Mereka Dukung Aksi Tolak Kenaikan Ongkos. Akreditasi Dewan Mahasiswa Dicabut, Alasannya 'Partisan'

Sebuah dewan mahasiswa di salah satu universitas negeri di Cagayan de Oro kehilangan akreditasinya beberapa minggu setelah mendukung aksi walkout menolak kenaikan ongkos jeepney. Office of Student Affairs (OSA), kantor urusan kemahasiswaan, mengaitkan sanksi itu dengan klausul yang melarang "aktivitas partisan". Soal timing-nya, semua orang di kampus itu paham betul apa yang sebenarnya terjadi.

Baca klausulnya sendirian, kedengarannya masuk akal. Universitas negeri memang tidak seharusnya jadi mesin kampanye, dan aturan yang mencegah organisasi resmi berubah jadi kendaraan elektoral seseorang itu melindungi mahasiswa sekaligus institusinya. Itu tafsir netralnya, dan tafsir itu layak dianggap serius, bukan langsung dikesampingkan.

Masalahnya ada di sejauh mana klausul itu ditarik

Mendukung aksi tolak kenaikan ongkos bukan berarti mendukung kandidat tertentu. Ini sekelompok mahasiswa yang melawan beban biaya yang menimpa mereka setiap hari, dan menyebut itu "partisan" berarti meregangkan kata itu sampai artinya jadi "apa pun yang enggan difasilitasi pihak kampus". Begitu sebuah aturan bisa ditafsirkan selebar itu, ia berhenti menyaring politik praktis dan mulai menyaring perbedaan pendapat.

Ini pola yang sudah lama disorot kelompok pemuda dan masyarakat sipil. Para penggerak melaporkan akses ke ruangan tiba-tiba mengering setelah menyatakan sikap publik, dan bahwa lembaga kampus terjebak dalam syarat peninjauan serta penundaan yang berlarut melewati tanggal pengajuan mereka. Bentuk alatnya berganti-ganti. Hasilnya sama: ruangan yang pelan-pelan dikosongkan.

Timbang juga sisi pihak kampus secara jujur. OSA bisa berdalih bahwa mereka menerapkan aturan yang sudah ada secara konsisten, bahwa klausul itu lebih tua dari dewan ini, dan bahwa organisasi resmi mana pun yang mengambil sikap politik publik akan menghadapi peninjauan yang sama. Kalau rekam jejaknya memang begitu, sanksinya bisa dibela di atas kertas. Tapi represi yang dibungkus prosedur tetaplah prosedur.

Prosedur meninggalkan jejak dokumen, dan yang satu ini layak dibaca

Ujiannya bukan bunyi klausulnya. Ujiannya: apakah OSA bisa menunjuk organisasi lain yang kena sanksi klausul yang sama karena sikap non-elektoral, apakah perpanjangan akreditasi itu sudah bermasalah sebelum aksi berlangsung, dan apakah dewan mahasiswa itu mendapat sidang yang dijanjikan aturan kampus sebelum statusnya dicabut. Kalau berkasnya menunjukkan peninjauan baru dibuka setelah aksi, ucapan "kebijakan netral" jadi jauh lebih sulit dikatakan sambil pasang muka lurus.

Kehilangan akreditasi bukan perkara kecil. Itu bedanya antara bisa memesan ruangan kampus dan diusir di depan pintu, antara mengajukan kandidat di pemilu mahasiswa dan cuma jadi penonton, antara punya pos anggaran dan harus keliling ngumpulin patungan. Cabut itu, dan kamu tidak sekadar menghukum satu dewan. Kamu menyingkirkan satu-satunya badan yang bisa menggerakkan aksi tolak ongkos berikutnya lewat jalur resmi.

Jadi mahasiswa ditinggalkan dengan pilihan yang justru diciptakan sanksi ini: melipat kembali gerakan mereka ke dalam organisasi yang colokannya bisa dicabut OSA kapan saja, atau memindahkannya sepenuhnya keluar dari catatan, ke grup chat dan kapel-kapel di luar kampus yang tidak punya akreditasi untuk dipertaruhkan karena memang sudah tidak ada. Cara mana pun, kampus jadi lebih sepi, dan ongkosnya tetap naik.