Ketika Kapel Jadi Tempat Aksi karena Izin Kampus Selalu Telat
Kelompok mahasiswa di Iloilo dan Baguio pindah ke gereja dan aula paroki karena izin tempat baru terbit setelah acaranya lewat.
Aksi sekarang digelar di kapel, aula paroki, atau ruang serbaguna sewaan di atas toko roti. Kelompok mahasiswa di Iloilo dan Baguio bukan memilih ruangan itu karena akustiknya. Mereka memilihnya karena lapangan kampus dan alun-alun milik LGU (pemerintah daerah setempat) datang dengan proses perizinan yang jawabannya baru keluar seminggu setelah acaranya seharusnya dimulai.
Penolakan langsung setidaknya jujur. Penolakan bisa kamu banding. Yang dialami para penyelenggara justru cara mengulur: formulir dilempar ke satu kantor lagi, tanda tangan menunggu orang yang lagi rapat, permintaan surat rekomendasi yang ternyata butuh surat rekomendasi lain lagi. Tanggalnya lewat, dan soal tempat pun menjawab dirinya sendiri.
Penundaan mengerjakan apa yang tak bisa dilakukan larangan
Nggak ada yang perlu menuliskan kata 'tidak.' Izinnya cukup dibiarkan mengendap. Organisasi masyarakat sipil di Filipina sudah bertahun-tahun menyoroti ini di berbagai LGU dari semua warna politik, dan polanya cukup konsisten untuk dibaca sebagai metode, bukan kebetulan. Sebuah acara yang tak bisa mengamankan tempat yang legal tepat waktu ujungnya pindah ke ruang privat atau batal sama sekali.
Red-tagging bikin sekrupnya makin kencang. Begitu sebuah organisasi mahasiswa muncul di poster atau slide briefing sebagai dugaan kedok, pengelola kampus dan pejabat barangay jadi hati-hati menjaga posisi mereka sendiri. Menyetujui tempat mulai terasa seperti ikut membubuhkan label, jadi langkah paling aman adalah memperlambat berkasnya dan biar kalender yang memutuskan.
Ruang milik gereja jadi jalan keluar karena mereka tunduk pada uskup, bukan pada meja perizinan wali kota, dan paroki-paroki di Cordillera dan Western Visayas punya rekam jejak panjang membuka pintu buat kelompok pemuda dan buruh. Kapel nggak minta surat izin kepolisian. Yang ditanya cuma siapa yang memimpin doa.
Siapa yang berhak menyebut sebuah acara itu sah
Public Assembly Act disusun supaya aksi damai di ruang publik cukup butuh izin yang hanya bisa ditolak atas dasar bahaya yang nyata dan mendesak, dan freedom park sama sekali tak butuh izin. Properti privat seharusnya berada di luar semua mekanisme itu. Itulah celah yang dipakai mahasiswa, dan celah itu makin menyempit, karena pemilik tempat kini minta izin mereka sendiri sebelum mau menyewakan ke kelompok yang membawa isu.
Dorong tenggat izin sampai lewat dari acaranya, dan secara praktis kamu sudah melarang aksi itu tanpa pernah mengambil sikap yang harus kamu pertanggungjawabkan. Penyelenggara yang menanggung biayanya: uang muka sewa hangus, jumlah peserta anjlok karena lokasi diganti mendadak lewat Signal, forum yang cuma menjangkau tiga puluh orang di bangku gereja alih-alih tiga ratus orang di halaman kampus.
Ini bukan cuma soal Filipina. Di seluruh ASEAN, alat kontrol aksi yang lebih halus jalan lewat proses, bukan pentungan: izin yang kedaluwarsa, peninjauan yang tak pernah selesai, pemilik tempat yang dibisiki bahwa acaranya mungkin 'sensitif.' Hasilnya sama saja di Baguio dan Bangkok. Sebuah acara yang punya hak hukum penuh untuk digelar sekadar tak menemukan ruangan tepat waktu, dan kantor yang mengulur berkasnya tak pernah harus mengucapkannya dengan lantang.
