sikap politikmu.