Kirim Rp50 Ribu buat Dana Solidaritas, Namamu Bisa Ikut Diseret
Crowdfunding aksi lewat GCash dan rekening bank bikin kasus red-tagging bisa menarik seluruh jejaknya. Tiap donatur kecil jadi satu nama yang harus dijelaskan.
Bayangin sebuah organisasi mahasiswa buka lini GCash buat nutup biaya bantuan hukum dan transportasi buat sebuah aksi. Kalau si pemegang akun tiba-tiba dapat subpoena yang nyambung ke laporan red-tagging, riwayat transaksinya ikut kena, dan semua orang yang cuma kirim P50 mendadak jadi titik data dalam kasus yang mereka sendiri nggak pernah tahu. Ini bukan insiden tertentu yang dilaporkan, tapi persis pola yang menurut kelompok HAM terus terjadi.
Beginilah caranya solidaritas warga diperlakukan sebagai barang bukti. Crowdfunding donatur kecil harusnya jadi versi paling aman dari berorganisasi: nyebar tipis-tipis, susah dilacak, gampang disangkal. Justru infrastruktur digital yang bikin sebaliknya. Satu akun, satu ekspor data, ratusan nama nempel ke gerakan yang oleh negara sudah dicap subversif.
Jejak digital itu justru jadi sasaran
Permintaan data keuangan tanpa surat perintah bukan hal baru, tapi volume yang tersimpan dalam satu e-wallet itu yang beda. Log GCash seorang organizer kampus bisa dibaca kayak daftar anggota, dan rekening bank kelompok pemuda barangay bisa dibaca kayak daftar donatur. Begitu badan intelijen mengaitkan akun itu ke laporan red-tagging, catatan transaksinya berhenti jadi bukti pembayaran dan berubah jadi peta siapa mendukung siapa.
Kelompok HAM sudah menyoroti bagaimana aturan pendanaan antiterorisme ditarik-tarik sampai menjerat aksi yang sah secara hukum. Framing-nya licik: sebut crowdfunding-nya sebagai "dukungan material", dan tiba-tiba galang dana buat uang jaminan kelihatan kayak pos pengeluaran yang patut diselidiki. Aksi protes jelas bukan terorisme, tapi berkasnya bisa dibikin seolah-olah begitu, dan beban untuk membantahnya jatuh ke anak umur 21 tahun yang cuma pegang spreadsheet.
Efek jera yang bekerja sendiri
Kamu nggak butuh vonis buat menghancurkan sebuah jaringan. Kamu cuma butuh para donatur sadar bahwa donasi itu tercatat, ternama, dan mungkin diteruskan ke seseorang berseragam. Begitu subpoena pertama masuk ke grup chat, galang dana berikutnya bisa mandek, karena nggak ada yang mau namanya nempel di daftar yang nggak bisa mereka lihat dan nggak bisa mereka bantah.
Itulah ongkos yang senyap. Gerakannya nggak dilarang, tapi dibikin kelaparan, satu donatur ragu-ragu demi satu donatur ragu-ragu. Organisasi advokasi melaporkan bahwa orang yang sudah dibebaskan dari segala tuduhan pun tetap menyandang cap itu bertahun-tahun: dilarang bepergian, diinterogasi di pos pemeriksaan, dipampang di spanduk yang menyebut nama mereka sebelum pengadilan mana pun berbicara.
Siapa yang harus bertanggung jawab atas transfer P50
Data Privacy Act dan UU Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) harusnya berdiri di antara transaksimu dan siapa pun yang penasaran. Aparat penegak berdalih keamanan nasional mengalahkan keduanya, dan pengadilan belum menarik garis yang jelas, jadi aturan praktisnya jadi apa pun yang bisa lolos dilakukan kantor peminta data.
Solusinya nggak ribet buat diucapkan. Data keuangan yang terkait pendanaan aksi yang sah mestinya butuh surat perintah, nama hakim, dan tindak pidana yang spesifik, bukan sekadar laporan yang mendaur ulang kata "kedok". Selama garis itu belum ditegakkan, tiap donatur kecil yang kirim uang jaminan sebenarnya sedang menandatangani dokumen yang nggak pernah mereka baca, dan orang yang pegang akun itulah yang bakal dipanggil buat menjelaskannya.
