Pengadilan Buka Lagi Batas 15 Kilometer, Kapal Patroli Malah Hilang Jejak
Stok ikan pelagis kecil di Laut Visayan makin menipis, tembok hukum yang melindungi perairan desa retak, dan nelayan muda di Iloilo serta Negros yang menanggung ruginya.
Sarden dan tenggiri yang dulu mengisi meja makan rumah tangga di Iloilo dan Negros kini datang dalam tangkapan yang makin sedikit. Tembok hukum yang dulu menahan kapal-kapal besar keluar dari perairan dekat pantai juga tidak lagi berdiri di tempatnya semula. Nelayan muda yang mewarisi satu banca, bukan armada kapal, harus berbagi hasil laut yang terus menyusut. Aturan main yang mereka kira melindungi mereka justru sekarang digugat di pengadilan.
Undang-undang perikanan Filipina, RA 8550 yang direvisi lewat RA 10654, menetapkan zona perairan kota sejauh 15 kilometer dan batas tiga gross ton untuk kapal lokal. Alasannya jelas: satu kapal komersial yang menyeret jaring di area pemijahan bisa mengeruk lebih banyak dalam semalam daripada yang didapat satu keluarga selama semusim. Pasal 18 juga membolehkan pemerintah daerah, dengan syarat tertentu, memberi izin kapal komersial kecil dan menengah beroperasi di jalur 10,1 hingga 15 km, asal kedalaman airnya minimal tujuh depa dan setelah berkonsultasi dengan FARMC setempat. Jalur dekat pantai itu tidak pernah jadi tembok mutlak, tapi tetap sebuah batas.
Sekarang temboknya sendiri yang dipersoalkan
Pada Agustus 2024, Divisi Pertama Mahkamah Agung menguatkan putusan RTC Malabon dalam kasus Mercidar Fishing Corporation, yang membatalkan ketentuan yang mencadangkan perairan kota khusus untuk nelayan kecil. DA-BFAR, lewat Office of the Solicitor General, mengajukan permohonan peninjauan kembali pada Januari 2025. Sejumlah pemerintah daerah, termasuk provinsi Iloilo, juga bergerak untuk ikut campur dalam perkara ini bersama kelompok masyarakat sipil.
Jadi garis batas yang ditunjuk seorang nelayan muda kini bukan lagi hukum yang pasti. Operator komersial yang masuk ke jalur itu sekarang bisa berdalih bahwa aturan eksklusivitas sudah dibatalkan. Yang tadinya jelas-jelas pelanggaran berubah jadi soal hukum, dan si nelayan tidak punya pengacara untuk melawannya.
Stok ikan sudah menipis jauh sebelum ini
Para ilmuwan perikanan sudah bertahun-tahun menandai Laut Visayan sebagai salah satu wilayah tangkap paling padat di Filipina, dengan stok pelagis kecil yang menunjukkan tanda-tanda eksploitasi berlebihan. Ada masa tutup tahunan untuk sarden, herring, dan tenggiri dari 15 November sampai 15 Februari berdasarkan FAO 167-3, supaya ikan punya ruang untuk berkembang biak. Penutupan terakhir berlangsung dari 15 November 2025 dan dibuka lagi pada 15 Februari 2026. Hasil yang berhasil ditabung dari penutupan itu sepenuhnya bergantung pada apa yang terjadi begitu perairan dibuka kembali.
Alat pengawas perairan pun ikut lenyap
Penegakan aturan jatuh ke tangan BFAR dan pemerintah daerah, dan keduanya bekerja dengan personel yang tipis dan anggaran bahan bakar yang lebih tipis lagi. Mahkamah Agung sejak itu membatalkan FAO 266, ketentuan pemantauan kapal milik BFAR, dan BFAR sudah mengajukan peninjauan kembali. Oceana memperingatkan bahwa putusan itu menghapus cara paling efektif untuk mendeteksi kapal komersial yang masuk secara ilegal ke zona 15 kilometer.
Jadi bebannya jatuh ke nelayan muda yang memergoki kapal besar tapi tidak punya sistem pemantauan, tidak ada patroli di dekatnya, dan tidak ada aturan jelas yang bisa dipakai. Kapal itu sudah kabur sebelum ada yang bisa bertindak, dan si nelayan pulang dengan tangkapan yang lebih sedikit tanpa jalan keluar yang bisa mengubah nasibnya besok.
Siapa yang menanggung kekurangannya
Ikan yang keluar dari Laut Visayan mengalir ke pabrik pengalengan, pasar basah, dan rantai ekspor yang menjangkau jauh di luar provinsi. Uang di rantai pasok itu memberi imbalan untuk volume, bukan untuk perahu yang menangkap sedikit. Pertarungan di pengadilan soal eksklusivitas dan pemantauan bukan hal abstrak buat orang yang punya banca sepanjang sepuluh meter. Pertarungan itu menentukan apakah jalur laut itu masih boleh mereka gunakan untuk melaut atau tidak.
Yang dibutuhkan nelayan muda itu adalah sistem pemantauan yang bertahan lolos banding, masa tutup yang tetap efektif setelah dibuka, dan jawaban pasti tentang siapa yang boleh melaut secara legal di dalam batas 15 kilometer. Sampai itu terjadi, kekurangan hasil laut terus dibayar oleh orang dengan perahu paling kecil dan ruang paling sempit untuk menahannya.
