Kapal Ditenggelamkan di Natuna, ABK Filipina Terdampar Tanpa Paspor
Agen penyalur di Cebu menahan dokumen, patroli Indonesia menenggelamkan kapal, dan para ABK di tahanan menanggung akibat dari bendera yang bukan pilihan mereka.
Bulan lalu, patroli Indonesia menenggelamkan delapan kapal asing di Laut Natuna. Di antara para kru yang tertangkap ada anak buah kapal (ABK) asal Filipina yang sebenarnya tak pernah setuju menangkap ikan di sana. Kapal mereka mengibarkan bendera Vietnam atau China. Kontrak mereka diteken di Cebu. Paspor mereka? Tersimpan di laci agen penyalur yang mengirim mereka.
Beginilah rupa buruk industri penyalur tenaga kerja pelaut di ujung rantainya. Seorang ABK muda dari Bantayan atau Bohol meneken kontrak dengan perekrut yang menjanjikan kerja longline tuna di perairan Indonesia atau Pasifik, menyerahkan paspornya untuk "diproses", lalu berlayar di kapal yang kepemilikan aslinya baru ketahuan saat kapal patroli bersenjata datang.
Agen pegang dokumen, laut yang menanggung risiko
Menahan paspor pekerja oleh agen penyalur itu ilegal menurut hukum Filipina, sudah bertahun-tahun dilarang lewat Migrant Workers Act dan aturan DMW. Praktik ini tetap jalan karena mereka yang protes tak akan dipekerjakan lagi, dan karena agen tahu betul pekerja itu tak punya pegangan apa pun kalau petugas imigrasi Jakarta minta identitas jam tiga pagi.
Ketika sebuah kapal ditenggelamkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengurus kapalnya, Imigrasi mengurus krunya. Kapten dan perwira, biasanya warga Vietnam atau China, menghadapi kasus illegal fishing. ABK Filipina diproses sebagai pekerja asing tanpa dokumen, karena dokumen mereka teronggok di lemari arsip di Osmeña Boulevard.
Kapal karam bukan berarti perkara selesai
Kebijakan penenggelaman ala Jakarta, yang dihidupkan lagi oleh berbagai pemerintahan sejak 2014, dimaksudkan untuk menangkal masuknya kapal asing ke zona ekonomi eksklusif Natuna, tempat armada penangkap ikan China, sering dikawal kapal coast guard, mendorong garis sembilan titik masuk ke perairan Indonesia. Secara citra, ini laku di mata pemilih Indonesia. Efek jera-nya lebih kabur: armada pindah lokasi, ganti bendera, ganti kru, dan agen penyalur yang memasok tenaganya beroperasi dua negara jauhnya dari kapal patroli.
Sisi Filipina jarang muncul di siaran pers Indonesia. DMW dan DFA sudah pernah memulangkan kru dari tahanan Natuna, kadang setelah berminggu-minggu di fasilitas penampungan di Pontianak atau Ranai, dan agen yang mengirim mereka nyaris tak pernah kena tindak lanjut. Surat pembekuan izin, kalau memang keluar, baru datang berbulan-bulan setelah pekerjanya sudah pulang dalam keadaan bangkrut.
Siapa yang tanggung jawab, siapa yang kantongi biaya penempatan
China bukan penonton di sini. Armada laut dalam berbendera China adalah pendorong tunggal terbesar masuknya kapal ke Natuna, dan rantai pasok yang mengawaki kapal-kapal itu melewati pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara tempat tenaga kerja murah dan pengawasan bolong-bolong. Agen penyalur Cebu adalah salah satu simpul rantai itu, begitu juga perekrut di Bitung, General Santos, dan pesisir Vietnam yang menjejalkan orang ke kapal yang dokumennya tak pernah mereka lihat.
Semua itu tetap tak bisa membenarkan penenggelaman kapal saat para ABK masih diproses di darat. Ini soal siapa yang harusnya membayar ketika kapal karam: agen yang mengambil biaya penempatan sekaligus menahan paspor, pemilik kapal, dan negara bendera yang mengeruk untung dari hasil tangkapan. Bukan pemuda 24 tahun asal Madridejos yang menunggu petugas konsuler memastikan bahwa dia memang benar warga Filipina.
DMW bisa mencabut izin. DFA bisa menagih biaya pemulangan ke agen. Yang diinginkan si ABK cuma paspornya kembali, plus ₱85.000 yang katanya perekrut adalah jaminan yang bisa dikembalikan.
