Poster Boikot Itu Dicabut Karena Kontrak Dosen Pembina Lagi Dipertaruhkan

Boikot itu menyebar seperti biasanya hal-hal semacam ini menyebar: sebuah daftar yang dibagikan di server Discord, lalu poster di papan pengumuman, lalu meja di UP Diliman yang menyebut deretan jaringan mal dan merek milk tea milik pengusaha China yang terkait dengan Laut Filipina Barat. Dalam hitungan minggu kampanye ini melompat ke Ateneo dan De La Salle, dan begitu rekaman Coast Guard soal ketegangan terbaru di gugusan karang itu beredar, gerakan ini sudah punya hashtag dan infografis siap cetak.

Lalu para pembina organisasi mulai dipanggil ke kantor. Bukan persis untuk ditegur. Cuma obrolan soal nada bicara, soal apakah aktivitas organisasi sejalan dengan sikap resmi kampus, soal apakah si pembina sudah meninjau materinya sebelum ditempel.

Tekanannya lewat pembina, bukan langsung ke mahasiswa

Beginilah mekanisme diam-diamnya. Kampus jarang melarang kampanye mahasiswa secara terang-terangan, karena itu terlihat buruk dan justru mengundang pemberitaan yang ingin mereka hindari. Pesannya dikirim ke bawah lewat dosen pembina, yang kontrak, beban mengajar, dan posisinya kebetulan berada di dalam administrasi yang sama, yang memutuskan poster itu boleh tetap terpasang atau tidak.

Seorang pembina dengan status kontrak yang harus diperpanjang cepat berhitung. Jadi organisasi diberi tahu bahwa aktivitasnya perlu izin, izinnya mandek, booking tempat gagal, dan kampanye itu mati pelan-pelan oleh gesekan administratif, bukan oleh larangan yang diumumkan. Tidak ada yang menandatangani perintah sensor. Posternya cuma turun begitu saja.

Penyewa di lantai dasar itu yang bayar sewa ke kampus

Ikuti aliran uangnya dan keengganan itu jadi lebih masuk akal. Banyak kampus ini menyewakan ruang komersial di lantai dasar dan sekitarnya ke jaringan makanan dan merek ritel yang persis sedang disebut para mahasiswa, dan uang sewa dari para penyewa itu membiayai pos-pos anggaran yang nyata. Meja boikot berjarak dua puluh meter dari gerai milk tea yang menyewa tempat itu adalah masalah hubungan penyewa dulu, baru masalah kebebasan berpendapat.

Itu bagian yang tidak akan diucapkan para pejabat kampus. Kampus tidak netral soal boikot ini, karena kampus adalah tuan tanah bagi pihak yang diboikot, dan kontrak sewanya punya klausul perpanjangan yang tidak terbantu oleh kampanye publik melawan si penyewa.

Memo CHED bilang segalanya kecuali yang mahasiswa butuhkan

Mahasiswa terus bertanya di mana posisi hukum mereka, dan jawaban jujurnya adalah panduan yang ada meninggalkan celah. Commission on Higher Education (CHED) sudah mengeluarkan memo yang menegaskan kebebasan akademik dan partisipasi mahasiswa dalam tata kelola kampus, plus memo terpisah soal organisasi dan kegiatan mahasiswa, tapi tak satu pun yang tegas menjawab apakah sebuah kampus boleh mencekik kampanye politik dengan menekan pembina yang menandatangani berkas organisasi.

Kelompok pembela hak sudah lama berargumen bahwa kebebasan akademik melindungi ekspresi mahasiswa soal isu nasional, sementara pihak kampus membaca kebebasan yang sama sebagai hak institusi untuk mengelola nama dan bangunannya sendiri. Keduanya mengutip Konstitusi. Tak satu pun kutipan itu memberi tahu seorang mahasiswa tingkat dua apakah organisasinya bakal dicabut pengakuannya gara-gara sebuah poster.

Semua ini tidak membuat para mahasiswa keliru soal laut itu. Manuver China Coast Guard di dekat gugusan karang terdokumentasi, putusan arbitrase terbuka untuk umum, dan boikot konsumen adalah bentuk protes yang legal dan biasa. Yang dihadapi kampanye ini bukan tembok hukum. Itu kontrak sewa, kontrak pembina yang harus diperpanjang, dan memo yang ditulis cukup kabur sampai seorang dekan bisa menunjuknya sambil menunjuk poster itu ke arah tempat sampah.