Kawin Anak Sudah Dilarang Sejak 2021. Di BARMM, 15 dari 100 Anak Perempuan Tetap Menikah Sebelum 18

Di atas kertas, aturannya jelas. Republic Act 11596, yang ditandatangani 10 Desember 2021, melarang perkawinan anak di seluruh Filipina, menganggap pernikahan semacam itu batal sejak awal, dan mencabut ketentuan lama yang dulu mengizinkannya bagi warga Muslim Filipina.

Masalahnya, kampung tidak selalu membaca aturan itu dengan cara yang sama.

Di seluruh BARMM, perempuan-perempuan muda Muslim menakar rencana hidup mereka dengan jam yang sebenarnya sudah coba di-reset oleh undang-undang. Survei Plan International dan Women's Refugee Commission menemukan bahwa dari setiap 100 anak perempuan di wilayah ini, 15 menikah sebelum usia 18 dan dua menikah sebelum 15, angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Larangannya ada. Praktiknya jalan terus, lebih cepat dari larangan itu.

Apa yang berubah, dan apa yang tidak

Presidential Decree 1083, Code of Muslim Personal Laws yang disahkan tahun 1977, dulu menetapkan usia layak menikah di 15 tahun untuk laki-laki Muslim, dan sejak pubertas, yang diasumsikan 15 tahun, untuk perempuan Muslim. Shari'a District Court bahkan bisa mengizinkan pernikahan anak perempuan usia 12 sampai 15 tahun atas permohonan wali. RA 11596 mencabut atau mengubah ketentuan-ketentuan itu untuk urusan perkawinan anak.

Undang-undang baru ini datang dengan masa transisi satu tahun, dari Januari 2022 sampai Januari 2023. Selama periode itu, National Commission on Muslim Filipinos dan National Commission on Indigenous Peoples menjalankan program kepatuhan di wilayah masing-masing. Setelah itu, larangannya berlaku penuh.

Jadi celahnya bukan di teks hukumnya. Studi UNICEF yang diluncurkan di Cotabato City pada 7 Oktober 2025 menunjuk norma budaya dan agama, kemiskinan, serta lemahnya penegakan hukum perlindungan sebagai pendorong utama perkawinan anak yang terus terjadi di tempat seperti Jolo, Sulu, dan Bongao, Tawi-Tawi. Secara nasional, satu dari enam anak perempuan Filipina menikah sebelum ulang tahun ke-18.

Jam yang tidak diatur mengikuti temponya

Tekanannya datang cepat dan dari segala arah. Seorang bibi bertanya soal calon sebelum ujian akhir. Anak tetangga menikah di usia 17, dan perbandingan langsung dimulai di kalimat berikutnya. Pesan yang tersirat selalu sama: sekolah boleh terus, sampai ada lamaran yang bikin sekolah jadi opsional.

Semua itu tidak pernah muncul di ruang sidang. Sebuah upacara yang tidak pernah menyentuh catatan sipil tidak meninggalkan dokumen apa pun untuk ditangkap penegak hukum, dan keluarga yang memutuskan anak perempuannya harus menikah jarang mengumumkannya sebagai kejahatan.

Jadi hitung-hitungannya berlangsung diam-diam. Ambil magang di kota dua jam jauhnya, lalu seorang anak perempuan yang tinggal terpisah dari keluarga jadi bahan omongan sekampung. Tetap tinggal buat pernikahan yang separuhnya sudah diatur kerabat, dan surat penerimaan kuliah itu keburu kedaluwarsa. Kata undang-undang, pernikahan itu batal. Tapi tahun yang hilang itu nyata.

Tanda tangan yang tak terjangkau larangan

Undang-undang bisa menyatakan sebuah pernikahan batal. Tapi ia tidak bisa membatalkan omongan bibi saat makan malam, membatalkan lamaran yang sudah diatur, atau mengganti tahun beasiswa yang terpaksa dilewati demi menjaga damai di rumah.

Pertarungan sekarang ada di penegakan. Artinya, pejabat barangay dan pengadilan Shari'a harus memperlakukan upacara pernikahan di bawah umur sebagai tindakan batal, persis seperti yang sudah dinyatakan undang-undang. Artinya juga, lembaga-lembaga harus mendanai anak perempuan supaya tetap sekolah, ketika kemiskinan justru bikin pernikahan terlihat sebagai taruhan yang lebih aman. Selama larangan ini belum ditegakkan di tempat pernikahan itu benar-benar terjadi, di meja makan dan di masjid kampung, angka yang menentukan hidup seorang anak perempuan bukan tahun disahkannya undang-undang. Angkanya tetap 15 dari 100.