Laut China Diistirahatkan, Armadanya Dilepas ke Perairan Kita

Tiap tahun, sekitar bulan Mei, Beijing menutup sebagian besar Laut China Selatan dari aktivitas penangkapan ikan dan menyebutnya konservasi. Moratorium ini mengistirahatkan wilayah tangkap China dan memberi waktu buat stok ikan pulih. Itu teorinya, dan memang ada logika ekologi yang masuk akal soal musim tutup.

Masalahnya ada di ke mana armada itu pergi saat perairan biasanya mereka ditutup. Kapal-kapal penangkap jarak jauh beserta pengawal coast guard-nya bergerak ke selatan, masuk ke wilayah sengketa, termasuk gugusan karang dan beting di Laut Filipina Barat yang diklaim Manila tapi menurut Beijing cuma milik mereka sendiri.

Jadi masa istirahat buat perairan China berubah jadi musim sesak buat perairan kita. Awak kapal pancing dari Zambales dan Pangasinan menggarap beting yang sama, dan begitu masuk Juni mereka sudah melapor hasil tangkapan menipis, jarak melaut makin jauh, dan makin banyak hari terbuang cuma buat menghindari kapal-kapal besar.

Musim tutup yang cuma mengistirahatkan satu pihak

Cakupan moratorium ini tumpang tindih dengan area yang dianggap Filipina masuk zona ekonomi eksklusifnya, artinya Manila tidak pernah mengakuinya mengikat kapal-kapal Filipina. Hasilnya jadi ganjil. Nelayan kecil Filipina tetap melaut selama periode itu karena pemerintah mereka bilang larangan itu tidak berlaku, sementara armada China memakai periode yang sama sebagai alasan pindah ke wilayah tangkap yang sudah lebih dulu digarap awak Filipina.

Pembayangan oleh coast guard dan insiden meriam air di sekitar Bajo de Masinloc terdokumentasi dan masih terus terjadi. Buat awak kapal pancing, urusannya lebih sederhana dari soal kedaulatan. Kapal kecil di dekat kapal yang jauh lebih besar kalah dalam perdebatan siapa boleh melaut di mana, dan ikut kehilangan bahan bakar serta waktu buat memutar menghindari pertemuan itu.

Tak ada yang mengganti palka yang kosong

Nah, ini bagian yang tak ada formulirnya. Ketika awak pulang dengan hasil tipis karena wilayah tangkapnya diduduki armada asing, tidak ada jalur kompensasi yang mengakui kerugian spesifik itu. Subsidi bahan bakar memang ada, dan BFAR punya program bantuan, tapi tidak satu pun yang bunyinya "tangkapan Anda berkurang gara-gara pergeseran akibat moratorium" lalu mengucurkan uang untuk itu.

Akibatnya, seluruh beban jatuh ke pelaku paling kecil. Nelayan pancing hidup di selisih tipis antara solar sehari dan tangkapan sehari, dan sekali melaut pulang setengah kosong, selisih itu langsung habis. Lakukan tiga minggu berturut-turut, pemilik kapal mulai melewatkan trip, dan di titik itu awak kehilangan pendapatan yang dari awal memang tak pernah dijamin apa pun.

Semua ini tidak pernah muncul sebagai laporan insiden kecuali ada tabrakan atau semburan meriam air yang jadi berita. Penangkapan akibat pergeseran ini jauh lebih senyap. Kapal datang, bertahan, lalu pergi membawa tangkapan, sementara hasil mentahnya mengisi jalur pengolahan dan pasar di pesisir China yang jauh di sana.

Manila boleh terus mengajukan protes diplomatik, dan memang harus. Tapi yang dibutuhkan awak Zambales dan Pangasinan dalam napas yang sama adalah kategori kerugian yang benar-benar ada di atas kertas: cara mencatat tangkapan yang menipis dan mengaitkannya dengan penutupan yang terdokumentasi, plus dana yang cair ketika musim istirahat negara asing menyulap wilayah tangkap mereka jadi milik orang lain. Selama pos anggaran itu belum ada, moratorium mengistirahatkan perairan Beijing dan mengosongkan palka di Masinloc, dan nelayan yang membayar solarnya menanggung seluruh selisih itu sendirian.